ekonomi pembangunan

ASN DLH saat mengikuti materi yang disampaikan narasumber 

MIMIKA, BM

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar untuk menyusun Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Mimika.

Penyusunan master plan ini dikarenakan produksi sampah di Kota Timika kini mencapai 93 ton per hari, sementara kemampuan armada pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika hanya sanggup menangani 86 ton per hari.

Kepala DLH Mimika, Jefri Deda, mengatakan, bahwa penyusunan master plan ini sebagai langkah strategis untuk membangun program jangka panjang hingga tahun 2030.

“Melalui master plan ini, kami DLH dapat menyusun program dan anggaran yang terarah dalam pengelolaan sampah ke depannya,” kata Jefri.

Diakui Jefry, bahwa volume sampah di Timika terus meningkat. Bahkan, kini sudah diterapkan sanksi bagi pelanggaran sistem pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ia berharap, melalui master plan yang disusun ini, produksi sampah dapat ditekan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin meningkat.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Master Plan dari LPPM UKI Paulus Makassar, Firdaus, menjelaskan bahwa penyusunan master plan ini sangat penting, meski Mimika telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Pasalnya, selama ini pengelolaan sampah hanya berfokus pada kumpul, angkut, dan buang. Oleh sebab itu, melalui master plan ini, pihaknya mendorong pendekatan menyeluruh mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan dukungan lembaga dari sektor pemerintah maupun swasta. Selain itu, pembiayaan dan penyediaan sarana dan prasarana pun harus dipikirkan secara matang.

“Butuh tenaga kerja dengan honor minimal di atas UMR agar pengelolaan sampah bisa berjalan optimal. Semua ini harus masuk dalam dokumen master plan,” katanya.

Dikatakan, melalui implementasi master plan ini, pada tahun 2035 layanan pengelolaan sampah di Mimika dapat menjangkau 80 persen wilayah, serta mampu menurunkan produksi sampah hingga 60 persen, baik organik maupun non-organik.

Namun, kata Firdaus, keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada penyebarluasan informasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk hingga ke tingkat kampung dan lembaga adat. Selain itu, penegakan Perda yang sudah ada juga harus diperkuat. (Shanty Sang)

Stand UMKM di seputaran Eme Neme Yauware

MIMIKA, BM

Jelang peringatan Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus nanti, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UKM di Timika menggelar gebyar UMKM.

Gebyar UMKM dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 7 Agustus 2025 hingga tanggal 9 Agustus 2025.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Timika Indah itu menghadirkan 100 UMKM baik UMKM bidang kuliner, bidang pertanian maupun kerajinan lokal.

Pelaksanaan gebyar UMKM menjadi ajang promosi dan pemasaran produk usaha kecil dan menengah di Kabupaten Mimika, juga sebagai platform yang ideal untuk memperkenalkan produk UMKM termasuk keunggulan, kualitas dan manfaatnya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Everth Lukas Hindom dalam sambutannya mengatakan, UMKM merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

UMKM telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, membuka lapangan kerja, serta menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat, termasuk di Kabupaten Mimika.

"Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika secara konsisten memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM melalui program pembinaan, pemberdayaan, permodalan, dan promosi usaha,"kata Evert.

Evert mengatakan, bahwa kegiatan gebyar UMKM ke-10 tahun 2025 ini adalah salah satu wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan eksistensi UMKM di Mimika, sekaligus sebagai platform promosi dan pemasaran produk-produk lokal agar dapat bersaing di pasar regional maupun nasional.

Ia pun mengajak seluruh stakeholder, baik swasta, perbankan, akademisi, dan komunitas, untuk terus mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari tanggung jawab bersama membangun Mimika yang sejahtera dan mandiri.

"Dengan dukungan semua pihak, kita berharap para pelaku UMKM di Mimika semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk, memanfaatkan peluang digitalisasi, memperluas jaringan pemasaran, dan membangun kemitraan yang produktif," ungkapnya. (Shanty Sang)

Kantor GraPARI

MIMIKA, BM

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) tengah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua Cable System #2 (SMPCS#2) ruas Sorong–Merauke.

Sebelumnya, pada 16 Agustus 2025, dilaporkan terjadi gangguan double shunt fault di dua titik, Sorong dan Merauke, pada kedalaman 50 hingga 500 meter.

EVP Telkom Regional V Amin Soebagyo mengucapkan permohonan maaf atas adanya gangguan SKKL SMPCS ruas Sorong-Merauke. Gangguan terjadi karena faktor non-teknis atau kondisi alam yang berada di luar kendali.

Telkom saat ini tengah melaksanakan proses perbaikan kabel laut yang dilakukan dalam dua tahap di titik koordinat terdampak.

Proses ini meliputi analisis kondisi kabel, pemuatan kabel baru, penarikan kabel lama, pengetesan, hingga penyambungan kembali.

“Kapal khusus yang digunakan untuk recovery kini dalam progress keberangkatan menuju lokasi gangguan. Kami menargetkan pemulihan tahap awal (temporary recovery) dapat selesai selambat-lambatnya pada minggu awal September 2025," kata Amin.

Amin mengatakan, recovery dilakukan dalam dua tahap, yaitu temporary recovery dan permanent recovery. Temporary recovery merupakan upaya percepatan agar layanan komunikasi masyarakat dapat segera kembali normal, sementara permanent recovery ditujukan untuk memastikan layanan lebih andal dan terjaga kualitasnya.

Disampaikan, bahwa proses loading kabel telah dilaksanakan, dan Telkom memutuskan untuk mengalihkan prioritas kapal serta material yang semula dialokasikan ke lokasi lain agar difokuskan pada ruas Sorong–Merauke, mengingat tingkat urgensi yang tinggi.

“Sebelum permanenisasi sambungan dilakukan, akan dilaksanakan uji sistem jaringan dengan mengalirkan trafik penuh. Hal ini diperlukan untuk memastikan kualitas jaringan sudah optimal serta mendeteksi kemungkinan adanya potensi shunt fault di titik lainnya,”ujar Amin.

Lebih lanjut, Amin menjelaskan bahwa selama proses perbaikan, seluruh backup komunikasi tetap dioperasikan. Menindaklanjuti masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat, Telkom juga menambahkan backup layanan backbone dari satelit, sehingga masyarakat maupun pemerintah daerah dapat tetap menikmati layanan internet dengan lebih baik.

“Dengan langkah-langkah ini, kami memastikan percepatan penanganan dapat dilakukan secara maksimal. Kami berharap masyarakat tetap memberikan doa dan dukungan agar seluruh proses perbaikan berjalan lancar, sehingga layanan komunikasi dapat segera kembali normal dan stabil,” pungkas Amin. (Shanty Sang)