Gelar Aksi Demo Damai, FIM-WP-KPK Mimika Sampaikan Aspirasi
Nampak warga yang tergabung dalam FIM-WP-KPK Mimika saat menuju Kantor DPRK Mimika.
MIMIKA, BM
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota Timika (FIM-WP-KPK) menggelar aksi demo damai di Kantor DPRK Mimika pada Senin (10/11/2025).
Aksi demo damai ini mengusung tema “Papua Darurat Militerisasi, Investasi Dan Krisis Kemanusiaan".
Dalam aksi demo damai dengan menyampaikan aspirasi berjalan dengan tertib, serta mendapat pengamanan ketat dari pihak keamanan.
Selaku korlap, Freedom Kobogau menyampaikan bahwa ketidakadilan di atas tanah Papua kian banyak, sehingga FIM-WP-KPK harus bangkit bersama seluruh Papua menjaga dan mempertahankan tanah adat.
"Saat ini masyarakat Amungme, Kamoro dan OAP lainnya di Timika terpinggirkan. Kami yang saat ini bersuara adalah yang tersisa," katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau menyampaikan bahwa aspirasi akan diteruskan ke pihak-pihak terkait.
"Saya terima aspirasi ini, tapi kami tidak bisa menyelesaikan selain kami mendorong agar bisa temukan upaya bersama," katanya.
Adapun tuntutan yang disampaikan secara lisan dan tertulis sebagai berikut:
1. Hentikan kekerasan dan operasi militer terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan daerah lain di Tanah Papua.
2. Hentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan Kota Sorong yang mengancam kehidupan masyarakat adat Marind dan Moi.
3. Tutup semua perusahaan ilegal yang beroperasi di seluruh Tanah Papua dan berpotensi menimbulkan konflik.
4. Usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM berat yang telah dan sedang terjadi di Tanah Papua.
5. Segera tutup PT Freeport lndonesia dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa atas tanahnya.
6. Hentikan operasi militer berskala besar dan tarik seluruh pasukan non-organik dari Tanah Papua.
7. Pulangkan seluruh pengungsi sipil dari Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo, dan Teluk Bintuni.
8. Karena militer terlibat dalam kejahatan kemanusiaan, maka kembalikan seluruh pasukan ke barak yang semestinya.
9. Prioritaskan pendekatan humanis dan dialog sebagai jalan damai untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
10. Berikan hak penentuan nasib sendiri (Right to Self-Determination) sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa West Papua. Tanah Papua bukan tanah kosong. Papua adalah tanah air rakyat bangsa Papua yang berdaulat, yang terus melawan penjajahan, eksploitasi, dan militerisasi.(Ignasius Istanto)
