pendidikan

Kepala Bidang SMP, SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Mimika, Manto Ginting

MIMIKA, BM

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini tengah mulai memperbaharui penerapan e-Ijazah atau ijazah elektronik yang kini tengah diberlakukan.

Kebijakan ini, diterapkan untuk mendukung digitalisasi dokumen pendidikan dan memastikan keamanan serta keabsahan ijazah yang dikeluarkan satuan pendidikan, juga mengurangi pemalsuan Ijazah.

Kepala Bidang SMP, SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Mimika, Manto Ginting mengatakan, terhitung mulai Tahun Ajaran 2025, semua peserta didik yang tamat dari SD, SMP, SMA/SMK diberikan ijazah digital bukan lagi manual. Ijazah digital juga berlaku bagi yang menempuh jalur Pendidikan Non Formal yakni Paket A, B dan C.

"Tahun ini berdasarkan aturan baru, maka ijazah tahun ini menggunakan ijazah digital tidak lagi ijazah manual," katanya saat diwawancarai di Kantor BPKAD, Rabu (16/4/2025).

Manto menambahkan Ijazah digital dikeluarkan berdasarkan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) yang ada di Kementerian Pendidikan.

"Ijasah digital itu nanti yang kita butuhkan adalah kevalidan data, apakah NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) atau data kependudukannya misalnya namanya, tempat tanggal lahir, nama orang tua harus sama dengan data kependudukan. Karena untuk NIK-nya sudah diberlakukan," jelas Manto.

Sehingga nanti, dalam penentuan akan mendapatkan ijasah dan transkrip nilai itu dikatakannya sudah dilakukan secara digitalisasi semua. Untuk itu, sebelum siswa mendapatkan nomor seri ijasah maka data kependudukan sudah harus benar-benar dibereskan.

"Setelah nanti dari sekolah menetukan kelulusan berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan oleh sekolah diantaranya kelakuan baik, nilai ujian sekolah memenuhi standar minimal maka akan diterbitkan DNT (Daftar Nominasi Tetap) yang nantinya DNT disandingkan dengan data kependudukannya," ujarnya.

Lanjutnya, kalau misalnya SKL (Surat Keterangan Lulus) dengan data kependudukan sudah beres semua maka pihak Dinas Pendidikan akan mengirim ke Pusdakin sebagai pengelola ijasah untuk menerbitkan nomor ijazahnya..

"Jika ada nama yang tidak sesuai dengan data kependudukan maka harus dari sekarang segera diurus di Disdikcapil. Seperti NISN, nama orang tua, tempat tanggal lahir. Itulah yang banyak perbedaan-perbedaan," tutur Manto.

Ia mengatakan, bahwa persoalan NISN kebanyakan ada pendoublean NISN dimana satu siswa ada 2 NISN yang berasal dari 1 sekolah.

"Itulah yang perlu dibereskan. Mungkin saja di situ ada perubahan orang tua tetapi tidak dilaporkan atau mengeluarkan yang perubahannya. Sehingga harus disinkronkan supaya hanya satu data. Kalau tidak sinkron DNT tidak akan diterbitkan untuk mendapatkan nomor seri ijazah dan tidak akan dapat ijazah," ungkapnya. (Shanty Sang)

SKKP Mimika, Jhonny Stignal Beanal (Kiri), Ketua Dewan Pengurus Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DPW SKKP) DR.drg Aloysius Giyai (Kanan)

MIMIKA, BM

Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) Provinsi Papua Tengah resmi melaunching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum untuk mendukung Program Makan Bergizi Nasional (MBG) di Kabupaten Mimika.

Launching ini dilakukan oleh Ketua DPW SKKP Papua Tengah, Dr. drg. Aloisyus Giyai yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (15/4/2025).

Siap dimulainya program MBG ini ditandai dengan peletakan batu pertama dapur umum yang berlokasi di Irigasi, Pohon Jomblo.

Diketahui, untuk di Mimika akan dibangun 18 titik dapur umum, yang terdiri dari 6 dapur yang direnovasi dan 12 lainnya dibangun baru.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DPW SKKP) DR. drg Aloysius Giyai berterima kasih atas dukungan penuh dari SKKP Mimika sehingga dapat dilakukan launching hari ini.

Katanya, pengelolaan dapur dilakukan dengan standar ketat, termasuk dalam hal verifikasi kelayakan lokasi dan infrastruktur dapur.

"Mungkin masyarakat bertanya bahwa ada hubungan apa SKKP dengan MBG, disini saya jelaskan bahwa SKPP adalah Lembaga Sayap Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit, namun semua produksi MBG akan dikerahkan oleh warga sipil,”kata Aloysius.

Aloysius mengatakan, MBG ini manfaatnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang artinya pada proses produksinya, akan mengunakan pangan lokal yang diambil dari petani dan peternak lokal.

Sementara yang dapat mengelola dapur sehat adalah masyarakat, baik yang dilingkungan gereja maupun kampung, asalkan berkoordinasi dengan SKPP di masing-masing daerah dan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Pelaksanaan program MBG di dapur-dapur ini akan dikelola 47 orang tenaga relawan, 3 orang yang akan diutus oleh BGN, terdiri dari manager, tenaga akuntansi dan Tenaga ahli gizi.

"Dalam kurung waktu yang tidak lama dapur sehat Mimika sudah bisa melayani penerima manfaat, 62.000 dari tingkatan TK hingga tingkat SMA/SMK," katanya.

Sementara itu, Ketua SKKP Mimika, Jhonny Stignal Beanal mengatakan bahwa 18 titik dapur sehat saat ini hanya fokus pada lima distrik diwilayah kota.

Sedangkan untuk wilayah Pesisir dan Pegunungan akan disesuaikan usai adanya evaluasi.

“18 titik dapur sehat saat ini hanya difokuskan di wilayah yang mudah terjangkau, diluar dari itu, kita masih menunggu juknisnya dulu, agar bisa menjadi dasar bagi kami untuk mengambil langkah selanjutnya,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Pembina SATP foto bersama dengan pemateri

MIMIKA, BM

Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) dengan Yayasan Pendidikan Lokon (YPL) menggelar pelatihan refleksi dan empati bagi pembina di lingkungan sekolah.

Pelatihan yang diikuti oleh 96 pembina dilaksanakan di Horison Diana, Selasa (16/3/2025).

Sekretaris Eksekutif BPH YPL, Prof Dr Johanis Ohoitimur mengatakan pelatihan ini bertujuan untu membantu para pembina menyadari peran dan tanggung jawab mereka dalam mendampingi siswa dimana pembinaan tanpa kekerasan.

Pada pelatihan tersebut, peserta juga mendapatkan beberapa materi, mulai dari mengapa perlu refleksi, refleksi dan empati, serta praktek refleksi dan empati.

"Kegiatan refleksi diri ini sangat penting di lingkungan sekolah karena sejalan dengan Kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan oleh SATP," kata Johanis.

Johanis menuturkan Refleksi adalah bagian penting dari proses pembelajaran karena tanpa refleksi pembelajaran hanya akan mengalir tanpa arah yang jelas. Refleksi ini tidak hanya relevan untuk guru, tetapi juga sangat penting bagi pembina asrama, mengingat SATP merupakan sekolah berpola asrama.

“Seperti yang kita lakukan tadi, para peserta diminta merefleksikan apa saja yang telah mereka lakukan terhadap anak-anak. Dari sana, mereka bisa mengevaluasi apakah tindakan mereka sudah tepat atau justru merugikan anak. Ini menjadi momen penting bagi para pembina untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri maupun anak-anak,"ujarnya.

Dikatakan, pada sesi kedua, para pembina akan dibekali kemampuan untuk menjalankan fungsi pribadi secara sehat dan seimbang, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas pembinaan secara berkualitas dan penuh empati.

Menurutnya, pembina harus mampu melakukan pendekatan empatik kepada anak, mendengarkan mereka, menghargai latar belakang budaya, serta memahami sikap dan tindakan anak-anak. Meskipun terkadang menyakitkan, namun sebagai pembina maupun guru, harus sabar dalam memahami mereka.

"Setelah pelatihan ini tentunya ada evaluasi-evaluasi terhadap kinerja para pembina. Evaluasi itu bisa dilakukan perminggu, perbulan, maupun persemester. Jadi semua itu dilakukan untuk penerapan pendidikan tanpa kekerasan,” ucapnya.

“Nah itu bisa terlihat dengan sebuah evaluasi. Kalau hasilnya buruk maka perlu dibina dan ditekankan bahwa di SATP harus mendidik dengan secara terhormat. Walaupun ada anak yang nakal, mereka tidak boleh dikucilkan. Tapi harus melakukan pendekatan secara persuasif,” ungkapnya. (Shanty Sang)