Puluhan Ketua RT Kebun Sirih Lakukan Aksi Protes
Puluhan Rt dan warga yang mendatangi kantor kelurahan
MIMIKA, BM
Puluhan ketua RT bersama warga wilayah Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru mendatangi Kantor Kelurahan Kebun Sirih untuk melakukan aksi protes sekaligus penolakan atas bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika yang hanya diberikan kepada 10 Kepala Keluarga (KK).
Aksi protes oleh ketua-ketua RT yang dilakukan pada Kamis (16/4) diterima langsung oleh Kepala Kelurahan Kebun Sirih Yustinus Sanadi.
Pembagian seperti ini menurut mereka tidak adil dan bisa menimbulkan masalah karena imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah maupun pembatasan waktu beraktifitas membuat warga kesulitan dalam hal ekonomi keluarga.
Ketua RT 8, Hans Molama mewakili 23 Ketua RT wilayah Kebun Sirih dan warganya menyampaikan bahwa pembagian bantuan dari Pemda Mimika harus merata tidak ada yang istimewa. Jika hanya 10 KK yang didaftarkan maka sebaiknya bantuan tersebut jangan diberikan.
“Kami disini banyak yang bekerja sebagai pendulang dan tukang ojek. Jadi kalau pemda mau bantu harus semua. Kami semua punya KTP Timika dan kami ini warga Timika yang juga kena dampak dengan diberlakukan tinggal dalam rumah, jaga jarak dan ada batas beraktifitas,” tutur Hans.
Hans berharap, pemerintah bisa mengevaluasi kembali tentang jumlah penerima bantuan agar semua warga bisa menerima. Karena di Kelurahan Kebun Sirih hampir sebagian besar warga tidak punya pekerjaan tetap, seperti pendulang, tukang ojek dan buruh bangunan.
Menanggapi aksi protes para ketua RT bersama warga, Kepala Kelurahan Kebun Sirih Yustinus Sanadi mengaku iapun bingung bagaimana mau menyampaikan keputusan terkait hanya 10 KK yang menerima bantuan tersebut kepala para RT. Apalagi ketika dibagikan tidak ada pertemuan atau rapat bersama.
Yustinus menjelaskan, bahwa terkait pembagian bantuan ini dirinya hanya menerima pesan melalui WhatsApp bukan mengikuti rapat bersama distrik atau pemerintah daerah.
Terkait penolakan bantuan ini dirinya tidak berani untuk mengambil keputusan, karena apa yang disampaikan warga dan ketua RT akan dikembalikan kepada pemerintah.
"Iya memang pembagian yang hanya mengakomodir 10 KK akan menjadi masalah karena Kelurahan Kebun Sirih membawahi 23 RT dan itu ada ratusan bahkan ribuan kepala keluarga sehingga saya tidak berani mengambil resiko dengan adanya pembagian bantuan hanya kepada 10 kepala keluarga saja,"ungkapnya. (Shanty)
