politik

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika mendorong 65 inovasi dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diikutkan dalam penilaian inovasi daerah dari Pemrintah Pusat, Kemendagri.

Sebelum mengikuti penilaian, Bappeda Mimika menggelar validasi dan pendampingan pelaporan inovasi daerah tahun 2024, diseminasi jenis prosedur dan metode penyelenggaraan Pemda yang bersifat inovatif yang berlangsung di Hotel Swisbelin, Rabu (17/7/2024).

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dalam laporannya mengatakan, kinerja penerapan inovasi daerah dilakukan dengan mengukur Indeks Inovasi Daerah. Indeks Inovasi daerah adalah laporan informasi data inovasi daerah yang dinilai dengan cara menganalisa variabel dan indikator yang telah ditetapkan.

"Hasil penilaian untuk tahun 2023, Kabupaten Mimika menempati urutan 391 dari 415 Kabupaten se-Indonesia, dengan skor indeks 2,10 atau kurang inovatif. Di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika berada pada posisi ke-4, setelah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya,"kata Yohana.

Yohana mengatakan, bahwa kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari kegiatan progress meeting pelaporan inovasi daerah yang telah dilaksanakan pada pekan lalu dan telah menghimpun 131 inovasi dari 46 OPD. Inovasi-inovasi tersebut ada yang telah dilaksanakan di tahun 2022- 2023 sebanyak 65 inovasi, inovasi yang sedang diterapkan tahun 2024 sebanyak 41 inovasi, serta yang dalam perencanaan di OPD sebanyak 25 inovasi untuk tahun 2025.

"Dari inovasi yang kita laporkan ini, kita akan dorong 65 inovasi dari 31 OPD yang terdata sebagai inovasi terapan di 2022 dan 2023 untuk diikutkan dalam penilaian Inovasi Daerah Tahun 2024,"tutur Yohana.

Untuk itu, Yohana berharap hal-hal yang telah disampaikan tim asistensi dari Bappeda pada pertemuan lalu telah dikoreksi dan dilengkapi oleh pamong inovasi, sehingga rancang bangun dan bukti dukung yang telah disiapkan dapat divalidasi oleh Narasumber.

Sementara untuk pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024, telah dibuka di awal Juli dan akan ditutup pada 2 Agustus 2024. Untuk itu setelah proses validasi dilanjutkan menginput laporan ke aplikasi BKSDN.

"Kita targetkan penginputan semua OPD selesai pada tanggal 29 Juli 2024,"ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekda Mimika Petrus Yumte dal sambutannya mengatakan, seperti yang diketahui bersama bahwa di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas layanan publik, dan kemajuan suatu daerah.

Melalui otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan ruang bagi pemda untuk berinovasi.

"Oleh karena itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud komitmen bersama untuk terus mendorong dan mengembangkan inovasi di Kabupaten Mimika,"kata Petrus.

Yumte mengatakan, Kabupaten Mimika berkomitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya dalam kerja, penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Mimika untuk mewujudkan masyarakat Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera.

"Pemerintah dalam rangka mendorong inovasi sehingga menciptakan daya saing yang lebih baik dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku bisnis di Kabupaten Mimika,"ujarnya.

Oleh sebab itu, di tahun 2024 ini Kabupaten Mimika mulai melaporkan inovasi-inovasi kepada Pemerintah Pusat melalui badan strategi kebijakan dalam negeri kementerian dalam negeri.

"Marilah kita jadikan inovasi sebagai kekuatan untuk membangun Kabupaten Mimika yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan dan tekad yang kuat, saya yakin kita mampu mewujudkan Mimika yang lebih inovatif, maju dan sejahtera,"ungkapnya. (Shanty Sang)

 Ketua TP-PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian Didampingi Pj.Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk memberikan bantuan kepada anak-anak di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah

MIMIKA, BM

Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat Ny. Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah pada Jumat (26/7/2024).

Dalam lawatannya, ia didampingi oleh Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dan rombongan.

Kedatangannya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tersebut disambut oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Susi Rettob beserta pengurus di bandara Mozes Kilangin.

Ny. Tri beserta rombongan langsung menuju ke distrik Kwamki Narama. Disana ia disambut oleh anak-anak berseragam sekolah dengan memegang bendera Indonesia.

Dalam sambutannya, Ny. Tri mengatakan dengan APBD Kabupaten Mimika yang dinilainya sangat besar dan jumlah penduduk hanya 350.000 jiwa seharusnya terdapat kesejahteraan masyarakat di Mimika, bagaimana anak-anak dapat terbebas dari kemiskinan, buta huruf, tidak sehat dan lainnya.

“Nah, kalau kita memang dari hati, kita tidak akan mendengarkan ada anak yang tidak bisa membaca, tidak sekolah, ada anak yang masih kena polio, ibu hamil melahirkan sudah meninggal dunia karena fasilitas umum sangat rendah. Kita sedih bahwa ditengah tanah yang punya emas masih kekurangan sekolah, fasilitas kesehatan,” tuturnya.

Ia menyebut bahwa ada kabupaten di Indonesia yang lebih rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya dengan jumlah penduduk yang lebih besar namun dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Lalu mengapa Mimika tidak bisa seperti itu? Ia mempertanyakan dimana sekolah dan fasilitas kesehatan yang seharusnya berdiri megah di Tanah Amungsa Bumi Kamoro ini.

“Saya pesan kepada kader-kader PKK disini buat program kerja yang nyata, program dari bawah, keperluannya apa. Misalnya banyak rumah yang tidak punya toilet atau wc itu saja dulu. Kita data, nanti kita kumpulkan, baru kita dorong OPD mana yang nanti punya program ini. Dorong untuk membangunkan,” ucapnya.

Ia merasa ironis sekali dikarenakan masih terdapat masyarakat yang belum memiliki toilet. Ny. Tri menambahkan bahwa anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus dipersiapkan sumber daya manusianya baik dalam hal gizi, kesehatan dan pendidikan.

“Jadi harus dipersiapkan agar mereka berdiri di panggung. Mungkin mama-mama budaya tingkat patrinial tinggi hanya menurut saja. Padahal di tangan mama-mamalah pendidikan pertama anak-anak bagaimana mendidik, memberi gizi yang baik, bagaimana memberikan kesehatan yang baik. Tetapi, kalau fasilitas dan dorongan tidak ada sehingga mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa,” imbuhnya.

Ia berpesan kepada TP- PKK kabupaten agar dapat memberdayakan semua sumber yang ada hingga ke tingkat kampung dengan program yang menyentuh langsung masyarakat.

“Jadi, kita tidak temukan lagi anak-anak yang tidak bisa membaca, berhitung, tidak sekolah. Itu kebutuhan basic (dasar-red). Itu hak sipil, hak anak,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Tri Tito Karnavian menyerahkan bantuan berupa alat-alat tulis, buku, 600 biji cabai dan adminduk serta pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.

Selain itu, ia juga meninjau pameran noken khas dari Kamoro dan makanan olahan dari sagu. (Elfrida Sijabat)

Foto bersama Bawaslu Mimika, perwakilan media dan OKP saat pembukaan kegiatan

MIMIKA, BM

Menjelang Pemilukada 2024 di Mimika, Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Kegiatan yang dilangsungkan di Horison Ultima, Jumat (19/7) ini dihadiri oleh Jurnalis (media) di Mimika bersama sejumlah OKP.

Salahudin Renjaan, Koordinator Pencegahan, Humas dan Parnas Bawaslu Mimika mengatakan giat ini berkaitan dengan pengawasan partisispatif dalam pelaksanaan Pemikukada 2024.

"Kami secara kelembagaan melakukan sosialasi bagi insan pers dan organisasi cipayung. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana. Saya berharap semua fokus sehingga apa yag disampaikan terkait nilai kegiatan pengawasan partisipatif bisa diimplementasikan di lingkungan masyarakat," harapnya.

Menurutnya, pers berperan penting dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilukada. Dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999, disebutkan pers memperjuangkan demokrasi dan keadilan.

"Media bagian daripada pengawasan, masyarakat dan juga sebagai lembaga yang turut serta yang mensukseskan Pemilu dan Pemilukada. Kami berharap kerjasama insan pers dan OKP sebagai bagian dari pemantau pemilu," ujarnya.

"Di tahapan pemilu, OKP terdaftar sebagai mitra Bawaslu. Kalau pilkada, OKP harus mendaftar di KPU kabupaten agar menjadi bagian dari pemantau pemilukada," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Arfa, Kordiv Hukum dan Sengketa Bawaslu Mimika, ia mengajak media selalu bersama bawaslu mengawasi tahapan pemilukada di Mimika.

"Kami hanya 5 orang dan beberapa staf. Kami butuh semua elemen mengawasi terutama media. Semua di media adalah orang-orang berpendidikan yang bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat Mimika untuk ikut serta mengawasi semua tahapan yang ada. Begitipun juga OKP," harapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Mimika, Frans Watipo menyebutkan media berperan penting dalam penyebarluasan informasi pilkada. Masyarakat pada umumnya lebih cepat melihat dan memahami informasi melalui media.

"Kami berharap media menjadi mitra kami, tujuannya agar informasi semua tahapan yang kami sampaikan, sampai kepada masyarakat. Kami juga berharap selalu ada kerjasama yang baik dan sama-sama menjaga kedamaian agar proses pemilukada nanti berjalan dengan baik hingga akhir nanti," harapnya.

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis Mimika dan sejumlah OKP Mimika masih mengikuti sosialisasi dimana Bawaslu menghadirkan beberapa nara sumber yang berhubungan dengan peran media dan OKP di Pemilukada 2024. (Ronald R)