politik

Apel di Sentra Pemerintahan (foto doc)

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan bahwa masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyampaikan rencana kerja (Renja) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubayan (APBD-P) tahun 2025.

"Laporan sejak Sabtu kemarin itu ada 20 OPD yang belum masuk, hari ini saya belum periksa lagi. Saya kasih waktu sampai jam 4 sore semua harus sudah selesai,"tegas Bupati Mimika Johanes Rettob, Senin (21/7/2025).

Katanya, untuk semua pimpinan OPD, kalau sampai hari ini tidak memasukkan Renja APBD Perubahan 2205, maka permintaannya nanti tidak akan ditanggapi.

“Kalau tidak, jangan harap kalian punya permintaan ditanggapi. Dan dana yang sudah ada kita kembalikan untuk kegiatan yang lain,”ujarnya.

Bupati JR berpesan kepada Pj Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran untuk dapat memperhatikan hal ini, dan mengingatkan para pimpinan OPD untuk segera memasukkan Renja.

"Kalau tidak ada yang kembali kita close dan maaf saja dana yang di OPD itu akan digunakan untuk kegiatan yang lain,"ungkapnya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob mengakui bahwa dirinya telah menerima laporan yang menyebutkan bahwa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang merespon permintaan analisis jabatan. 

"Laporan yang masuk itu kalau banyak OPD kurang perhatian. Bahkan, OPD tidak menginstruksikan bawahannya untuk melakukan analisis jabatan," kata Bupati Mimika Johanes Rettob saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (21/7/2025).

Padahal, kata Bupati John, ia sudah mengeluarkan surat resmi terkait analisis jabatan di masing-masing OPD, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon positif untuk menindaklanjuti surat tersebut.

"Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD untuk segera menindaklanjutinya dalam waktu satu minggu ini,"tutur Bupati JR.

Menurutnya, evaluasi ini dapat memperkuat efektivitas kinerja birokrasi, sekaligus memastikan pelayanan pemerintah semakin profesional dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa penataan birokrasi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang sedang digalakkan.

“Kita sedang melakukan penataan birokrasi, mulai dari kelembagaan hingga peningkatan kualitas SDM. Jika penataan reformasi birokrasi dilakukan dengan baik, maka pelayanan publik juga akan semakin baik,”ujarnya.

Ia meminta seluruh pimpinan OPD yang belum menyesuaikan struktur organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk segera melaporkannya. (Shanty)

Inosensius Yoga Pribadi

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Johanes Rettob menunjuk Inosensius Yoga Pribadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika.

Meski demikian, Inosensius Yoga Pribadi juga masih tetap menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika.

Penunjukan Yoga sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR untuk mengisi kekosongan jabatan yang kemudian berdampak pada terhambatnya sejumlah proses administrasi dan pelaksanaan program pembangunan di sektor pekerjaan umum dan tata ruang.

Penunjukkan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob ini ditandai dengan pemberian Surat Keputusan (SK) pada Selasa, 15 Juli 2025.

"Saya sudah tunjuk Pak Yoga sebagai Plt. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan khususnya di bidang infrastruktur," kata Bupati John di Swis Bell Hotel Timika, Rabu (16/7/2025).

Berdasarkan aturan, Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh melakukan pelantikan, mutasi, promosi maupun demosi jabatan selama enam bulan dan sesudah Pilkada. 

“Plt ini masa jabatan sesuai aturan maksimum enam bulan, tapi kita bisa copot sewaktu-waktu, bisa satu dua bulan tergantung kinerja,” ungkapnya. (Shanty Sang)