kesehatan

Pertemuan forum kemitraan di Hotel Horison

MIMIKA,BM

BPJS Kesehatan secara rutin dalam setahun 2 kali melaksanakan kegiatan forum kemitraan dengan pemangku kepentingan di kabupaten/kota.

Forum BPJS bersama jajaran pemerintah daerah ini bertujuan untuk membahas persoalan tentang program jaminan kesehatan di wilayah Mimika.

Pertemuan Selasa (18/8) dilaksanakan di Hotel Horison yang digadiri oleh Asisten I Setda Mimika, Kepala Dinas Kesehatan dan BPKAD serta beberapa instansi teknis lainnya.

"Kami sudah menyampaikan hal-hal tentang perkembangan program JKN di wilayah Timika. Kami berterima kasih kepada bupati dan wakil bupati Mimika karena program JKN ini sudah berjalan semakin baik bahkan untuk tunggakan dari Pemda Mimika pun tidak ada. Semuanya berjalan dengan baik,"tutur Kepala BPJS Kesehatan Jayapura, Djamal Adriansyah saat diwawancarai di Hotel Horison.

Di tahun 2020 ini banyak hal yang sudah di capai, seperti komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan kepada honorer yang ada di lingkungan Pemda Mimika.

Nyatanya bukan hanya sekedar ucapan semata, terbukti saat ini Pemda Mimika sudah mendaftarkan pegawai honorer sekitar 2.600-an orang bahkan iurannya pun sudah dibayarkan oleh Pemda Mimika.

"Artinya ini sekarang tinggal kita proses untuk perekaman data dan pencetakan kartu," ujarnya.

Menurutnya, Mimika merupakan salah satu kabupaten yang sangat cepat memberi respon terhadap faedah BPJS Kesehatan.

"Bulan hanya honorer tapi juga tenaga kontrak dan aparat kampung. Namun untuk aparat kampung masih on progress. Komitmen Pemda Mimika sangat kuat mendukung program JKN," tutur Djamal.

Djamal berharap, mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan dan tentu saja Pemda Mimika sudah menyatakan komitmennya tentang hal ini.

Selain itu, di 2020 ini juga banyak hal yang sudah di capai misalnya di Dinas Kesehatan banyak indikator-indikator yang sudah meningkat. Artinya ada perbaikan mutu layanan, kelengkapan sarana prasarana. Di sosial juga proses validasi data sudah semakin baik.

"Sudah ada ribuan data yang divalidasi sehingga beban daerah yang tadinya misalnya 28 ribu itu sekarang tinggal 27 ribu. Itu sudah di validasi sehingga di geser ke beban pusat. Jadi dari indikator itu sudah semakin baik. Dengan rumah sakit juga tadi kami sudah laporkan dan jabarkan berapa yang dibiayai dan berapa yang dilayani baik yang di Timika maupun yang di rujuk ke Jayapura maupun di Jawa dan sekitarnya," ungkapnya.

Katanya, sejak Juli, BPJS Kesehatan sudah memastikan pembiayaan ke fasilitas kesehatan, bahwa tidak ada lagi delay pembayaran.

Artinya, begitu ada tagihan langsung diproses dan dibayarkan. Hal ini pun juga sudah diterapkan dan dibuktikan oleh RSUD Mimika dan RS Kasih Herlina.

“RS Herlina misalnya sudah ada komitmen untuk menampilkan informasi display tempat tidur, jadi berapa sih tempat tidur yang tersedia. Kemudian ada antrian elektronik, jadi orang bisa ambil nomor antrian secara elektronik gitu sehingga tidak perlu buru-buru mengantri di sana apalagi di era pandemi ini. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa ada peningkatan layanan di wilayah Timika,” jelasnya. (Shanty)

Foto bersama bupati dan wakil bupati usai perayaan HUT RI

MIMIKA, BM

Tren kasus Covid-19 di Mimika dalam lima bulan terakhir terus mengalami peningkatan terlebih lagi pada saat penerapan New Normal mulai diberlakukan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Tim Gugus Tugas Pengendalian dan Penanganan (TGTPP) Covid-19 Mimika mencatat secara kumulatif terhitung sejak 29 Maret hingga 16 Agustus 2020 kasus positif Covid-19 kini tembus 651 kasus.

Dari 651 kasus, 494 diantaranya dinyatakan sembuh dan kasus aktif atau pasien masih dirawat jumlahnya 147 orang.

Data tersebut menempatkan Distrik Tembaga pura dan Mimika Baru masih berada dalam zona merah, sementara zona kuning ditempati oleh Distrik Kuala Kencana dan Wania.

Untuk bulan Agustus 2020 saja sejak (1/8) hingga (16/8) terjadi penambahan 113 kasus Covid-19.

113 kasus tersebut merupakan persebaran yang terjangkit di Distrik Tembagapura sebanyak 74 kasus, Mimika Baru 25, Wania 6 dan Kuala Kencana 8.

Data tersebut menunjukan kenyataan bahwa kasus Covid-19 di Mimika terus meningkat dan belum berakhir, walau angka kesembuhan juga tinggi. Untuk itu, warga Mimika harus waspada dan tidak mengangap remeh keadaan ini.

Pasalnya, disaat pemerintah daerah Kabupaten Mimika berupaya untuk menstabilkan roda perekonomian yang dinilai mengalami pemerosotan, masyarakat terkesan terhanyut akan istilah normal sehingga lalai untuk menerapkan protokol kesehatan.

Menanggapi peningkatan kasus Covid-19 di Mimika, Senin (17/8), Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan dalam dua hari sudah terjadi 21 kasus yang muncul dan secara kumulatif cukup tinggi.

"Yang tadinya yang dirawat hanya 50 sekarang mencapai 150. Hati-hati semua masyarakat harus patuh pada protokol kesehatan. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan regulasi-regulasi untuk bagaimana hidup dalam tatanan baru. Ada sanksi didalamnya sesuai dengan instruksi presiden setelah itu kita terapkan luar biasa," tuturnya.

Sambung Wabup John, untuk menyelenggarakan pesta pernikahan seharusnya 50 persen dari kapasitas gedung saja yang hadir. Begitu pula pada acara pemakaman atau kegiatan apapun, masyarakat jangan lupa untuk tetap menggunakan masker.

"Saya mohon kepada seluruh masyarakat sadar akan hal ini supaya kita tidak lagi menerapkan pembatasan sosial. Kita dilema karena disaat kita berusaha ekonomi lebih baik tapi satu sisi masyarakat tidak sadar jangan sampai muncul gelombang kedua," tandasnya.

Sementara itu Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan bahwa pemkab Mimika ada kemungkinan akan menerapkan kembali lockdown.

"Kasus terus naik dan kami akan mengevaluasi ini secara ketat. Semua harus pakai masker. Kita ikuti instruksi presiden semua warga di Mimika wajib memakai masker. Kita mau pertegas karena virus banyak masuk dari Makassar dan PT Freeport sehingga kita akan pikirkan apakah masih lanjut atau lockdown untuk sementara. Ada kemungkinan akan lockdown kembali karena ini sudah mau 200 dan sangat bahaya," ungkapnya. (Elfrida)

Bupati didampingi Direktur RSUD menandatangani prasasti

MIMIKA, BM

Masyarakat Kabupaten Mimika patut berbangga karena memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang kini menjadi salah satu rumah sakit favorit di Provinsi Papua.

Selain terus memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Mimika juga terus mengupgrade berbagai sarana dan fasilitas pendukung kesehatan.

Hal ini wajib dilakukan karena merupakan salah satu prioritas dalam visi dan misi Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob.

Sejak ditetapkannya status tanggap darurat secara nasional akibat Covid-19, pada Maret lalu pemerintah daerah Mimika melakukan langka cepat khususnya di RSUD untuk melakukan persiapan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Bupati dan wakil bupati pada waktu itu bahkan mengunjungi RSUD untuk melihat kekurangan yang harus dipenuhi RSUD sebagai rumah sakit rujukan Covid-19.

Bupati dan wakil bupati saat itu meminta Direktur RSUD, dr Antonius Pasulu untuk segera melakukan identifikasi kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan teknis dalam menghadapi  badai Covid-19 di Mimika.

Dua hal utama yang kemudian menjadi prioritas saat itu adalah membangun gedung isolasi tekanan negatif (gedung elang-red) bagi pasien Covid-19 dan membangun mess petugas siaga bencana khusus bagi perawat yang menangani pasien.

Tidak menunggu lama, pekerjaan kedua gedung ini bersama fasilitas pendukung lainnya hanya dalam waktu 4 bulan berhasil diselesaikan.

Pengguntingan pita oleh Bupati Omaleng

Pada hari ini, Rabu (5/8) Bupati Mimika Eltinus Omaleng meresmikan kedua gedung tersebut yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Bupati Omaleng hadir bersama forkompinda, staf khsusus, staf ahli dan pimpinan OPD Mimika.

Direktur RSUD Mimika, dr. Anton Pasulu dalam sambutannya mengatakan beberapa kegiatan yang dibangun dan direhab secara bersamaan adalah merehab gedung elang dan pagar keliling, areal parkir multifungsi dan pembangunan rumah ambulance.

Selain itu merehab gedung A4 dengan fasilitas 43 tempat tidur yang didalamnya terdapat ruang hemodialisa (cuci darah-red), ICU dan kamar bersalin serta merehab kamar operasi dan laboratorium.

"Sejak 12 Juni 2020 laboratorium RSUD Mimika secara mandiri sudah melakukan pemeriksaan RT-PCR. Sampai hari ini sudah 1650 sample yang diperiksa. Dalam satu minggu, kami lakukan dua kali pengambilan sample dengan jumlah 200-300 sample yang diperiksa," jelasnya.

Ia menjelaskan, total anggaran renovasi gedung elang Rp3.700.000.000 yang dikerjakan kontraktor PT Aurel Intan Permata.

Pembangunan ruang isolasi tekanan negatif anggarannya sebesar Rp24.850.000.000 dikerjakan oleh kontraktor PT Karisma Sahaja.

Sementara Pembangunan Mess Petugas Siaga Bencana totalnya Rp3.600.000.000 dan dikerjakan PT Ayaro.

"Kita patut bersyukur dan berbangga karena ruang isolasi tekanan negatif ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Papua. Setelah masa covid selesai, kita akan gunakan untuk infeksi lainnya seperti multidrug-resistant tuberculosis (TB MDR)," ujarnya.

Foto bersama manajemen RSUD dengan Bupati Omaleng

Pada kesempatan ini, dr. Anton Pasulu mewakili seluruh pejabat dan staf RSUd Mimika, menyampaikan terimakasih atas kebijakan Pemda Mimika dalam mendukung pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 melalui RSUD dengan memberikan fasilitas gedung yang dilengkapi dengan sistem yang canggih.

Anton Pasulu juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD, forkompinda dan seluruh Tim Gugus Tugas Covid-19 Mimika termasuk kontraktor, pengawas dan juga para tukang yang telah bekerja maksimal dalam pembangunan gedung ini.

"Atas nama pribadi, ijinkan saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak bupati atas kesempatan yang diberikan untuk berkarya dan memimpin di RSUD Mimika. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan. Kami selalu mohonkan bimbingan dan arahan agar kami semakin baik dalam memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat," ungkapnya.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menjelaskan, penunjukan RSUD Mimika sebagai salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Provinsi Papua didasari atas Surat Keputusan Gubernur Papua No 188.4-138 tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1-254 tentang langkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan Covid-19.

Dengan adanya tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penanganan penyebaran Covid-19, maka sudah menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat untuk melengkapi dan memenuhi berbagai kebutuhan medis yang diperlukan.

“Dengan komitmen bersama, kita semua melihat kepedulian dan keseriusan kita dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya di Mimika melalui pengadaan alat-alat kesehatan, obat, bahan habis pakai medis dan memenuhi sarana dan prasarana kesehatan serta pemberian insentif bagi petugas kesehatan yang menangani Covid-19,” ujarnya.

Dikatakan pembangunan ruang isolasi tekanan negatif tersebut merupakan pemenuhan sarana dan prasarana yang patut disyukuri sebagai tempat perawatan pasien-pasien yang terpapar Covid-19. Selain itu, mess petugas siaga bencana merupakan tempat karantina bagi para petugas kesehatan yang langsung merawat pasien-pasien Covid-19.

Pada momen ini Bupati Omaleng juga memuji pembangunan dua gedung ini yang dinilainya sangat cepat sesuai harapan bersama.

Bupati Omaleng mengaprsiasi dan mengucapkan terimakasih atas komitmen semua pihak secara bersama-sama dalam menangani penyebaran Covid -19 yang ada di Kabupaten Mimika.

"Kita semua harus bangga karena ruangan isolasi tekanan negatif ini merupakan satu-satunya dan pertama ada di Provinsi Papua, khususnya rumah sakit rujukan untuk Covid-19 yang juga dilengkapi dengan mess untuk petugas siaga bencana. Saya berharap dapat dipergunakan dengan baik dan dalam menunjang kinerja para petugas kesehatan sehingga pada akhirnya memenuhi fasilitas RSUD Kabupaten Mimika sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 dan rumah sakit regional wilayah adat Meepago dapat terwujud,” harapnya. (Ronald)