Percepat Penanganan, Pemkab Mimika Bentuk Tim Khusus Tinjau Kapiraya
Bupati Mimika Johannes Rettob
MIMIKA, BM
Pasca terjadinya konflik di Kapiraya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika membentuk Tim Khusus yang terdiri dari pemerintah, TNI-Polri dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
“Hari ini pak Wakil Bupati bersama Kapolres dan Sekda dan DPRK bersama beberapa pimpinan OPD mereka ke Kapiraya. Untuk melaksanakan kunjungan pertama melihat situasi disana, terus apa yang kira-kira bisa dilakukan,” kata Bupati Mimika Johannes Rettob kepada awak media Senin (1/12/2025) usai meresmikan pembangunan Vihara Bodhi Mandala.
Lanjutnya, hal tersebut menjadi penting karena apa yang terjadi menurutnya bukan karena tapal batas.
“Karena semua sudah tahu. Tapi ini siapa yang punya tambang yang ada disana. Jadi, salah satu memang kita harus tutup tambang. Ini untuk sementara, baru kita bisa jalan kalau tidak akan begini terus akan memperjuangkan hak-hak yang lain,” tandasnya.
Bupati JR berharap agar situasi menjadi aman agar aktifitas masyarakat dapat kembali seperti sedia kala.
“Kita bentuk tim khusus untuk melihat disana dan untuk langkah kedepan kita bicara dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan gubernur karena internal dua kabupaten maka gubernur yang memfasilitasi,” ucapnya.
Ketika persoalan tapal batas menjadi perhatian Kemendagri maka JR berharap pemetaan yang dilakukan Kemendagri tetap mengacu pada apa yang sudah ditetapkan Undang-undang (UU).
“Yang penting adalah Kemendagri tetap memetakan secara benar batas wilayah ini karena Mimika ini pemekaran tahun 1999. UU Nomor 45, batas wilayahnya sudah jelas,” ujarnya.
“Tahun 2008 Paniai dimekarkan menjadi Deiyai dan Kabupaten Nabire dimekarkan menjadi Dogiyai. Mereka belakangan, kami tidak pernah dimekarkan jadi wilayah, batas kita tetap mereka yang harus menyesuaikan,” imbuhnya. (Elfrida Sijabat)
