ekonomi pembangunan

Kepala Kantor Pos Timika, Lindra Harianto Rajaguguk

MIMIKA, BM

Kantor Pos Timika sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai penyalur bantuan sosial (bansos) telah menyalurkan bansos kepada 5.680 dari total 11.062 keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran Bansos PKH dan sembako ini sudah dimulai sejak 27 Februari 2025 dan akan berlanjut hingga 8 Maret 2025.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sistem pembagiannya dilakukan secara bergilir yakni satu hari satu distrik. Hal ini untuk mempermudah pembagian dan mengurangi risiko kerumunan.

Kepala Kantor Pos Timika, Lindra Harianto Rajaguguk kepada media ini Kamis (6/3/2025) mengatakan bahwa penerima bansos untuk tahun ini sebanyak 11.062 KPM yang tersebar di 18 distrik yang ada di Kabupaten Mimika.

"Dari tanggal 27 Februari hingga tanggal 5 Maret kami sudah menyalurkan ke 5.680 KPM. Tapi ini masih berjalan terus. Untuk pesisir pegunungan kita bayarkan tanggal 7 dan 8. Sementara tanggal 6, khusus untuk distrik di kota yang terlambat ambil," kata Lindra.

Lindra mengatakan untuk program ini negara menggelontorkan anggaran Rp7 miliar lebih yang diperuntukkan sesuai alokasinya. Untuk bantuan sembako menerima Rp600 ribu per triwulan per KK. Sementara PKH bervariasi ada yang menerima Rp225 ribu hingga Rp3,9 juta per triwulan per KK.

Untuk diketahui, apabila nantinya si penerima manfaat tidak mengambil haknya hingga tanggal yang ditetapkan (08/03/2025) maka itu termasuk gagal salur dan uangnya akan dikembalikan ke Kemensos.

Katanya, banyak keluhan dari masyarakat karena namanya terhapus dari daftar penerima. Namun, pihaknya tidak bisa berkomentar karena Kantor Pos berfungsi hanya sebagai penyalur, sementara data adalah wewenang dari Kemensos dan Dinas Sosial.

Menurutnya, hilangnya data penerima manfaat bisa jadi karena adanya temuan, misalnya penerima sudah memiliki pekerjaan yang dianggap baik oleh negara. Namun, saat ini Dinas Sosial berupaya membuat data yang lebih akurat dan valid.

"Upaya dari Dinsos, bagi yang pernah mengambil di tahap sebelumnya (tahap 3 dan 4 tahun lalu), tetapi namanya hilang di tahap satu tahun ini, nanti Dinsos akan mencatat nama dan nomor HP, untuk diusulkan kembali ke Kemensos," ujarnya.

Kantor Pos juga mengalami kendala dalam pembagian bantuan ini, terutama ketika orang lain bersikeras ingin mewakili si penerima manfaat. Padahal, sudah ada ketentuan dalam pengambilan yaitu membawa KTP dan hanya bisa diwakilkan salah satu nama yang tertera di Kartu Keluarga.

"Ada juga yang mengaku saudara ingin mengambil, padahal masih saudara jauh. Dan masih banyak juga masalah internal dari si penerima. Banyak juga bantuan ini disalahgunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya program pemerintah," ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Karantina Pertanian saat meninjau pos pelayanan di Pelabuhan Pomako

MIMIKA, BM

Kepala Karantina Papua Tengah, Ferdi, meninjau langsung lalu lintas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan di Pelabuhan Pomako dan Bandara Mozes Kilangin.

Kegiatan yang dilakukan ini dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan untuk memonitoring sejauh mana efektivitas pelayanan perkarantinaan dan juga pengawasan arus lalu lintas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan beserta produk turunannya yang berada di pintu masuk dan keluar yang menjadi pos layanan Karantina Papua Tengah. Terutama guna meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan selama bulan Ramadhan.

Pada kesempatan ini juga dilakukan dialog dengan pengguna jasa serta instansi terkait lainnya guna menjaga koordinasi dan hubungan yang baik pada seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, juga meninjau fasilitas serta prosedur pemeriksaan yang diterapkan di Pelabuhan Pomako dan Bandara Mozes Kilangin Timika guna memastikan kelancaran dan keamanan proses karantina bagi para pengguna jasa.

“Karantina Papua Tengah terus berupaya untuk mendorong pelayanan prima, yakni pelayanan perkarantinaan yang berbasis teknologi informasi sehingga dapat memudahkan pengguna jasa dalam melalulintaskan hewan, ikan dan tumbuhan baik itu domestik, antar area maupun ekspor impor," ungkapnya. (Shanty Sang)

PTFI menjadi perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu hilir pertama yang memurnikan lumpur anoda menjadi emas batangan murni. Hal tersebut ditandai dengan pengiriman perdana emas batangan dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Rabu (12/2/2025).

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu hilir pertama yang memurnikan lumpur anoda menjadi emas batangan murni.

Hal tersebut ditandai dengan pengiriman perdana emas batangan dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) di Pulogadung Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Jumlah pengiriman perdana ini sebanyak 125 kilogram, senilai Rp207 miliar dengan kadar kemurnian 99,99 persen.

“Pengiriman emas batangan perdana PTFI ke ANTAM merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. Sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,”kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas melalui rilisnya yang diterima Beritamimika.com, Kamis (13/2/2025).

Tony menjelaskan insiden yang terjadi di salah satu fasilitas kompleks Smelter PTFI tidak membuat perusahaan berhenti untuk menjalankan komitmen perusahaan untuk hilirisasi pertambangan.

Pembangunan PMR telah selesai dan memproduksi emas murni merupakan bukti keseriusan PTFI dalam menjalankan hilirisasi.

"PTFI berhasil memproses sekitar 12,56 ton lumpur anoda dari PT Smelting. Dari proses tersebut dihasilkan emas batangan 189 kg, dimana 125 kg fine gold purity 99,99 persen, sementara 64 kilogram masih akan di-casting ulang agar memenuhi standar fine gold purity," kata Tony.

Sementara itu, Direktur Utama ANTAM Nico Kanter menjelaskan kolaborasi PTFI dengan ANTAM merupakan bukti nyata komitmen dalam mengembangkan industri pengolahan mineral di Indonesia dan meningkatkan daya saing di pasar global.

“Sinergi antara PTFI dengan ANTAM merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor pertambangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” kata Nico.

Nico menambahkan bahwa sinergi penyerapan emas dari PTFI ini merupakan komitmen ANTAM dalam memperkuat bisnis emas logam mulia guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi emas. Selain itu, dengan penguatan pengadaan bahan baku domestik, perusahaan juga dapat menurunkan ketergantungan terhadap impor.

Diketahui bersama bahwa pada November 2024, PTFI dan ANTAM menandatangani perjanjian jual beli emas dengan kadar kemurnian 99,99 persen. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.

Dalam perjanjian bisnis tersebut, ANTAM akan membeli sebanyak 30 ton ema sbatangan per tahun dengan kemurnian 99.99 persen dari PTFI. Bahan baku emas dari PTFI kemudian akan diolah ANTAM di Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia untuk menjadi produk logam mulia ANTAM.

Sebagai perusahaan yang memiliki pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri mulai hulu hingga hilir, PTFI telah mewujudkan hilirisasasi tembaga dan saat ini hilirisasi emas. Dalam waktu dekat akan menyusul hilirisasi perak.

PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun serta Platinum Group metals yaitu 30 kg platinum, 375 kg Paladium.

Melalui kemitraan strategis ini, PTFI dan ANTAM berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun industri pertambangan nasional yang berdaya saing. Hilirisasi dalam negeri menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, sehingga dapat mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (Red)