ekonomi pembangunan

Foto istimewa: Dekranasda Mimika Ny. Suzy Rettob mengenakan pakaian adat Amungme didampingi pengurus Dekranasda

MAKASSAR, BM

Puncak HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-46 dan pembukaan Pameran Kriya dan Wastra Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) se-Indonesia secara resmi digelar di Trans Studio Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat (10/7/2026).

Pameran berskala nasional yang diikuti oleh ratusan UMKM yang berasal dari seluruh Indonesia ini mengangkat tema “Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia” dan resmi dibuka oleh Ketua Dekranas Ny. Selvi Ananda Gibran.

Kegiatan akan berlangsung 9-12 Juli 2026. Satu dari ratusan stan yang ada, nampak hasil karya-karya produk lokal dari Kabupaten Mimika.

Ketua Dekranasda Kabupaten Mimika Ny. Susana Suzy Rettob dalam pameran tersebut menghadirkan minyak buah merah, minyak daun gatal, noken, kerupuk tambelo, kain ecoprint yang terbuat dari Mangrove, ukiran dari Suku Kamoro, kain batik suku Amungme dan suku Kamoro, mahkota asli dari Kasuari dan lainnya.

Tidak tanggung-tanggung Ketua Dekranasda Ny. Suzy Rettob tampil dalam balutan pakaian adat suku Amungme, sementara beberapa pengurus lainnya mengenakan pakaian adat suku Kamoro dan batik Papua.

Kekentalan budaya dari dua suku asli Kabupaten Mimika nampak terasa. Hal ini guna memperkenalkan dan mengangkat produk-produk ungggulan dari Mimika yang mampu bersaing di ajang nasional yang diikuti Dekranasda dari Sabang sampai Merauke ini.

Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Mimika Ny. Nela Maggara mengatakan sejak dilantik pada 23 April 2025 lalu, Dekranasda Mimika sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik pameran yang ada di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional.

“Pertama kali keterlibatan Dekranasda Mimika pada HUT Dekranas 2025 di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan membawa segala jenis hasil produk kerajinan UMKM yang dihasilkan oleh para pengrajin lokal yang ada di Kabupaten Mimika,” ucapnya.

Mengingat jumlah UMKM yang banyak di Mimika, Dekranasda Mimika berinisiatif membawa hasil karya produk pengrajin-pengrajin di Mimika dan mempromosikan serta memasarkan dalam setiap even pameran yang diikuti.

“Setelah kami mendapatkan hasil lalu kembali maka kepada UMKM yang bersangkutan kita kembalikan mereka punya hasil yang kita peroleh dari hasil penjualan dari kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Foto istimewa: Foto bersama Ketua Harian Dekranasda Mimika Ny. Nela Maggara dan para pengurus

Dalam HUT Dekranas ke-46 yang dilangsungkan di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Dekranasda Mimika membawa 20 produk unggulannya.

“Ada sebagian yang belum kami sentuh tetapi untuk kedepan lewat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Mimika untuk Dekranasda sebagai perpanjangan tangan pemerintah kami akan usahakan untuk bagaimana semua produk pengrajin ini kami akam membantu membawa dan menjual,” sambungnya.

Ny. Nela menyebut Pemerintah Kabupaten Mimika yakni bupati dan wakil bupati beserta Ketua Dekranasda dan Wakil Ketua Dekranasda Mimika selalu ada untuk memberikan motivasi dan melihat masyarakat lokal yang memiliki talenta namun tidak tersentuh.

“Kami memiliki suatu program untuk mendampingi mereka dengan mengadakan pembimbingan dan pelatihan. Namun, nara sumbernya kami bawa dari luar seperti Jogjakarta, Bali dan Surabaya untuk memberikan materi guna meningkatkan keterampilan mereka (pengrajin-red),” ujarnya.

Dengan pembimbingan dan pelatihan diharapkan para pengrajin semakin lebih semangat meningkatkan kualitas produknya sehingga bisa bersaing secara nasional bahkan tembus pasar internasional.

Dikatakan, untuk tingkat nasional saat ini yang menjadi tren di Papua dan khususnya Mimika adalah noken. Noken yang terbuat dari kulit anggrek dan kulit melinjo. Ada juga ecoprint yang bahan dasarnya dibuat dari daun dan akar mangrove dengan warna alami tanpa pewarna. Produk ini juga diminati oleh pengunjung pameran yang hadir di Trans Studio Makassar.

“Paling banyak dimintai adalah minyak buah merah dan minyak gaun gatal, mahkota dari burung Kasuari,” imbuhnya.

Menurutnya, Mimika juga mempunyai Pengrajin kulit buaya asli yang mengkreasikan menjadi tas, dompet dan ikat pinggang.

“Kesan yang kami dapat dalam even nasional ini adalah semua jenis produk yang kami bawa dan pamerkan mendapat perhatian yang besar dari setiap pengunjung yang ada. Mudah-mudahan pada kegiatan-kegiatan yang berikut banyak lagi produk lokal yang dipamerkan di Dekranasda Mimika. Kedepan, kita akan terus tingkatkan karena itu menjadi suatu daya tarik sendiri dan merupakan hasil karya dari Mimika,” pungkasnya (Elfrida Sijabat)

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa saat meluncurkan ekspor perdana ikan bawal hitam

MIMIKA, BM

Sebanyak 42 ton ikan bawal hitam asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah resmi diekspor ke Malaysia melalui Pelabuhan Perikanan Pomako, Selasa (30/6/2026).

Ekspor dengan nilai Rp756 juta tersebut dilakukan oleh CV Seafood Sejahtera Papua (SSP) dan telah mendapatkan sertifikasi kesehatan dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah.

Ekspor perdana ini menjadi tonggak baru bagi komoditas perikanan Papua Tengah untuk menembus pasar internasional.

Kegiatan peluncuran ekspor perdana tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Abraham Kateyau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika, pimpinan CV. Seafood Sejahtera Papua (SSP), para kepala kampung pesisir, pelaku usaha perikanan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menyampaikan apresiasi kepada Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Papua Tengah, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh instansi yang telah bersinergi mewujudkan ekspor perdana komoditas perikanan dari Papua Tengah melalui Pelabuhan Perikanan Pomako.

Menurutnya, keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan sektor kelautan dan perikanan Papua Tengah serta menunjukkan bahwa komoditas unggulan daerah memiliki kualitas yang mampu memenuhi standar pasar internasional.

"Saya berharap keberhasilan ini dapat menjadi pemicu meningkatnya investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong semakin banyak komoditas unggulan Papua Tengah menembus pasar ekspor," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra mengatakan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dan berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan ekspor berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pemeriksaan kesehatan dan keamanan komoditas, verifikasi persyaratan karantina, hingga pendampingan proses penerbitan Health Certificate sebagai dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

"Saya harap ekspor perdana ini mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi komoditas perikanan Papua Tengah," kata Anton.

Ia juga menyampaikan bahwa Barantin terus mendorong proses bisnis ekspor yang efisien melalui layanan Permohonan Tindakan Karantina (PTK) Online dalam ekosistem platform BEST TRUST. Melalui sistem digital tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemeriksaan karantina secara transparan, memantau proses sertifikasi secara real time, hingga memperoleh Health Certificate (HC) elektronik secara lebih cepat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas birokrasi dan meminimalisasi risiko penurunan kualitas produk perikanan segar selama proses logistik. Melalui PTK Online diharapkan waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan dapat dipercepat serta biaya logistik menjadi lebih efisien.

Sistem Barantin tersebut juga telah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Anton menegaskan bahwa momentum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

"Kami hadir bukan untuk menghambat, melainkan menjadi karpet merah bagi para UMKM dan pelaku usaha, khususnya eksportir perikanan. Dengan sertifikasi karantina yang akurat dan berbasis pelacakan digital, kita menjaga reputasi dagang komoditas Indonesia di mata dunia sekaligus menjamin keberlanjutan ekspor pada masa mendatang," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan ekspor perdana tersebut sebagai hasil kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, di antaranya Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Bea Cukai Timika, serta instansi terkait lainnya dalam mendukung peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah.

Menurutnya, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong komoditas perikanan Papua Tengah mampu bersaing di pasar global.

Anton menambahkan bahwa Karantina Papua Tengah akan terus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan kesehatan ikan sesuai ketentuan negara tujuan ekspor, sekaligus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan volume ekspor dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap komoditas asal Papua Tengah. (Shanty Sang)

Petugas SPBU saat melayani konsumen

MIMIKA, BM

Penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Nomor 2 kawasan SP2, Kabupaten Mimika, dihentikan sementara setelah PT Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi pembinaan kepada pengelola SPBU tersebut, Kamis (9/7/2026).

Informasi penghentian sementara itu terlihat dari spanduk yang terpasang di lokasi bertuliskan, "SPBU ini sedang dalam pembinaan PT Pertamina Patra Niaga. Silakan mengisi BBM Pertalite di SPBU terdekat." Selain itu, beredar pemberitahuan kepada masyarakat bahwa masa pembinaan berlangsung selama 14 hari.

Sanksi pembinaan tersebut diduga diberikan karena SPBU melayani pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.

Kebijakan ini sejalan dengan peringatan yang sebelumnya disampaikan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Junaedi Kala. Ia menegaskan bahwa SPBU yang terbukti melanggar aturan penyaluran BBM bersubsidi dapat dikenai sanksi berupa penghentian operasional sementara selama 14 hari sebagai bagian dari proses pembinaan.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika telah memperketat pengawasan terhadap seluruh SPBU melalui inspeksi mendadak (sidak). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penggunaan barcode yang tidak sesuai maupun pengisian pada kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.

Selama masa pembinaan berlangsung, masyarakat yang membutuhkan Pertalite diimbau melakukan pengisian di SPBU terdekat agar kebutuhan bahan bakar tetap terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Hingga berita ini ditulis, PT Pertamina Patra Niaga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan terhadap SPBU Nomor 2 SP2 maupun jadwal pasti normalisasi pelayanan setelah masa pembinaan selama 14 hari berakhir. (Red)