Pemprov Papua Tengah Gelar FGD Evaluasi Perubahan RAP, Silpa Otsus dan DTI Bagi 8 Kabupaten
Suasana kegiatan FGD
MIMIKA, BM
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan (RAP) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) bagi delapan kabupaten.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika, Senin (22/6/2026).
Tujuan dari FGD ini adalah untuk memastikan kesesuaian program dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Plt Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi mengatakan, bahwa untuk menjamin sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten serta mengoptimalkan pemanfaatan Silpa dana Otsus dan DTI agar tepat sasaran maka dilakukan kegiatan evaluasi ini.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
“Output yang ingin kita dapatkan dalam FGD ini agar tersusunnya hasil evaluasi RAP perubahan dana Otsus dan DTI tahun anggaran 2026 kabupaten se-Papua Tengah, mendapatkan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan dan keselarasan penggunaan dana Otsus dan DTI dengan prioritas pembangunan daerah, serta adanya peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan penganggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program dan rupiah anggaran berada di jalur yang benar, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Forum ini diharapkan menjadi momentum untuk menyamakan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah,” harap Eliezer.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud), Irvan R. Sapulete, S.STP menyampaikan, FGD evaluasi perubahan dan SILPA dana Otsus dan DTI di Provinsi Papua Tengah digelar hari ini dengan melibatkan delapan kabupaten.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan perubahan RAP kabupaten berjalan sesuai ketentuan PMK, sekaligus memasukkan pemanfaatan dana SILPA ke dalam APBD masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, targetnya akhir Juni seluruh kabupaten sudah rampung melakukan evaluasi, agar pemanfaatan dana bisa segera berjalan dan masyarakat merasakan dampaknya.
Saat ditanya besaran SILPA, ia mengakui bahwa besaran nilai SILPA tiap kabupaten berbeda, menyesuaikan pemanfaatan dana tahun sebelumnya, dengan kisaran tidak lebih besar dari angka transfer tahun sebelumnya.
“Hingga saat ini, baru empat kabupaten yang telah mengirimkan usulan perubahan RAP, yakni Mimika, Nabire, Dogiyai, dan Paniai. Masih ada tiga kabupaten lain yang belum menyampaikan usulan,” tutup Irvan. (Shanty Sang)
