politik

Kadisnaker dan rombongan saat menunggu jam pulang karyawan

MIMIKA, BM

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, Ronny S Marjen mengunjungi Cek Point Kuala Kencana guna menindaklanjuti penerapan instruksi Bupati Mimika terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) di area kerja PT Freeport Indonesia.

Area ini merupakan sentral parkir kendaraan yang memuat karyawan dari rumah ke tempat kerja, begitupun sebaliknya.

Ronny yang datang didampingi dua staf ahli bupati Mimika mengatakan ia ingin melihat kepatuhan karyawan PTFI termasuk kontraktor dan privatisasi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami ingin melihat situasi yang terjadi karena memang ada keluhan tentang padatnya pekerja pada jam datang dan jam pulang,” ujarnya kepada BeritaMimika.

Ia menjelaskan, para karyawan PTFI yang bekerja di batas waktu pelaksanaan PSDD adalah mereka yang telah diberikan izin dan datanya terekam oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Mimika.

Mereka ini merupakan karyawan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan urgen demi keberlangsungan perusahan sehingga diberikan akses melintas dan kerja di saat jam pelaksanaan PSDD diberlakukan.

“Juatru karena mereka bekerja di luar jam ini makanya kami ingin lihat bagaimana situasi kerja mereka. Karena konsen kita adalah melindungi pekerja sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya.

Saat meninjau check point, Ronny Marjen melihat ada beberapa hal yang harus diberikan dukungan termasuk beberapa pembenahan yang wajib ditindaklanjuti manajemen PTFI.

“Ternyata tiga bus yang melayani antar jemput karyawan tidak cukup. Bus tidak bisa mengcover karyawan apalagi di waktu jam pulang yang bersamaan sehingga mereka lama menunggu. Harus ditambah agar memudahkan akses layanan transportasi bagi karyawan,” ungkapnya.

Ronny juga menilai bahwa kapasitas ruang tunggu atau tempat duduk karyawan belum memadai untuk menampung para karyawan sehingga harus diperluas atau diperbesar tempatnya.

Selain itu ditemukan pula masih banyaknya karyawan yang datang berkerja dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor-red). Ia berharap mereka dapat menggunakan bus yang telah disediakan sebagai sarana transportasi.

Kadisnaker Ronny juga meminta manajemen PTFI agar segera menambah tempat cuci tangan karena di lokasi ini hanya ada dua westafel.

“Ini semua harus diperbaharui supaya menghindari karyawan dari kerumunan dengan menjaga jarak. Paling penting karyawan juga harus sadar dan memahami protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 karena setelah bekerja mereka akan kembali dan menemui keluarga di rumah,” ungkapnya.

Ronny mengatakan PT Freeport Indonesia juga tergabung dalam Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Mimika sehingga kekurangan-kelurangan ini akan dievaluasi secara bersama-sama.

"Nanti kita evaluasi bersama-sama untuk dibenahi agar karyawan terlindungi. Kita juga akan kunjungi Gorong-gorong. Dari kunjungan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk mengumpulkan data primer secara menyeluruh agar dievaluasi di hari terkahir pelaksanaan PSDD,” ungkapnya.

Kepada BeritaMimika, Vice President Hubungan Industrial PT FI, Demi Magai didampingi Manager External Communication Corporate (Corcom) Kerry Yarangga mengatakan PTFI berkomitmen mendukung penuh upaya Pemda Mimika melalui Tim Gugus Tugas dalam memerangi Covid-19 di Mimika.

Menurutnya, beberapa masukan yang disampaikan Kadisnaker Ronny S Marjen akan ditindakalnjuti oleh manajemen PT. Freeport Indonesia.

“Kami mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Apa yang disampaikan akan kami lakukan karena itu sangat penting untuk melindungi karyawan kami. Kalaupun PSDD diperpanjang ataupun New Normal mulai diberlakukan di atas tanggal 4 Juni maka sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk mendukungnya,” ungkapnya.

Pada kunjungan ini, Kadisnaker Ronny S Marjen didampingi Vice President Hubungan Industrial PT FI, Demi Magai juga melihat penerapaan social distancing termasuk di dalam bus.

Kepada para karyawan, keduanya bergantian mengingatkan mereka agar mematuhi protokol pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan WHO.

Pasalnya dengan menjaga diri dari penularan Covid-19, maka secara langsung karyawan tersebut juga telah menjaga kesehatan rekan kerjanya yang lain serta keluarganya di rumah. (Ronald)

Apel gabungan sebelum tim ke lapangan

MIMIKA, BM

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) hari kedua, Jumat (22/5) di Mimika kembali digelar.

Sama seperti hari kemarin, pengawasan tetap disentralkan di 17 titik seputaran areal Kota Timika yang dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI-Polri, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Tim Relawan Baznas Mimika.

Namun di hari ini penjaringan bukan hanya dilakukan terhadap warga saja namun juga kendaraan yang mereka gunakan saat melintas di atas pukul 14.00 Wit.

“Hampir jam 5 ini sebanyak 38 motor dan 2 mobil kita razia karena pemiliknya masih berkeliaran di atas jam 2. Padahal sebenarnya rata-rata masyarakat Mimika sudah tahu tentang hal ini namun masih ada yang belum patuh dan mengabaikan instruksi bupati Mimika. Selain rapid tes, kendaraan mereka kita razia untuk memberikan efek jera,” ungkap Kabag Ops Polres Mimika, AKP Andika Aer.

Pelaksanaan razia dilakukan di 17 titik namun hingga pukul 16.40 Wit, 38 motor dan 2 mobil yang dilaporkan merupakan data yang masuk dari posko penjagaan di pertigaan Jalan Cenderawasih-Budi Utomo.

“Ini belum selesai, diperkirakan jumlahnya juga akan bertambah karena sampai malam. Besok mereka ambil kendaraan mereka tapi harus dengan surat-surat lengkap, kalau tidak lengkap yang kita kenakan tilang lagi,” ungkapnya.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengatakan pelaksanaan rapid tes bagi masyarakat yang terjaring ketidakpatuhan di hari kedua PSPB tetap dilaksanakan.

“Dari 10 titik, sudah 50 orang yang ditesting. Dari jumlah ini 3 positif rapid dan 2 diantaranya kami langsung bawah ke shelter sedangkan 1 isolasi di rumah. Kita berharap dari jumlah ini tidak ada lagi penambahan orang-orang yang lalu lalang terutama di wilayah transmisi lokal,” harapnya.

Sementara itu Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punia kepada BeritaMimika mengatakan hingga hari ini situasi di Mimika normal atau tidak ada hal-hal yang menonjol.

“Di hari kedua ini saya lihat cukup efektif. Kita lihat bersama bahwa jalan-jalan mulai sepih dan sebagian kecil warga saja yang terjaring. Harapan kita masyarakat Mimika tetap mematuhi instruksi ini demi kebaikan kita bersama,” himbaunya. (Ronald)

Ketua DPRD Robby Omaleng saat di Posko 7 PSDD

MIMIKA, BM

Sebagian besar tim medis yang ditempatkan di 17 posko Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) mengeluhkan tidak adanya penerangan di posko tempat tugas mereka.

Tidak adanya penerangan selama 9 hari pelaksanaan PSDD membuat mereka kesulitan dalam melakukan rapid tes terhadap masyarakat yang terjaring pada sore dan malam hari.

Hal ini diadukan kepada Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng bersama sejumlah anggotanya yang melakukan lawatan ke posko-posko PSDD, Jumat kemarin.

“Dari 17 posko, 14 kami datangi untuk memantau penerapan PSDD di lapangan. Kita mau lihat maksimal atau tidak. Ada beberapa keluhan yang disampaikan dan rata-rata mengeluh karena tidak ada penerangan. Kami berharap Tim Gugus Tugas Covid-19 Mimika segera merespon hal ini karena mereka tidak bisa lakukan rapid ke masyarakat ketika hari mulai gelap,” ungkap Robby Omaleng kepada BeritaMimika.

Menurutnya, selain lampu ada yang juga meminta tempat pencucian tangan karena para tenaga medis setiap saat melakukan interaksi dengan masyarakat yang terjaring. Selain itu ada posko yang meminta pembatas jalan raya karena mereka hanya gunakan tali sebagai pembatas jalan.

“Dari hasil kunjungan ini kami lihat pelaksanaan PSDD sudah maksimal. Petugas medis juga antusias, masyarakat semakin sadar dan hal lainnya, kriminalitas menurun,” ungkapnya.

Robby menilai dimulai dari hari pertama PSDD pada Kamis (21/5) satuan tugas baik tim medis maupun tim keamanan sangat konsen dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Koordinasi juga menurutnya berjalan baik. Hanya kekurangan fasilitas pendukung saja yang menurutnya harus segera disikapi.

Selain itu kunjungan ke posko-posko ini, menurut Omaleng merupakan bagian dari tupoksi anggota DPRD Mimika yang telah melekat.

“Kami lakukan apa yang menjadi tugas kami, pengawasan tetap jalan dan pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya.

Terkait dengan adanya rencana penerapan PSDD tahap II yang diperpanjang pada 4 Juni nanti, Robby Omaleng mengatakan hal ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemda Mimika.

“Kami ikut mengevaluasi tapi kalau pemerintah putuskan diperpanjang maka kami dukung. Termasuk dengan kemungkinan diterapkannya New Normal,” ungkapnya.

Hanya saja menurut Robby secara geografis dan kurva peningkatan Covid-19 di Mimika, penerapan New Normal untuk saat ini bukan merupakan pilihan paling tepat.

“Papua ini kan tidak sama dengan wilayah di bagian barat. Penularan kasus covid-19 di wilayah barat (Jakarta dan sekitarnya-red) juga duluan baru kita di Papua dan Mimika. Kalaupun kita mau terapkan gaya hidup baru New Normal maka kita harus mengacu pada tingkatan kurva kasus positif secara keseluruhan Papua jadi kita masih butuh waktu untuk penerapan ini. Tapi jika pemda menerapkannya maka kami tetap dukung karena tujuan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan intihnya untuk menjaga masyarakat dengan berbagai pertimbangan di dalamnya,” jelasnya. (Ronald)