ekonomi pembangunan

Warga mengantri pangan murah

MIMIKA, BM

Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

GPM dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kamis (21/5/2026).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Gat Tebay mengatakan, GPM digelar untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau guna menjaga stabilitas pasokan serta menekan inflasi daerah.

"Kegiatan ini rutin kami lakukan menjelang hari-hari besar keagamaan, termasuk Idul Adha," Kata Gat.

Gat menambahkan, bahwa tujuan GPM ini untuk mendukung kelancaran Hari Raya Idul Adha, memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat dan tentunya meredam inflasi.

Ia menjelaskan, GPM juga menjadi upaya pemerintah memastikan stok bahan pokok tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Pada tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan menargetkan pelaksanaan GPM sebanyak 15 kali.

“Untuk pelaksanaan GPM ini akan kami lakukan 15 kali dalam tahun 2026. Sebelumnya GPM telah dilakukan pada hari-hari besar lainnya dan selanjutnya akan terus dilaksanakan,” jelasnya.

Menurut Gat, pelaksanaan GPM menjadi bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat saat terjadi kenaikan harga bahan pokok. (Shanty Sang)

Kadispenda Mimika, Dwi Cholifah saat memaparkan capaian penerimaan pajak daerah 

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengumumkan penerimaan pajak pada tahun 2023, 2024 dan 2025 berhasil melebihi target.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah mengatakan hal ini saat melakukan presentase penerimaan daerah pada giat Rakornas Pendapatan Daerah 2026, Senin (18 Mei 2026).

Dwi memaparkan, Bapenda mencatat penerimaan pajak pada tahun 2023 capai Rp.271.620.820. 928,90 atau 106 persen dari target Rp.257.350. 600.000.

Tahun 2024 Rp.300.819.116.721,89 atau 110 persen dari target Rp.272.450.600.000.

Sementara tahun 2025 capai Rp.354.076.892.273 atau  103 persen dari target Rp.342.089.600.000.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa mengatakan, pencapaian selalu over target namun target pajak tiga tahun tersebut terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023 target pajak daerah sebesar Rp257 miliar, kemudian naik menjadi Rp272 miliar pada 2024, dan pada tahun 2025 naik lagi menjadi Rp342 miliar.

"Artinya pajak daerah kita ada peningkatan terus tiap tahun. Mudah mudahan ini untuk menutupi celah fiskal kita. Seperti yang disampaikan Pak bupati, dari APBD kita 5,6 dan 6 triliun, khusus PAD itu masih kisaran 8 sampai 10 persen,” jelasnya.

“Jadi, memang kemandirian fiskal kita masih cukup rendah. Itu yang coba nanti kita sama-sama di Rakorsus pendapatan ini kita kolaborasi," kata Dwi.

Dwi mengungkapkan, kontribusi terbesar pajak daerah masih berasal dari layanan katering PT Freeport Indonesia melalui Pangan Sari Utama yang setiap bulannya menyumbang sekitar Rp4 miliar.

Selain itu dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman atau yang sebelumnya dikenal sebagai pajak restoran juga menjadi kontribusi terbesar.

Sementara sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga masih didominasi objek pajak milik PT Freeport Indonesia seperti di wilayah Kuala Kencana, LIP dan lainnya.

Sedangkan yang di kawasan Tembagapura masuk pada PBBP3 dimana masuk di pajak Pusat.

Dalam kesempatan itu, Dwi turut memaparkan keberhasilan penagihan piutang pajak daerah hingga 30 April 2026 yang mencapai sekitar Rp.22.017.714.640,00.

Sebagian besar berasal dari pembayaran tunggakan perusahaan katering Pangan Sari.

"Meski demikian, total piutang pajak yang masih harus ditagih sekitar Rp58 miliar dengan nilai terbesar berasal dari sektor PBB," ujarnya.

Ia mengakui pengelolaan PBB menjadi tantangan tersendiri karena banyak objek pajak yang kepemilikannya sudah tidak jelas atau wajib pajaknya tidak lagi diketahui keberadaannya.

"Karena itu, kami akan terus melakukan pemutakhiran data potensi pajak sekaligus memperkuat kualitas SDM perpajakan agar pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal, profesional, dan berdampak langsung terhadap pembangunan di Kabupaten Mimika," ungkapnya. (Shanty Sang)

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob menyerahkan bantuan daun kelor kepada Ketua TP PKK Distrik Ny. Sisilia  Warinussy

MIMIKA, BM

Perdana, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mimika melalui Pokja III turun langsung ke Kokonao, Distrik Mimika Barat pada Selasa (19/5/2026) untuk menanam bibit daun kelor saat kunjungan kerja (kunker).

Selain itu, PKK Mimika juga menyerahkan bantuan berupa bibit sayur-sayuran, bibit cabai dan pupuk organik.

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob melalui Ketua Bidang Pokja III Ny. Tuty Kaliki mengatakan penanaman pohon kelor merupakan program Provinsi Papua Tengah dan bibit cabai merupakan program PKK Pusat sehingga terus digerakkan hingga ke pelosok Mimika.

“Ini adalah langkah nyata kegiatan pokja III di lapangan dalam bidang Pangan yaitu pemanfaatan lahan perkarangan di dalam keluarga sehingga apa yang ditanam, dirawat bisa dipelihara dan dijaga menghasilkan tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga,” katanya.

Ia berharap dengan adanya tanaman tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga sehingga anak bisa tumbuh dengan gizi yang baik.

“Kalaupun hasilnya lebih bisa dijual dan uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan keluarga yang lain,” ungkapnya.

Ia menyebut yang menjadi kendala penanaman daun kelor di wilayah pesisir adalah ketika air pasang.

“Jadi harus dibuat para-para. Ada media yang agak tinggi sehingga tidak tergenang air,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa di Kampung Uta, Distrik Mimika Barat Tengah daun kelor berhasil tumbuh dengan baik dan akan terus dipantau perkembangannya.

Pokja III PKK Mimika saat turun ke rumah warga untuk penanaman daun kelor

Sementara itu, Penyuluh dari Dinas Pertanian dan Holtikultura, Annisia menyampaikan bahwa dari Kampung Atapua hingga Apuri untuk menanam daun kelor harus memakai polybag dan kotak tanam para-para.

“Tidak bisa pakai di tanah karena air masuk terus. Tetap kita pakai kotak, diatas kotak. Sekarang kita coba daun kelor. Kalau cabai bisa tumbuh dengan baik di depan rumah warga,” ujarnya.

Dikatakan pertumbuhan daun kelor membutuhkan waktu sekitar satu bulan, hal ini juga harus didukung dengan media tanah dan pupuk yang baik.

“Kalau pakai polybag yang besar bisa dengan pot-pot yang besar. Terkadang kita tanam ada yang mati ada yang hidup. Penyebabnya dari tanah dan kurang pakai pupuk. Tanah sedikit dan sempit jadi saya suruh pakai tanah hitam. Saya usahakan bagaimana tumbuh kita poker dulu,” ungkapnya.

“Penanaman ini sangat mantap dan berguna bagi masyarakat untuk makan sehari-hari dan bisa dijual juga,” pungkasnya. (Elfrida Sijabat)