12 Kesepakatan Strategis Otsus Dibahas Bersama OPD dari 42 Kabupaten
Suasana pertemuan
MIMIKA, BM
Pemerintah se-Tanah Papua melanjutkan pembahasan teknis terkait 12 kesepakatan strategis implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang sebelumnya ditandatangani oleh enam Pimpinan Daerah Provinsi Se-Tanah Papua pada Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua.
Pembahasan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari 42 kabupaten/kota, yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Timika, Selasa (12/5/2026).
Ketua Panitia, Silwanus Sumulle mengatakan, hari ini semua pemangku kepentingan akan membahas secara teknis 12 kesepakatan yang telah disepakati oleh pimpinan daerah se-Tanah Papua.
Pertemuan hari ini akan menjadi strategis untuk membahas optimalisasi implementasi anggaran Otsus dengan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan rencana kerja pemerintah daerah dan Musrembang Otsus.
“Penguatan monitoring dan evaluasi internal SIPP SIPD dan SIKD serta evaluasi dan penguatan PMK nomor 33 tahun 2024 agar tata kelola pembangunan papua semakin efektif transparan tepat sasaran dan berbasis data sosial ekonomi orang asli papua,”kata Silwanus.
Silwanus juga mengapresiasi seluruh pemerintah daerah se-Tanah Papua yang terus menjaga komitmen pembangunan di tanah papua dengan berbagai tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan. Karena itu konsistensi kolaborasi harus tetap dijaga bersama.
Katanya, pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang anggaran program dan sistem yang didapat, namun pembangunan Papua adalah tentang menghadirkan harapan, memastikan anak-anak Papua dapat berpimpin lebih tinggi.
"Masyarakat juga harus hidup lebih layak dan setiap kampung merasakan hadirnya pembangunan yang paling kuat bukan hanya yang dibangun dengan kebijakan tetapi yang dijalankan dengan ketulusan kebersamaan dan keyakinan bahwa tanah papua memiliki masa depan,”ungkapnya.
Sementara itu, Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji mengatakan, pada hari ini bersama-sama mencapai kesepakatan pengaturan baru pada kompetensi dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan yang berjalan sesuai rencana.
“Kami SKALA sangat siap diarahkan oleh pusat untuk mendukung tim di masing-masing provinsi agar ahli otsus yang ditempatkan di masing-masing provinsi dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat OAP. Sehingga Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif,” pungkasnya. (Shanty Sang)
