pendidikan

Bunda PAUD Ny. Susy Rettob, Wakil Ketua TP PKK Mimika Ny. Periana Kemong, Pengurus Pokja II PKK Mimika, bersama anak-anak Kampung Mukuruka

MIMIKA, BM

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Mimika Ny. Susana Susy Herawaty Rettob terus konsisten menerapkan wajib belajar 13 tahun hingga ke kampung-kampung.

Ny. Susy Rettob yang juga Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) ini tak segan-segan turun lapangan hingga ke pelosok, untuk bertemu dan melihat kondisi anak-anak usia sekolah khususnya PAUD.

Bunda PAUD dihadapkan akan letak geografis wilayah distrik yang harus ditempuh melalui laut. Namun, hal itu tak menyurutkan niatnya.

Selain itu juga, temuan bahwa masih ada distrik yang belum memiliki sekolah PAUD.

Dalam Kunjungan Kerja (kunker) di Distrik Mimika Barat Tengah pada 28-30 April 2026 lalu bersama pengurus Pokja II, Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob bertemu, berbaur dan bercengkrama dengan anak-anak disana.

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob melalui Ketua Bidang Pokja II Ny. Leentje Siwasbessy mengatakan PKK melaksanakan sosialisasi wajib belajar 13 tahun yang dipusatkan di Kampung Mukuruka.

“Ketua bertemu ratusan anak dan melakukan sosialisasi sambil bernyanyi untuk memberikan motivasi belajar kepada anak-anak usia sekolah,” katanya.

Kedatangannya juga membawa bantuan berupa 150 paket yang berisi buku, alat peraga sekolah, pensil warna dan edukasi belajar dalam bentuk gambar-gambar.

“Kami melihat bahwa di tempat itu banyak anak usia sekolah tetapi mereka sama sekali tidak bersekolah khususnya PAUD,” ungkapnya.

Lanjutnya, kepala kampung mengusulkan kepada bupati dan wakil bupati agar dibangun sekolah PAUD di Kampung Mukuruka.

“Masih ada anak usia 3-4 tahun yang belum bersekolah. Dengan adanya PAUD maka anak-anak bisa bersekolah dengan baik,” tuturnya.

Jika tidak melalui proses PAUD maka anak-anak akan sulit untuk dapat mengenal huruf maupun membaca.

“Pendidikan harus dimulai dari usai dini (3-4 tahun) agar bisa naik ke TK (5-6 tahun) dan siap masuk ke SD,” imbuhnya.

Dengan kunker ke kampung, tim dapat melihat secara langsung permasalahan pendidikan yang terjadi misalnya apakah ada anak yang seharusnya sekolah tapi belum sekolah?

“PAUD sangat penting untuk membina karakter dan mental anak, agar mereka juga bisa beradaptasi dengan teman dan memahami sedikitnya pendidikan itu seperti apa dan mengapa penting?,” tandasnya.

Hal ini sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati Mimika sehingga perlu didukung.

“Pembangunan bukan hanya fisik pembangunan tetapi bagaimana membangun karakter dan pendidikan anak untuk masa depan mereka,” pungkasnya. (Elfrida Sijabat)

Kepala Dinas Pendidikan Antonius Welerubun saat menekan tombol launching

MIMIKA, BM

SD Inpres Koperapoka 1 meluncurkan atau melaunching inovasi digital atau aplikasi bertajuk PAPEDA KOP1 (Platform Aplikasi Pendidikan Edukatif Digital Aktif Koperapoka 1) sebagai langkah strategis dalam mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi di Kabupaten Mimika.

Sistem ini bertujuan untuk memantau kehadiran siswa dan guru secara real-time. Bahkan, orang tua siswa pun dapat memantaunya.

Launching dilakukan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun yang ditandai dengan menekan tombol dan melepas balon ke udara.

Peluncuran tersebut berlangsung di halaman sekolah SD Inpres Koperapoka 1, Sabtu (2/5/2026).

Kepala SD Inpres Koperapoka 1, Margarita Abraham, dalam sambutannya menegaskan bahwa inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen sekolah dalam membangun kualitas pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

"PAPEDA KOP 1 bukan sekadar aplikasi di dalam HP atau komputer kita, ia adalah simbol lahirnya budaya baru, budaya yang lebih disiplin, lebih aman, dan jauh lebih transparan,"kata Margarita.

Margarita mengatakan, bahwa aplikasi ini dirancang sebagai ekosistem digital terpadu yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua.

"Melalui inovasi ini, kami ingin memastikan bahwa dari SD Inpres Koperapoka 1 akan lahir generasi emas yang tidak hanya melek teknologi, tetapi mampu bersaing di era global," ujarnya.

Untuk diketahui, PAPEDA KOP 1 menghadirkan 16 fitur terintegrasi yang mendukung berbagai aspek pendidikan, mulai dari pembelajaran digital, pemantauan kehadiran siswa secara real-time, hingga sistem administrasi berbasis data yang efisien dan transparan.

Beberapa fitur unggulan seperti SA SEKOLAH dan SA HADIR juga memberikan rasa aman bagi orang tua dalam memantau aktivitas anak di sekolah.

Aplikasi Sa Hadir ditujukan untuk guru, di mana batas hadir adalah pukul 7.30 WIT dengan cara update foto dengan latar belakang sekolah. Sama halnya dengan aplikasi Si Kopera, digunakan guru untuk absensi saat guru memulai pelajaran.

Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan tidak ada lagi keterlambatan guru masuk kelas setelah bel sekolah berbunyi. Pukul 08.00 WIT, proses pembelajaran dimulai dan guru sudah harus absen dengan menyertakan foto diri dengan layar belakang siswa yang diupload ke Si Kopera.

"Aplikasi yang untuk siswa itu (Sa Sekolah) kita kirimkan juga ke orang tua, jadi mereka bisa pantau kehadiran anak-anak dan guru juga dengan scan barcode. Nanti absennya diupload guru ke aplikasi karena siswa tidak diperbolehkan membawa ponsel,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Walerubun, mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh SD Inpres Koperapoka 1. Ini sebagai langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

"Di era digitalisasi saat ini, transformasi pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan adaptif,"tutur Antonius.

Ia juga berharap aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga sekolah.

Menurutnya, kehadiran PAPEDA KOP 1 adalah langkah strategis untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, sekaligus mendorong guru untuk terus berinovasi dalam metode pengajaran.

Peluncuran PAPEDA KOP 1 tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi di lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi bukti bahwa sekolah negeri di daerah mampu menghadirkan inovasi yang kompetitif dan berstandar global.

"Kami optimis, inovasi ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Mimika serta menjadi inspirasi bagi sekolah lain di Indonesia Timur. Mari bersama kita melangkah, bersama kita hebatkan Mimika," pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana saat demo damai pelajar di Kantor Dinas Pendidikan

MIMIKA, BM

Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Timika angkatan tahun 2026 menggelar aksi demo damai guna menuntut peningkatan kuota afirmasi pendidikan di Kabupaten Mimika.

Aksi yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Kamis (30/4/2026) tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan yang dinilai masih belum merata, khususnya bagi pelajar Orang Asli Papua (OAP).

Dalam orasinya koordinator aksi menilai kuota afirmasi yang tersedia saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan. Mereka juga menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika, termasuk dana pendidikan 700 milar serta Otonomi Khusus (Otsus), yang dinilai seharusnya dapat lebih difokuskan untuk kepentingan pelajar lokal.

Menurut orator, generasi muda, terutama OAP, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pendidikan. Mereka berharap anggaran yang besar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membuka peluang pendidikan yang lebih luas.

Dalam tuntutannya, Solidaritas Pelajar Timika meminta Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kuota penerima beasiswa afirmasi dari 100 menjadi 500 orang. Mereka juga menekankan agar prioritas diberikan kepada pelajar OAP dari tujuh suku yang ada di Mimika.

Selain itu, para pelajar menyatakan apabila poin pertama tidak dijawab oleh Dinas Pendidikan, maka mereka akan melakukan pendataan terhadap pelajar angkatan 2026 untuk masuk ke setiap perguruan tinggi yang ada di Timika, Manokwari, Jayapura berdasarkan jurusan masing-masing, lalu meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika bertanggung jawab.

Dan apabila pada poin pertama dan kedua tidak terjawab, mereka mengusulkan pembangunan kampus bertaraf nasional di Mimika sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Menanggapi aspirasi dari para pelajar tersebut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun menyampaikan bahwa seluruh penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan dilakukan secara terbuka dan transparan.

Dari total anggaran sebesar Rp780 miliar, sekitar Rp400 miliar lebih dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk ASN dan guru kontrak. Sementara itu, lebih dari Rp300 miliar digunakan untuk belanja barang dan jasa.

"Tdak ada hal yang ditutup-tutupi dalam pengelolaan anggaran tersebut," katanya.

Terkait aspirasi pelajar mengenai penambahan kuota afirmasi, Anton menyampaikan bahwa hal tersebut telah dibahas dalam rapat. Sebagai tindaklanjut, pihaknya akan segera menyusun dan mengirimkan surat resmi kepada kementerian guna mengusulkan penambahan kuota afirmasi.

Menanggapi usulan apabila poin tersebut tidak terpenuhi, yakni pembangunan kampus negeri di Timika, disampaikan bahwa kewenangan pembangunan universitas negeri berada pada Pemerintah Provinsi.

"Usulan tersebut dinilai sebagai masukan yang baik dan akan diteruskan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Saya harap bersabar,"kata Antonius.

Selain itu, kata Antonius bahwa Dinas Pendidikan juga telah melakukan diskusi dengan YPMAK untuk menyusun satu konsep dan formula bersama terkait pemberian beasiswa kedepan.

"Kita akan bahas itu. Nantinya, bantuan beasiswa akan memiliki kriteria yang jelas dan diselaraskan antara pemerintah dan YPMAK. Dengan demikian, tidak akan ada lagi perbedaan pilihan bagi pelajar, baik melalui YPMAK maupun Dinas Pendidikan,"jelasnya.

Usai mendengarkan penjelasan secara detail dari Kadis Pendidikan, para pelajar pun membubarkan diri. Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawasan dari aparat keamanan. (Shanty Sang)