ekonomi pembangunan

MIMIKA, BM

Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional merilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen atau Inflasi secara serentak di seluruh Indonesia, Senin (2/3).

Dalam rilis tersebut, secara nasional disebutkan ada 90 kota (kabupaten kota -red) yang disurvei untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) termasuk Kabupaten Mimika.

Dari jumlah ini, 73 kota mengalami inflasi, 17 lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Sintang Kalimantan Barat (1,21 persen) dan terendah ada kota Pare-Pare Sulawesi Selatan (0,02 persen).

Sementara deflasi tertinggi terbesar adalah Tanjung Pandan Bangka Belitung (1,20 persen) dan Padangsidimpuang di Sumatera Utara merupakan kota dengan deflasi terendah yakni 0,01 persen.

“Dari 90 kota ini secara nasional Mimika berada di urutan 8 kota yang mengalami inflasi sebesar 0,81 persen,” ujar Kepala Kantor BPS Mimika, Trisno L Tamanampo saat menyampaikan press release inflasi Mimika untuk bulan Februari di ruang pertemuan kantor BPS, Senin (2/3).

Selain nasional, untuk tingkatan inflasu wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Kabupaten Mimika berada di urutan 5 dari 21 kota.

Kepada media, Trisno menjelaskan ada 11 kelompok penilaian terhadap faktor inflasi. Pertama, kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kedua, kelompok pakaian dan alas kaki. Ketiga, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Keempat perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga.

Kelima kesehatan, keenam transportasi, ketujuh informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kedelapan rekreasi, olahraga dan budaya. Kesembilan pendidikan, kesepuluh penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kesebelas, adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Dijelaskan, inflasi merupakan presentase perubahan index harga konsumen karena adanya perubahan tingkat harga kenaikan barang dan jasa yang secara umum yang dikonsumsi rumah tangga. Penghitungan penentuan inflasi dan deflasi menggunakan rata-rata geometrik.

“Untuk komoditi, andil terbesar inflasi Februari adalah bawang merah (0,5) dan bawang putih (0,4). Mengalami kenaikan bisa jadi karena stok di pasar berkurang, distribusi ke Timika terlambat atau karena keadaan cuaca. Ini juga mempengaruhi,” ungkapnya.

Untuk Mimika, selain bawang merah dan putih, beberapa komoditi yang turut memberikan andil inflasi adalah kangkung (0,2), ikan lema (0,15), minyak goreng (0,13), Ikan Cakalang (0,09), cabai merah (0,09), kol putih (0,06), daging ayam (0,05), sawi hijau (0,05) dan daun singkong (0,04).

Sementara itu beberapa komoditi yang memberikan andil deflasi adalah buah pinang (-0,03), minuman ringan (-0,04), jeruk nipis (-0,04), kepiting (-0,06), bahan bakar rumah tangga (-0,06), tomat (-0,08), telur ayam ras (-0,09), kacang panjang (-0,10), bunga pepaya (-0,11) dan cabai rawit (-0,39).

“Untuk inflasi di Mimika, ini masih terhitung normal. Ke depan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu mengantisipasi terhadap proses inflasi akibat kenaikan harga pengiriman terutama pada komoditas impor (luar Timika) dan beberapa komoditas potensial lainnya untuk dapat diantisipasi sejak dini,” ungkap Trisno, Kepala BPS Mimika. (Ronald)

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mimika, tahun ini akan melalukan pelebaran Jalan C Heatubun dari Kantor Imigrasi hingga depan Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mimika.

Pelebaran dilakukan guna memperluas akses keluar masuk ke jalur penerbangan bandara baru Moses Kilangin sisi selatan.

Kepala Dinas PU Robert Mayaut kepada BeritaMimika di Pondopo Rumah Negara, Senin (3/2) mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemasangan patok dan inventarisir tanah dan bangunan yang terkena dampak pelebaran.

“Desainnya nanti lebar aspal 10 meter ditambah box 2 meter. Jadi mungkin kita perlu bidang 16 meter termasuk pasang lampu diluar box. Saat ini lagi diinventarisir supaya kita tahu sisi luarnya, bidang mana yang diperlukan untuk jalan, luas dan lebarnya serta berapa bangunan yang terkena dampak nanti,” jelasnya.

Dikatakan pekerjaan ini menelan biaya APBD Mimika sebesar Rp 30-an miliar. Namun ia belum dapat memastikan apakah besaran dana ini dapat menyelesaiakan keseluruhan pengerjaan nanti.

“Tergantung uangnya. Artinya kalau belum selesai maka dilanjutkan tahun depan seperti pengerjaan Jalan Cenderawasih,” ungkapnya.

Selain Jalan C Heatubun, tahun 2020 Dinas PU juga akan melanjutkan pekerjaan lanjutan tembusan bundaran Petrosea ke Jalan C Heatubun.

“Bundaran petrosea ke jalan C Heatubun menuju bandara tahun ini 700 meter. Kemarin kita sudah rapat dengan pemilik lahan. Tinggal menunggu dari bagian pertanahan. Saat ini lagi dalam proses komunikasi dengan pemda. Kalau petrosea juga sama tapi saya belum tahu apakah mereka setuju arel mereka di depan diganti dengan dibagian belakang atau tidak. Untuk hal ini nanti komunikasikan dengan bagian pertanahan,” jelasnya. (Nal)

MIMIKA, BM

Beberapa ruas jalan di Kabupaten Mimika perlu diberikan tanda fasilitas keselamatan (faskes) terutama di jalan protokoler. Tujuannya untuk mengingatkan para pengguna kendaraan agar berhati-hari ketika melintasi areal tersebut.

Dua fasilitas keselamatan jalan yang seharusnya dipasang tahun ini oleh Dinas Perhubungan adalah Paku Jalan (cat eye) dan Cermin Cembung (convex mirror). Namun sayangnya pemasangan dua faskes ini tidak diakomodir dalam APBD 2020.

“Itu sangat penting untuk beberapa ruas jalan dan kami sudah usulkan namun tidak disetujui untuk dianggarkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Yan Slamet Purba kepada BeritaMimika.

Dijelaskan, paku kucing fungsinya sebagai reflektor marka jalan yang dilengkapi dengan pemantul warna yang menjadi penunjuk arah bagi para pengguna kendaraan.

“Cahayanya itu yang menjadi patokan. Di Timika sudah dipasang di beberapa ruas jalan salah satunya dari SP 1 menuju Mapurujaya,” ujarnya.

Begitupun dengan cermin cembung. Faskes ini sebenarnya telah dipasang di beberapa tikungan-tikungan kampung di Mapurujaya hanya saja sudah dirusakin warga yang tidak bertanggungjawab.

“Sebanyak apapun kita pasang tapi kalau tidak dijaga baik oleh masyarakat maka sama saja. Fasilitas itu diperuntukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas tapi ada masarakat yang tidak mengerti tentang fungsinya jadi dirusakin,” ungkapnya.

“Untuk kondisi Mimika menuju Pesparawi dan PON 2020, dua faskes ini sebenarnya sangat penting tapi memang tidak diakomodir. Kita akan komunikasi dan meminta petunjuk dari bapak bupati,” ujarnya. (Nal)