budaya

Foto bersama usai jumpa pers

MIMIKA, BM

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Gergorius Okoare, menegaskan bahwa persoalan pendangkalan di wilayah pesisir Kabupaten Mimika tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan material tailing PT Freeport Indonesia. Melainkan, proses abrasi pantai dan sedimentasi alami juga menjadi penyebab utama perubahan bentang pesisir yang terjadi selama bertahun-tahun.

Pernyataan itu disampaikan Gergorius kepada wartawan dalam jumpa pers, Kamis (6/8/2026).

Gery mengapresiasi langkah anggota DPR Papua Tengah, John Gobai, bersama para aktivis lingkungan yang telah membawa aspirasi masyarakat terkait persoalan sedimentasi ke DPR RI.

Namun, perlu diketahui bahwa setiap kesimpulan mengenai penyebab pendangkalan didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.

"Pendangkalan di Sipu-Sipu bukan karena tailing PT Freeport Indonesia. Tailing belum sampai ke muara Sipu-Sipu karena jaraknya masih sangat jauh. Yang terjadi di sana adalah proses sedimentasi alam yang berlangsung selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan pendangkalan," kata Gergorius.

Meski demikian, ia mengakui terdapat wilayah yang memang merasakan dampak langsung aktivitas perusahaan, khususnya di sekitar Muara Puriri dan lima kampung terdampak, yakni Tipuka, Ayuka, Nawaripi, Koperapoka, dan Nayaro, termasuk sejumlah kampung di sekitar Tembagapura.

Menurutnya, masyarakat pesisir saat ini menghadapi persoalan serius berupa sulitnya akses transportasi laut akibat pendangkalan alur pelayaran. Kondisi tersebut diperparah gelombang laut yang dapat mencapai dua hingga tiga meter sehingga membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kondisi di Muara Puriri membuat masyarakat trauma untuk melintas. Ombaknya tinggi dan jalurnya semakin dangkal. Musibah di laut bukan hal baru bagi masyarakat kami," ujarnya.

Lemasko meminta PT Freeport Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut.

Selain pengerukan alur sungai dan normalisasi jalur pelayaran, Gery mengusulkan penyediaan transportasi darat sebagai alternatif ketika kondisi laut tidak memungkinkan dilalui.

"Kalau ombak sedang tinggi, Freeport bisa menyiapkan bus sebagai transportasi alternatif. Masyarakat dari wilayah timur bisa melewati jalur Tanggul Timur menuju Timika sehingga lebih aman," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua LEMASKO, Marianus Maknaipeku, menilai persoalan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan.

Menurutnya, PT Freeport Indonesia telah memenuhi kewajibannya kepada negara melalui pembayaran pajak dan royalti. Karena itu, pemerintah juga berkewajiban memastikan manfaat dari penerimaan tersebut kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.

"Abrasi yang terjadi di wilayah pesisir bukan semata-mata disebabkan oleh tailing. Perubahan alam juga menjadi faktor besar. Sejumlah pulau kecil telah hilang akibat abrasi, sehingga alur pelayaran menjadi dangkal dan mengganggu aktivitas masyarakat," kata Mariunus.

Perwakilan pemuda lima kampung terdampak tailing, Thomas Too, meminta masyarakat yang merasakan dampak langsung dilibatkan dalam tim investigasi yang dibentuk DPR RI.

Ia mengapresiasi langkah para aktivis lingkungan dan DPR Papua Tengah yang telah mengangkat isu tersebut ke tingkat nasional. Namun, menurutnya, investigasi tidak akan menghasilkan gambaran utuh apabila masyarakat terdampak tidak menjadi bagian dari proses.

"Masyarakat dari lima kampung merupakan pihak yang benar-benar merasakan dampak langsung. Karena itu, kami harus dilibatkan agar tim investigasi memperoleh informasi yang akurat," ujarnya.

Thomas juga mengingatkan bahwa sedimentasi di beberapa wilayah memang merupakan proses alam, tetapi kondisi di lima kampung memiliki karakteristik berbeda karena bersinggungan langsung dengan kawasan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, penanganannya harus berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Hal senada disampaikan perwakilan warga lima kampung terdampak tailing, Yohanis Mamiri. Ia menilai persoalan sedimentasi harus dikaji secara ilmiah dengan melibatkan tenaga ahli, pemerintah, lembaga adat, dan PT Freeport Indonesia.

Menurutnya, kajian tersebut diperlukan untuk memastikan apakah material yang mengendap benar-benar berasal dari tailing, sedimentasi alami, atau faktor lingkungan lainnya.

Ia juga mengakui PT Freeport Indonesia selama ini telah melakukan sejumlah upaya normalisasi sungai dan membuka jalur transportasi air dengan melibatkan masyarakat lokal. Namun, menurutnya, pemerintah harus mengambil peran lebih besar karena juga memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan.

"PT Freeport Indonesia tidak tinggal diam dan terus berupaya melakukan normalisasi. Tetapi tanggung jawab tidak boleh hanya dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah juga harus hadir karena menerima pendapatan dan royalti untuk membangun kesejahteraan masyarakat,"ungkapnya.

Menutup Konferensi Pers ini semua pihak LEMASKO menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan dengan PT Freeport Indonesia sejak nota kesepahaman tahun 2000. Lembaga adat ini mendukung penyelesaian persoalan lingkungan melalui dialog konstruktif, berbasis data ilmiah, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat. (Shanty Sang)

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Kabupaten Mimika Muhammad Hilal

MIMIKA, BM

Sebanyak 168 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Mimika masuk dalam estimasi alokasi kuota haji reguler musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Dari jumlah tersebut, 13 orang di antaranya masuk dalam kategori prioritas lanjut usia (lansia).

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Kabupaten Mimika Muhammad Hilal menyampaikan, hingga saat ini baru 127 jemaah yang melaporkan kesiapan berangkat. Artinya, masih ada sekitar 40 jemaah yang belum melakukan konfirmasi, termasuk di dalamnya 22 jemaah yang masuk dalam kategori "porsi batu".

“Istilah "porsi batu" itu digunakan oleh pihak Kemenhaj Mimika untuk menyebut jemaah yang seharusnya sudah diberangkatkan sejak tahun 2023, namun hingga kini tidak pernah memberikan kabar atau melapor,”kata Hilal.

Hilal menjelaskan, ke-22 jemaah berstatus porsi batu tersebut kini telah memasuki tahun kelima atau batas akhir kesempatan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Dari 22 orang itu ini tahun terakhir, tahun ke-5. Jadi kalau tahun ini juga tidak ada informasi dari mereka, berarti tahun berikutnya namanya sudah tidak ada," jelasnya.

Menurutnya, apabila dalam batas waktu yang ditentukan jemaah tetap tidak melunasi atau memberikan konfirmasi, maka sistem secara otomatis akan membatalkan porsi haji mereka.

“Dana setoran awal dari jemaah yang bersangkutan akan ditahan sementara di Kementerian Haji dan baru akan dikembalikan jika ada klaim atau informasi resmi dari pihak keluarga,”ujarnya.

Katanya, pihaknya telah berupaya maksimal menyebarluaskan informasi ini melalui berbagai media lokal di Mimika agar pesan tersebut dapat sampai kepada jemaah yang bersangkutan maupun pihak keluarga mereka. Namun, hingga batas akhir verifikasi pada tanggal 29 lalu, pihak keluarga belum juga memberikan laporan.

"Kami berharap mudah-mudahan masih ada informasi yang tersampaikan ke keluarga yang bersangkutan supaya bisa segera memproses pemberkasannya untuk berangkat,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Ketua TP PKK Distrik Wania Bapak Golfrid Lesomar saat melantik Ketua-ketua PKK Kampung dan Kelurahan

MIMIKA, BM

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Distrik Wania gelar pelantikan Ketua dan para pengurus PKK untuk 4 kampung dan 3 kelurahan yang ada di wilayah Distrik Wania masa bakti 2026-2030.

3 kampung tersebut yakni Kampung Kadun Jaya, Kampung Mandiri Jaya dan Kampung Nawaripi. Selanjutnya, 3 kelurahan untuk Kelurahan Inauga, Kelurahan Kamoro Jaya dan Kelurahan Wonosari Jaya yang dilaksanakan Kamis (30/7/2026) di Kantor Distrik Wania.

Pelantikan disaksikan langsung oleh Kepala Distrik Wania Ria Mandiwa dan dihadiri oleh Kepala Kampung Kadun Jaya Elias Yawa, Kepala Kampung Mandiri Jaya Meki Mirip, Kepala Kampung Nawaripi Nobertus Ditubun dan Kepala Kampung Mawokauw Jaya Edyson Rafra,

Turut hadir Kepala Kelurahan Inauga Gerson Rumbarar, Kepala Kelurahan Kamoro Jaya Musdalifah dan Kepala Kelurahan Wonosari Jaya Jan Roly Rahakbauw. Juga seluruh para pengurus PKK distrik, kelurahan dan kampung.

Sementara untuk Kampung Mawokau Jaya telah dilaksanakan pelantikan pada Rabu (29/7/2026) di Kantor Kampung Mawokauw Jaya.

Pada kesempatan itu, Kepala Distrik Wania Bapak Golfrid Lesomar melantik para Ketua PKK kampung dan kelurahan. yang kemudian dilanjutkan pelantikan pengurus PKK kampung dan kelurahan oleh para Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan.

Ketua TP PKK Distrik Wania mengatakan PKK Distrik Wania baru dibentuk pada 26 Juni lalu, namun Distrik Wania dapat melaksanakan pelantikan ketua dan pengurus PKK hingga tingkat kampung dan kelurahan pada hari ini.

Pelantikan ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh distrik.

“Mari kita bersinergi bersama, bergandengan tangan, berkolaborasi menjalankan 10 Program Pokok PKK, menurunkan angka stunting dan kemiskinan,” katanya.

Sebagai mitra pemerintah Distrik Wania, ia berharap kepada pengurus PKK yang baru saja dilantik jangan sampai hilang setelah dilantik.

“Memang organisasi ini tidak setiap bulan digaji tetapi pengabdian kepada masyarakat. Saya minta kepada kepala kelurahan dan kampung mohon dibantu juga dalam hal dana,” ungkapnya.

Kepala Distrik Wania Ria Mandiwa menandatangani Berita Acara disaksikan oleh para Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan

Ketua PKK Distrik Wania Bapak Golfrid Lesomar mengucapkan terimakasih kepada Kepala Distrik Wania Ria Mandiwa yang meski dengan keterbatasan dapat menjalankan pelantikan ini.

Ucapan terimakasih juga ia sampaikan kepada kepala kampung dan kepala kelurahan yang berkomitmen sehingga pelantikan dapat berjalan dengan baik.

“Harapan saya kita tetap berkoordinasi dan jangan jalan sendiri-sendiri. Walaupun anggaran kampung ada sendiri tetapi kita ini satu yakni PKK,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Wania Ria Mandiwa mengucapkan selamat kepada seluruh Ketua dan pengurus PKK kampung dan kelurahan yang baru saja dilantik.

“Mari kita bekerja sama yang baik, mengingat Distrik Wania merupakan salah satu distrik dengan angka stunting tertinggi. Ada 175 anak yang stunting,” ucapnya.

Mengingat tingginya angka stunting di wilayah kerjanya tersebut, ia berharap agar dengan telah secara resmi dilantik, seluruh pengurus dapat menjalankan program untuk menurunkan angka stunting.

“Ada bantuan bahan olahan ikan oleh Dinas Perikanan, untuk langsung ketemu dengan Ketua-ketua PKK dan hari ini sudah resmi dilantik. Saya yakin para ketua mampu mengelola bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan untuk penurunan angka stunting,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan dengan adanya pelantikan ini akan memudahkan untuk berkoordinasi dalam menekan angka stunting.

“Saya percaya segala niat baik pasti ada jalannya. Saya berharp kedepan, bagaimana 175 anak stunting ini bisa ditangani. Saya mohon kerjasamanya,” tandasnya. (Elfrida Sijabat)