Komisi I DPRK Mimika Gelar RDP Bersama KPU, Bawaslu dan Kesbangpol
Foto bersama DPRK, KPU, Bawaslu dan Bakesbangpol Mimika
MIMIKA, BM
Komisi I DPRK Mimika menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika.
RDP yang berlangsung di Kantor DPRK Mimika, Kamis (26/6/2025) kemarin dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alvian Belyanan dan anggota Komisi I.
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alvian Belyanan mengatakan RDP dilaksanakan untuk mengevaluasi realisasi penggunaan dana hibah yang diterima KPU senilai Rp 140.910.206.500.000 dari Pemkab Mimika melalui Kesbangpol.
Selain itu, Komisi I juga mengecek sudah sejauh mana KPU telah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran negara tersebut.
"Dalam RDP Kesbangpol dan KPU sudah sampaikan realisasi penggunaan dana hibah itu. Atas laporan itu, kami nilai sangat wajar dan kita mampu melaksanakan pemilu dan pilkada tahun 2024," kata Alvian usai RDP.
Tidak hanya itu, RDP tersebut juga untuk mengevaluasi tahapan yang telah dilakukan. Ternyata, berdasarkan laporan KPU dan Bawaslu, masih ditemui berbagai kendala, yaitu, terkait penempatan TPS, jumlah DPT yang masih rancu dan tidak sesuai dengan data yang diperoleh di Kementerian.
"Hal-hal seperti inilah yang harus kita benahi bersama untuk persiapan pemilu kedepannya. Kami dari Komisi I yang memiliki tanggungjawab moral dan konstitusional untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan ini secara baik kedepannya," ujarnya.
Komisi I DPRK Mimika mengharapkan agar secepatnya KPU segera melaporkan LPJ ke Pemkab Mimika mengingat realisasi dana hibah telah terserap dengan baik.
"Tadi kami sudah arahkan untuk LPJ harus dibuat dan KPU juga sampaikan sudah siap dan akan dilimpahkan," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Mimika, Rony Toisutta, menyampaikan bahwa RDP dan kolaborasi bersama Pemkab Mimika dan seluruh pemangku kepentingan ini sangat penting demi kelancaran Pemilu dan Pilkada.
"Walaupun ada beberapa kendala yang sedikit mengganggu, secara umum, pelaksanaan pilkada berjalan lancar," kata Rony.
Terkait laporan penggunaan anggaran, Rony mengaku saat ini KPU Mimika sedang dalam proses penyusunan.
"Kami telah mencatat beberapa poin penting, dengan sepuluh laporan yang telah kami sampaikan, meskipun ada tiga laporan yang masih dalam tahap penyelesaian," jelasnya.
Tiga laporan yang dimaksud mencakup rincian kas dan bukti fisik pengeluaran. Tantangan yang dihadapi adalah terkait penutupan buku transaksi di pemda yang biasanya terjadi Januari-Maret, sebelum berhadapan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, KPU Mimika berkomitmen menyiapkan semua bukti pengeluaran sebelum diserahkan ke daerah, serta menjalankan seluruh proses secara transparan dan sesuai prosedur.
"Semua langkah yang diambil bertujuan memenuhi harapan masyarakat agar proses pemilu dapat berlangsung dengan baik," pungkasnya. (Shanty Sang)
