Nasional

Pesan May Day 2021 Dari Mimika : Pekerja Bukan Alat Tapi Aset


Dua anggota SPSI Mimika saat mendonorkan darah

MIMIKA, BM

Tahun 1886 di Chicago USA para pekerja sosialis dan buruh bergabung untuk menuntut keadilan terhadap pemerintah. Saat itu mereka menuntut dua hal yakni hak mereka yang tidak diperhatikan dan waktu kerja dalam bekerja.

Namun sayangya terjadi benturan antara para demonstran dan pihak keamanan sehingga yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua pihak.

Selanjutnya pada tahun 1889, digelarlah Kongres Buruh Internasional di Paris. Pada kongres ini diputuskan setiap tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia atau May Day. Peringatan May Day di Indonesia terus dilakukan pada era Presiden Soekarno namun hanya hingga tahun 1966.

Di era Orde Baru, peringatan May Day seakan mati, bahkan pemerintah Indonesia di bawa kepemimpinan Presiden Soeharto mengalihkan peringatan hari buruh ke tanggal 24 Oktober.

Tahun 2013 ketika Indonesia dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peringatan Hari May Day diterapkan kembali ke tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Peringatan May Day hari ini dilakukan PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika dengan menggelar sejumlah kegiatan kemanusiaan, salah satunya melakukan aksi donor darah.

Kegiatan sosial tersebut berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Sabtu (1/5) dan berhasil mengumpulkan 22 kantong darah.

22 kantong darah tersebut terdiri dari, golongan darah A sebanyak 4 kantong, golongan darah B 5 kantong, golongan darah O sebanyak 10 kantong, golongan darah AB 1 dan yang belum diketahui jenis golongan darah 2 kantong darah.

Ketua PC FSP KEP SPSI Mimika, Agus Patiung dalam sambutannya mengatakan, semua kegiatan yang menyangkut May Day itu berdasarkan arahan dari pimpinan PC FSP KEP SPSI Pusat.

Dalam surat yang dimirimkan ke daerah untuk kegiatan May Day ini menyebutkan ada 3 program besar yang dilakukan oleh keluarga besar SPKEP SPSI di seluruh Indonesia.

Program pertama adalah menolak omndibuslow khususnya untuk klaster ketenagakerjaan. Penolakan disebabkan karena Omndibuslow dianggap tidak berpihak kepada pekerja buruh di seluruh Indonesia dan saat ini masih dalam proses gugatan di MA.

"Tetapi kami di kabupaten tidak dalam posisi melakukan orasi, melakukan demontrasi atau aksi dalam penolakan omndibuslow. Semua diserahkan kepada pimpinan pusat. Hari ini pimpinan pusat melakukan kunjungan ke Istana Negara untuk memberikan petisi kepada Presiden Jokowi,"tutur Agus.

Agenda kedua adalah bagaimana agar SPSI di daerah atau tingkat kabupaten/kota melakukan agenda pengembangan organisasi berupa kegiatan edukasi semisal seminar. Sementara ketiga adalah agenda sosial yang mana PC FSP KEP SPSI Mimika melakukan donor darah.

"Setelah kami koordinasi dengan kepala cabang PMI di Mimika, mereka menyampaikan bahwa memang di rumah sakit dan khususnya di PMI sendiri yang berkecimpung dengan bank darah sering mengalami kekurangan sehingga kami dengan rasa rendah hati mengundang semua organisasi untuk menyumbangkan setetes darahnya," ungkap Agus.

Pada momen May Day ini, PC FSP KEP SPSI Mimika juga melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar melakukan sosialisasi tentang ketenagakerjaan baik kepada pengusaha di Timika maupun di area pertambangan.

Ia berharap kepada perusahan atau pengusaha yang memiliki segera pekerja agar mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena itu merupakan hak mendasar yang harus dimiliki para pekerja dan sudah diatur dalam undang-undang.


Penyerahan santuan oleh BPJS Ketenagakerjaan

Direktur YPMAK, Vebian Magal dalam sambutan ia mengatakan, 1 Mei merupakan hari yang istimewa bagi para pekerja di seluruh dunia dan hari ini pekerja di Mimika memperingatinya.

"Bicara pekerja namanya level atas sampai bawah itu pekerja bukan pemilik modal. Tidak ada salah kalau semua departemen perusahaan-perusahaan lain hadir di sini kecuali pemilik modal karena mereka bagian dari SPSI," tutur Vebian.

Menurut Vebian, hak buruh atau para pekerja harus diperhatikan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab semua orang yang memberi mandat dari pemilik modal.

"Pimpinan yang ada itu harus memperhatikan hak-hak buruh, menghormati, menghargai sehingga buruh itu bukan menjadi alat tetapi aset bagi perusahaan dimana mereka bekerja," tegasnya.

Walau demikian Vebian juga mengingatkan para pekerja atau buruh agar bekerja maksimal di setiap tempat di mana ia bekerja karena dunia kerja butuh konektivitas yang sama mengutungkan antara karyawan dan piminan.

Ia berharap agar seluruh pekerja tetap saling mendukung dan bersinergi guna bersama memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan di masing-masing perusahaan.

"Kita sebagai pekerja, marilah kita tingkatkan semangat memberi kontribusi yang baik pada perusahaan kita bekerja. Dengan demikian ada saling membutuhkan satu sama yang lain dan meningkatkan solidaritas yang kuat untuk memperjuangkan kesejahteraan keadilan bagi keluarga pekerja dan juga sesama,"ungkapnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Very K Boekan dalam sambutannya mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2021 untuk menyelengarakan satu program yang menurut hematnya, program ini sangat baik buat pekerja maupun pengusaha yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Kenapa saya katakan baik bagi pekerja dan pengusaha karena manfaat dari jaminan ini adalah ketika ada yang di PHK dia akan mendapat akses informasi lowongan pekerjaan lagi dan itu disiapkan oleh pemerintah melalui Disnakertrans,"kata Very

Dijelaskan, bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan akan dilatih, diberi diklat atau workshop sehingga lebih kompoten lagi dalam bekerja nanti atau dapat membuka usaha sendiri.

Melalui BPJS Ketenagakerjaan, akan diberikan uang tunai selama 6 bulan selama pekerja tersebut menganggur atau akan dibayarkan gajinya selama menggangur sehingga disebut jaminan kehilangan pekerjaan.

"Maksimal yang didapatkan adalah Rp2.250.000 sebulan untuk 3 bulan pertama kemudian 3 bulan kedua sebesar Rp1.250.000. Pemerintah tidak tinggal diam di masa pandemi, pemerintah menyikapinya dengan hal yang positif yaitu mengeluarkan PP nomor 37," ujarnya.

Kepada PC FSP KEP SPSI Mimika, ia juga mengatakan bahwa serikat pekerja bisa menyiapkan BLK kepada mereka yang di PHK dan pemerintah telah menyiapkan dana untuk hal tersebut.

"Saya yakin beberapa tahun ke depan SPSI Mimika akan menjadi serikat pekerja yang mandiri di sisi bidang finansial karena punya BLK sendiri," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Eliaser Kararbo memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini terutama kepada para sponsor yakni BPJS Ketenagakerjaan, PT Kuala Pelabuhan Indonesia, PT Srikandi Mitra Karya dan PT Sandvic.

"Saya memberikan apresiasi kepada seluruh tim, donatur, stakholder, keluarga besar SPSI atas semua dukungan dan perhatian yang diberikan. Tanpa semua itu acara ini tidak akan berjalan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan selain donor darah, panitia kegiatan juga memberikan santunan kepada 50 anak yatim dan bantuan bantuan berupa paket ekonomi yang berisikan susu, minyak, gula, mie instan dan lainnya.

Sebelum berakhirnya kegiatan, pada momen May Day ini dilakukan pula penyerahan SK Perpanjangan Pengurus PUK PT Alas Emas Abadi dan PT Puncak Jaya Power oleh Ketua SKEP SPSI Mimika, Agus Patiung. (Shanty)

BTB Mimika, 4 Tahun Berkarya Demi Kemanusiaan Namun Tidak Diperhatikan Pemda Mimika

Foto bersama ketua dan anggota BTB Mimika

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika patutnya berbangga karena memiliki orang-orang yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan terutama yang tergabung dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanggap Bencana (BTB) Mimika.

Bahkan sepak terjang mereka dalam aksi kemanusian sudah dikenal secara nasional karena BTB Mimika atau disebut juga Relawan Eme Neme Yauware selalu aktif terjun langsung ketika Indonesia diterpa bencana alam.

Catatan BM, sejauh ini sudah ada 17 daerah yang didatangi Basnaz BTB Mimika. Bahkan sepak terjang mereka dalam menolong masyarakat yang tertimpa bencana mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Aksi perdana Baznas Tanggap Bencana (BTB) Mimika terjadi pada November 2017. Saat itu 1300-an orang mengungsi dari Banti, Distrik Tembagapura ke kota Timika.

Bergerak cepat, Baznas langsung turun memberikan bantuan kemanusiaan berupa sembako, tenda dan beberapa kebutuhan dasar lainnya.

Setelah aksi tersebut, Baznas BTB Mimika melebarkan sayapnya untuk selalu hadir memberikan bantuan kemanusian di beberapa daerah di Indonesia yang terkena dampak bencana alam.

BTB Mimika terlibat langsung menolong masyarakat terdampak gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu, banjir di Jember Jawa Timur, tsunami di Banten dan Lampung Selatan.

BTB Mimika juga menolong sejumlah masyarakat saat musibah banjir terjadi di Sulawesi Selatan, yakni di Gowa, Jeneponto dan Maros.

Kebakaran di Mappi dan Agats, banjir bandang di Sentani, kerusuhan di Wamena dan gempa di Ambon juga mereka datangi.

Selain itu, banjir bandang di Banten juga di Trans Nabire, gempa di Mamuju dan terbaru yakni banjir bandang di NTT juga secara sukarela BTB Mimika hadir menolong sesama yang membutuhkan.

Ketua Baznas Mimika, Ustad Umar Habib Rosidi kepada BM mengatakan Baznas terlahir dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016.

Baznas Mimika dibentuk mendasari Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Nomor 34 Tahun 2016 dan pelantikan badan pengurus dilakukan pada April 2017.

Ustad Umar Habib Rosidi mengataakan, dari 29 kabupaten kota di Provinsi Papua, Baznas sudah hadir di 13 kabupaten. Namun yang memiliki
tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) hanya Mimika, Nabire dan Baznas provinsi.

"Tapi sejauh ini yang aktif merespon bencana baik di Papua maupun di luar Papua itu baru BTB Mimika. Bahkan BTB Mimika itu sudah lintas Provinsi,” katanya.

Menurut Ustad Umar, para relawan yang tergabung dalam Baznas BTB, tidak terikat dan mereka bekerja secara sukarela karena tidak diberikan honor maupun gaji.

Sejauh ini anggota yang aktif berjumlah 40 orang sementara yang lainnya tidak aktif karena memiiki waktu yang terbatas dengan kesibukan masing-masing.

Rata-rata anggota BTB Mimika juga telah telah dilatih oleh SAR Mimika dan merekapun secara otomatias masuk dalam organisasi potensi SAR. BTB Mimika juga sudah punya instruktur kebencanaan yang punya sertifikat dari BTB pusat.

"Dari tingkat nasional juga kita sudah dapat penghargaan. Namun yang paling utama dan selalu kami syukuri adalah bahwa selama ini, semua relawan setelah kembali dari bertugas pulang dengan selamat," ungkapnya dengan rasa syukur

Selain melakukan aksi kemanusian di luar daerah, BTB Mimika juga telah melakukan latihan kesiapsiagaan bencana kepada 15 guru dari sekolah SIT Permata Papua, YAPIS Timika dan Smart kids.

Ketika ditanyakan BM, apakah selama ini keberadaan BTB Mimika diperhatikan Pemda Mimika? Ustad Umar Habib Rosidi mengatakan tidak ada.

“Baznas ini lembaga pemerintah non struktural tapi sampai saat ini belum ada dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika sementara kalau bertugas kita selalu membawa nama Mimika," ujarnya.

"Semoga BTB Mimika tetap kompak dan eksistensinya dapat dirasakan oleh masyarakat Mimika dan Indonesia. Semoga Timika dijauhkan dari marabahaya dan bencana," harap Ustad Umar Habib Rosidi ketika ditanyai BM tentang harapannya. (Elfrida

“Kartini-kartini” di Tengah Industri Pertambangan

 Nina, satu dari ribuan perempuan Indonesia yang kini bekerja di PT Freeport Indonesia

MIMIKA, BM

“Jangan kau katakan saya tidak dapat, tetapi katakan saya mau”. Sepotong kutipan berusia lebih dari satu abad tersebut mengandung pesan yang teramat kuat mengenai kemauan seseorang mewujudkan kesetaraan dan persamaan hak perempuan dan laki-laki.

Kutipan tersebut diambil dari kumpulan surat Raden Adjeng Kartini kepada para sahabatnya di Eropa yang dibukukan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Pesan Kartini dalam kutipan tersebut begitu tegas, menentang segala bentuk pengekangan terhadap kemauan perempuan Indonesia untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya di tengah masyarakat, agar memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki.
 
Semangat Kartini ini tidak pernah padam, bahkan terus berkobar di antara perempuan-perempuan Indonesia. Salah satunya adalah Agustina Ratnaningrum.

Perempuan yang akrab dikenal sebagai Nina ini adalah satu dari sekian banyaknya perempuan yang menggeluti profesi di sektor pertambangan, bidang yang selama ini cenderung didominasi oleh laki-laki.

Nina bergabung di PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2008. Kini Nina telah menjadi salah satu pemimpin perempuan di PTFI sebagai Underground Mine Geotech Superintendent untuk Geo-engineering Integrated Monitoring Center (GIMC).

Posisi ini membawa Nina pada tanggung jawabnya yang begitu krusial, yakni memimpin kegiatan operasional harian GIMC dan memastikan para insinyur geoteknologi dan geofisika di PTFI menjalankan aspek keselamatan dan aspek teknis pada pemantauan seismik dan tambang.
 
“Saya begitu bersyukur karena seluruh elemen di PTFI, termasuk manajemen dan seluruh rekan kerja saya, selalu memberi ruang dan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk berkembang dan memimpin, tanpa memandang gender. Hadirnya perempuan di industri pertambangan justru memberi warna tersendiri, terutama di bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan,” ujar Nina.

Salah satu kesempatan berkembang yang Nina rasakan di PTFI adalah ketika ia dikirim mewakili perusahaan mempresentasikan dua makalah ilmiahnya atas nama perusahaan di Konferensi MassMin, sebuah konferensi dunia mengenai pertambangan di Sudbudy, Kanada, pada tahun 2012.

Tidak hanya itu, pada tahun 2014, PTFI juga mengutus Nina sebagai perwakilan perusahaan sekaligus karyawan wanita PTFI pertama yang bekerja di kantor pusat Freeport Mc-MoRan di Arizona, Amerika Serikat, sebagai insinyur penunjang geoteknik selama dua tahun.
 
Di luar kesempatan yang senantiasa diberikan perusahaan untuk berkembang, pencapaian ini Nina raih dengan kerja keras, tekad, dan kegigihan berkarir.

Berbagai tantangan telah Nina hadapi, termasuk anggapan sebagian publik bahwa laki-laki akan lebih unggul dibanding perempuan di sektor pertambangan.

"Profesionalisme, etos kerja, dan hasil kerja adalah hal yang menjadi penilaian kami di PTFI. Penerapan SINCERE sebagai nilai perusahaan yang terdiri Safety, Integrity, Commitment, Respect, dan Excellence benar-benar membantu saya menghadapi tantangan tersebut,” tambah Nina.
 
Nina hanyalah satu dari 1633 perempuan yang berkarya di PTFI. Sejak beroperasi pada tahun 1967, PTFI terus berupaya menciptakan sistem kerja yang mendukung kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk berkarya, berkembang, dan memimpin, sebagaimana menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor lima tentang Kesetaraan Gender.

Upaya memperkuat kesetaraan gender ini juga PTFI wujudkan di luar lingkup perusahaan, termasuk dengan melakukan pemberdayaan perempuan Papua melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dan kewirausahaan. (Red)

Top