Suasana berlangsungnya kegiatan

MIMIKA, BM

Bendahara, operator dan PPK di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor BPKAD Mimika, Jumat (10/7/2026) menghadirkan narasumber dari Kemendagri agar dapat menekankan pentingnya kelengkapan dokumen sebelum diverifikasi dan diproses pencairan.

Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa mengatakan, bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan, mekanisme pencairan anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai format Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Dalam pembinaan ini, kami akan tekankan kepada bendahara terkait kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran melalui SIPD secara seragam sesuai aturan. Sebenarnya hal ini juga menjadi perhatian karena sering terjadi pergantian bendahara di OPD yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi,”kata Marthen.

Ia menjelaskan, terkait sistem aplikasi keuangan daerah yang berlaku nasional juga menjadi sorotan. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sistem bergantung pada pemahaman pengguna, bukan modifikasi sistem.

“Karena sistem ini secara nasional jadi kami tetap harus menyesuaikan, tidak dapat kita modifikasi. Sehingga dokumen yang benar akan diterima, sementara yang tidak sesuai akan ditolak untuk diperbaiki,”ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan menyegarkan kembali pemahaman aparatur, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan kesesuaian laporan keuangan daerah dengan standar nasional.

“Kalau kita bicara kesalahan, pasti ada, maka itu dengan adanya pembinaan ini, kami harapkan dapat menjadi penyegaran bagi peserta, sehingga dapat kembali menyesuaikan laporan sesuai dengan aturannya,”ungkapnya. (Shanty Sang)

• Bupati Mimika Lantik Dwi Cholifa Jabat Inspektorat dan Tunjuk Plt