ekonomi pembangunan

Lahan kebun milik Mus, salah satu petani di SP 6, Distrik Iwaka, Mimika

MIMIKA, BM

Para petani yang berada di SP 6, Distrik Iwaka mengeluhkan harga jual beberapa jenis sayuran yang saat ini tengah anjlok.

Pasalnya penurunan harga jual tersebut sangat memengaruhi pemasukan para petani. Ditambah lagi dengan beban harga pupuk yang terus melonjak membuat petani SP 6 kian merana.

"Kalau dihitung-hitung, kita petani ini sudah rugi karena harga jual sekarang rendah. Misalnya seperti sayur pare, sekarang Rp 3 ribu per kilo dari yang sebelumnya Rp 7 ribu," keluh Mus, petani SP6, saat ditemui di lahan kebunnya, Sabtu (2/7/2022).

"Harga itu tidak sebanding dengan pupuk yang kita beli Rp 1 juta per karung," imbuhnya.

Menurut Mus, harga satndar yang pas antara pemasukan dan pengeluaran itu Rp 5 ribu.

"Kalau harganya Rp 5 ribu itu masih bisa. Itu harga standar, tidak buat kita menjerit seperti ini," ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Kampung Naena Muktipura, Lalu Sukri Rahman yang juga merupakan seorang petani mengatakan bahwa selama ini petani SP 6 kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait bantuan.

Sukri menyebutkan bantuan yang selama ini diterima hanya sekarung pupuk NPK Phonska dan urea. Itu pun hanya didatangkan setahun sekali.

"Dan yang dipakai itu juga hanya phonka. Urea tidak terpakai karena tidak dibutuhkan. Tapi itu mau tidak mau harus kita terima. Kalau kita tidak terima urea, maka phonska juga tidak dikasih," jelasnya.

Sukri mengatakan seharusnya pemerintah melalui dinas terkait bisa lebih memperhatikan para petani di SP 6 karena pasokan terbesar sayuran di Timika berasal dari wilayah tersebut.

"Kasihan memang petani di sini. Harga jualnya sudah rendah, tambah lagi harga pupuk yang tinggi. Untung tidak ada, malah rugi" ucapnya. (Ade)

Tampak jalan utama di Kampung Naena Muktipura yang telah rusak dan berlubang

MIMIKA, BM

Jalan utama di Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka yang telah lama rusak dan berlubang dalam tahun ini akan diaspal kembali oleh Dinas PUPR Kabupaten Mimika.

Hal ini disampaikan Kepala Kampung Naena Muktipura, Lalu Sukri Rahman saat ditemui di kediamannya, Sabtu (2/7/2022).

"Rencananya nanti diaspal dari pertigaan masuk yang di depan. Itu panjangnya sekitar 3,5 km," ujar Sukri, sapaan akrabnya.

Mengenai kapan mulai dibangun, Sukri menyampaikan belum tahu tepatnya kapan, yang pasti dalam tahun 2022 ini sudah diaspal.

"Kalau info dari distrik, ini juga satu paket dengan talutnya. Anggaranya saya kurang tahu karena anggarannya dari pemerintah kabupaten," terangnya.

Sukri menyebutkan bahwa pengusulan perbaikan jalan ini sudah diajukan setiap tahun di dalam Musrenbang.

"Ini sudah kita usulkan setiap kali Musrenbang, karena jalan ini yang paling penting. Dan syukur tahun ini bisa diakomodir," tuturnya.

Di samping dari itu, Sukri mengatakan pihaknya juga sedang berencana membangun drainase untuk menangkal banjir yang kerap terjadi di kampung tersebut.

"Tapi itu kita masih menunggu dana pajak bagi hasil (PBH)," pungkasnya. (Ade)

Para peserta saat mendengarkan penjelasan dari pemateri kegiatan

MIMIKA, BM

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) memberikan pelatihan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban (Lpj) keuangan kepada kelompok kerja (Pokja) lima suku.

Pelatihan yang diikuti oleh perwakilan pokja lima suku ini dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Timika, Jumat (1/7).

Adapun Pokja 5 suku tersebut diantaranya pokja Damal, Nduga, Mee, Dani dan Moni.

Wakil Direktur YPMAK, Nur Ihfa Karupukaro menjelaskan bahwa Pokja 5 suku ini adalah mitra YPMAK untuk mengelola dana kemitraan PTFI yang diperuntukkan untuk 5 suku kekerabatan yang ada di Mimika.

“Karena mereka merupakan pengelola dari pada anggaran yang diberikan oleh YPMAK maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban sesuai kebijakan yang ada di YPMAK,” jelas Ihfa.

Diungkapkan, pelatihan yang diberikan bertujuan agar para mitra dapat mengetahui tentang sistem pelaporan agar ketika membuat lpj tidak lagi keliru.

“Kita akan selalu mendampingi mereka dalam membuat laporan pertanggungjawaban itu. Kita juga akan evaluasi apakah laporan yang mereka buat sudah dipahami atau belum,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Program Sosial Ekonomi, YPMAK, Billy Korwa mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang rencana RAB dan laporan LPJ yang benar sesuai dengan prinsip keuangan yang menjadi standar keuangan YPMAK.

“Pelatihan ini dilakukan dari hasil audit di keuangan. Setelah memeriksa laporan pertanggungjawaban ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,” kata Billy.

Lebih lanjut ia mengatakan, YPMAK harus berada pada pengelolaan keuangan yang baik karena pertanggungjawabannya kepada publik sehingga harus jelas, transparan dan akuntabel.

Ia berharap pengurus pokja yang mengikuti pelatihan ini paling tidak sudah bisa memahami bagaimana menyusun RAB yang benar kemudian menyampaikan laporan juga yang bisa diterima sesuai dengan prinsip keuangan YPMAK.

“Karena ini akan menjadi bagian dari publikasi terhadap proses transparansi keuangan dan keterbukaan program kita kepada semua mitra dan stakeholder kita yang ada di Mimika dan luar Mimika,” ujarnya.

Selain pelatihan, YPMAK juga melakukan pendampingan secara internal sehingga bisa mempercepat pemahaman masyarakat dalam proses ini. (Shanty)