politik

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar seminar awal Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (e-Unggul) Bidang Pembangunan Manusia.

Seminar yang berlangsung di Kantor Bappeda, Jumat (17/10/2025) dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi dalam sambutannya mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Mimika periode 2025-2029 dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan sesuai dengan visi "Terwujudnya Mimika Yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing Menuju "Gerbang Emas (gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat adil dan sejahtera).

Selanjutnya, dalam eksplitis dijabarkan dalam misi 1 yakni, meningkatatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur sipil negara dan masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

"Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen memberikan beasiswa dan bantuan studi bagi mahasiswa asal Mimika setiap tahun guna mencetak SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing di berbagai bidang pembangunan dengan semangat Papua cerdas dalam dalam, undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua,"kata Yoga.

Yoga mengatakan, secara perencanan dan pengangaran Kabupaten Mimika dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten melakukan intervensi secara serius terhadap urusan sdm, namun dalam pelaksanannya masih terdapat berbagai permasalahan seperti trasparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi, vervikasi, serta penyaluran dana beasiswa dan bantuan studi. ketidak terpaduan sistem pengelolaan data juga menyebabkan proses verifikasi dan pelaporan hasil studi mahasiswa berjalan lambat dan tidak efisien.

Selain itu, minimnya sistem informasi yang terintegrasi membuka peluang terjadinya penyimpangan, praktik KKN, serta menimbulkan potensi konflik sosial akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi beasiswa.

"Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan solusi digital berupa aplikasi sistem informasi beasiswa yang terintegrasi, akurat dan mudah digunakan untuk mendukung pengelolaan data secara transparan, efisien dan akuntabel,"ujarnya.

Katanya, ketika berbicara tentang aplikasi, maka yang dibahas bukan sekadar membentuk sebuah sistem pemerintahan kota, melainkan juga membangun sebuah instrumen keadilan untuk masyarakat Mimika, terutama bagi kita Orang Asli Papua (OAP).

Secara umum, tujuan pembentukan sistem informasi E-unggul ini adalah untuk mendukung implementasi visi dan misi pemerintah kabupaten mimika tahun 2025-2029. Mewujudkan sistem informasi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan program beasiswa dan bantuan studi bagi mahasiswa OAP di Mimika secara efektif dan efisien.

Tujuan lainnya adalah, untuk meningkatkan transparansi publik kepercayaan dan terhadap pengelolaan program beasiswa dan bantuan studi dan mempercepat proses pengelolaan, verifikasi dan pelaporan penerima beasiswa serta bantuan studi, sehingga memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy ).

"Namun di atas semua itu, bagi kita di Mimika pendidikan haruslah dipandang sebagai wadah untuk memastikan bahwa OAP memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Kita ingin agar aplikasi ini hadir bukan sebagai sistem informasi saja tetapi sebagai wadah mencetak sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing di berbagai bidang," ungkapnya. (Shanty Sang)

Pelayanan Perekaman

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika melakukan jemput bola pelayanan dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran (AK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari sejak Selasa hingga Rabu (21-22/10/2026) adalah sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik yang inklusif.

Kepala Dinas Dukcapil, Slamet Sutejo mengatakan, pihaknya melakukan pelayanan selama dua hari di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika. Pada pelayanan tersebut Dukcapil melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Kepala Sekolah Rakyat.

Pelayanan yang dilakukan dengan maksud untuk menyamakan data adminduk dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing anak.

“Jadi kami lakukan lagi pengecekan atau validasi data antara data kependudukan dengan data Dapodiknya. Memang ada yang memiliki data tapi kebanyakan siswa ini tinggalnya di pedalaman, sehingga pengecekan ini baik dilakukan,” kata Slamet saat ditemui di Kantor Dukcapil, Rabu (22/10/2025).

Slamet menjelaskan, pelayanan dilakukan pada jenjang SMP dan SMA, dengan rincian penerbitan identitas yakni, perekaman KTP sebanyak 12 siswa, cetak KTP elektronik 12 siswa, akte kelahiran 5 siswa, kartu keluarga (KK) 5 siswa dan kartu identitas anak (KIA) sebanyak 12 pencetakan.

“Jadi tadi ada yang kita terbitkan KIAnya, kemudian SMA yang sudah berumur 17 tahun kami lakukan perekaman KTP elektronik. Ada juga yang menerbitkan akte kelahiran, mungkin aktenya ada tapi di kampung,” jelas Slamet.

Ia mengungkapkan, pelayanan yang diberikan Ducapil merupakan wujud komitmen dari Pemkab Mimika untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Sehingga data kependudukan di Mimika semakin baik dan akurat.

“Ini bukti bahwa Pemkab Mimika melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hal ini kita lakukan juga agar identitas kependudukan masyarakat lebih baik dan akurat,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika saat memimpin doa di apel pagi

MIMIKA, BM

Salah satu visi misi Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong di masa pemerintahan mereka adalah melakukan reformasi birokrasi.

Dan salah satu hal mendasar yang terus menjadi perhatian keduanya dalam mereformasi bierokrasi adalah disiplin pegawai dimana kerapian termasuk didalamnya.

Terkait hal ini, Wakil Bupati Emanuel Kemong mengatakan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPTK) dilingkup Pemda Mimika mulai terlihat disiplin.

Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan hal ini saat memimpin apel pagi di lapangan Sentra Pemerintahan SP3, Senin (20/10/2025.

“Saya dengan bupati selalu ingatkan untuk kita terus disiplin dan hari ini saya lihat sudah ada kerapian. Kedisiplinan sudah semakin baik dan kami berharap capaian itu dapat ditingkatkan dan dipertahankan agar semakin lebih baik lagi,” ungkapnya.

Menurut Wabup Kemong, Ia dan Bupati John juga merasakan bahwa pemerintahan sudah berjalan baik, dan sejauh ini semua bertanggungjawab sesuai tugas masing-masing.

“Terima kasih untuk semua pimpinan OPD yang terus memberikan perhatian terutama berkaitan dengan apel setiap hari di OPD masing-masing,” ujarnya.

Wabup juga menambahkan bahwa kedisiplinan kerja harus juga ditunjang dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Melayani masyarakat adalah tugas kita. Ada sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran kita. Diharapkan pelayanan kita semakin baik walaupun kondisi keuangan saat ini mengalami penurunan tapi kami harap tidak mempengaruhi pelayanan di kantor,” jelasnya. (Ronald R)