politik

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare (baju biru)

MIMIKA, BM

Hampir tujuh bulan sudah kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Mimika dijalankan oleh Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan JOEL memberikan penilaian positif terhadap kinerja pasangan ini.

Menurutnya, pemerintahan ini secara perlahan telah memberikan banyak perubahan terutama dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki administrasi kepegawaian.

“Bapa Bupati dan Wakil Bupati membagi tugas dan peran dengan sangat baik untuk mengimbangi dan melihat dari dekat banyak aspek dalam sektor pembangunan,” katanya kepada media ini Rabu (15/10/2025) di Kampung Manasari.

Menurutnya, selain hubungan kerjasama dan sinergitas antara keduanya terjalin dengan sangat luar biasa, keduanya juga sering turun langsung ke masyarakat.

“Dan ini keinginan masyarakat. Ini baru asli, turun langsung, lihat dan datang ke masyarakat. Luar biasa. Saya beri apresiasi untuk bupati dan wakil bupati,” ungkapnya.

Ia menilai kepemimpinan ini satu komando sehingga apa yang menjadi visi dan misi pasangan JOEL mulai ditransformasikan dengan baik oleh OPD secara perlahan.

“Harapan kami supaya bapak bupati bisa datang langsung ke Manasari dan pesisir lainnya sampai Potowaiburu. Sebagai tim pemenangan saya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan tanpa batas buat pemerintahan JOEL,” ungkapnya.

Gerry mengatakan pemerintahan JOEL barulah seumur jagung sehingga ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program kerja Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

“Saya juga harap semua OPD bekerja dengan sepenuh hati seperti yang sudah ditunjukkan oleh bupati dan wakil bupati dengan selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat baik di kota, pesisir maupun pegunungan,” harapnya.

Ketika ditanya tentang rolling, Gery Okoare menuturkan bahwa hal ini harus dilakukan karena sistem birokrasi pemerintahan saat ini masih dalam proses peralihan dan perbaikan.

Ia meyakini bahwa rolling nanti tujuannya adalah untuk mereformasi birokrasi dan tentunya akan disesuaikan dengan pangkat dan golongan. Artinya pasangan JOEL akan menempatkan pegawai sesuai dengan kepangkatan dan golongannya.

“Bapak bupati dan wakil bupati harus lihat baik-baik, masa guru SD jadi camat ini?! Ini tidak masuk akal. Saya percaya bupati tahu itu karena beliau orang birokrasi. Yang tidak mampu kerja harus digeser. Cari orang yang kerja dengan hati untuk melayani masyarakat,” tandasnya. (Elfrida Sijabat)

Kepala Distrik Kwamki Narama, Naftali Edwin Hanuaebu.

MIMIKA, BM

Pemerintah Distrik Kwamki Narama sudah mulai menyalurkan bantuan sembilan bahan pokok (Sembako) bagi warga di 9 Kampung dan 1 Kelurahan.

Kepala Distrik Kwamki Narama, Naftali Edwin Hanuaebu menyatakan, bantuan sembako yang disalurkan dari Kemensos dan bersumber dari dana Otsus itu sudah disalurkan.

"Kemarin sudah mulai disalurkan melalui masing-masing Kepala Kampung dan Lurah, karena mereka yang punya data warga penerima," katanya, Jumat (17/10/2025).

Dirinya berharap agar bansos tersebut benar-benar sampai kepada warga, yang benar-benar membutuhkan.

"Saya berharap bansos ini benar-benar sampai kepada warga atau masyarakat yang membutuhkan," harap Kadistrik.

Perlu diketahui bansos yang bersumber dari dana Otsus untuk di Kabupaten Mimika itu disalurkan bagi warga di 10 Distrik dengan total dan penyalurannya telah dibuka secara simbolis oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob di aula pertemuan kantor Distrik Kuala Kencana beberapa waktu lalu. (Ignasius Istanto)

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Semua pegawai dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang tidak mengikuti aturan terkait kinerja, kehadiran dan kepatuhan maka sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub), Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) akan dipotong.

Hal ini ditegaskan Bupati Mimika Johannes Rettob usai adanya aksi demo pemalangan kantor yang dilakukan sejumlah pegawai Puskesmas Atuka.

Bupati Johannes Rettob mengatakan, bahwa sesuai Peraturan Bupati Mimika, masuk dan tidaknya pegawai akan berpengaruh terhadap TPP pegawai.

"Saya tidak tahu dipotong berapa tapi yang jelas kalau ada pemotongan, pasti karena kinerja dari pada yang bersangkutan (pegawai),” tutur Bupati Rettob saat ditemui di halaman Graha Eme Neme Yauware, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, apabila ada tuntutan dari pegawai terkait permasalahan pemotongan TPP maka dapat menunjukkan bahwa kinerja pegawai tersebut yang kurang disiplin sehingga kedepannya perlu diadakan evaluasi pegawai.

“Kalau pegawai masih juga menuntut hal-hal seperti itu, tapi tidak pernah menunjukkan kinerjanya. Saya dengan tegas akan lakukan evaluasi pegawai tersebut, prinsipnya kalau kerja baik maka tidak akan ada potongan TPP,” tegasnya.

Perlu diketahui, kebijakan ini merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Mimika Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur tentang TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Dimana Perbup ini menetapkan bahwa ketidakhadiran ASN dalam apel akan mengakibatkan pemotongan TPP sebesar 1 persen dan ketidakhadiran bekerja tanpa keterangan mengakibatkan pemotongan TPP sebesar 3 persen," ungkapnya. (Shanty Sang)