politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Tanah di kawasan Pelabuhan Poumako Timika Papua Tengah selalu disengketakan oleh beberapa pihak, akibat sengketa tanah aktifitas dipelabuhan terganggu.

Kepada media, Bupati Mimika Johannes Rettob, memberikan penjelasan terkait sengketa tanah di area pelabuhan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Mimika dan pihak swasta.

Dalam keterangan persnya pada, Rabu (10/9/2025) Bupati menyampaikan bahwa, tanah seluas 500 hektar yang saat ini menjadi lokasi pelabuhan adalah tanah yang di beli oleh pemerintah.

Menurutnya, ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai status tanah tersebut, dimana beberapa pihak mengira bahwa tanah yang diperuntukkan untuk pelabuhan itu merupakan tanah milik pribadi, padahal tanah tersebut telah dibeli dan dikelola oleh pemerintah.

"Karenanya untuk mendukung pembangunan pelabuhan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah membangun dermaga dan jalan nasional yang terhubung ke pelabuhan tersebut," katanya.

Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul klaim dari pihak tertentu yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut.

Tambah Bupati, Pemda telah melakukan berbagai upaya untuk memperjelas status lahan dan memproses Sertifikat. Dan pemda Mimika telah berhasil mendapatkan sertifikat atas lahan seluas 11,7 hektar, namun sertifikat tersebut kembali dipermasalahkan oleh pihak-pihak tertentu.

Akibat sengketa itu membuat ketidakpastian investor bagi pengusaha di kawasan pelabuhan, dimana aktivitas bongkar muat terhambat akibat sengketa tersebut.

Bupati menegaskan pentingnya penyelesaian masalah ini untuk mencegah dampak negatif terhadap perekonomian Kabupaten Mimika.

Ia mengajak semua pihak, termasuk perusahaan yang terlibat, untuk mencari solusi damai agar aktivitas di pelabuhan dapat berjalan normal kembali.

"Pemerintah tidak akan campur tangan dalam sengketa ini, namun kami berharap para pihak dapat bernegosiasi dan menemukan jalan keluar. Kami menghimbau agar kepentingan pribadi tidak mengganggu kepentingan bersama masyarakat Mimika," tegasnya.

Saat ini, aktivitas di pelabuhan tetap berlangsung meski ada konflik, dan Bupati menyerukan agar semua pihak segera menjalin kesepakatan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika. (Red)

Masyarakat Lima Kampung Distrik Mimika Tengah saat mendatangi Kantor Koperasi dan UMKM

MIMIKA, BM

Masyarakat dari lima kampung di Distrik Mimika Tengah yakni Kamora, Aikawapuka, Iwaka, Kekwa, dan Atuka menggelar acara adat serta doa syukuran dihalaman kantor Dinas Koperasi Dan UMkM Mimika pada rabu 10/09.

Kedatangan masyarakat Mimika Wee ini sebagai bentuk apresiasi atas penunjukan Samuel Yogi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang diawali dengan tarian adat kemudian doa bersama ini berlangsung penuh khidmat di halaman Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Mimika.

Kepala Kampung Kamora, Thobias Natiyaipaku, mewakili masyarakat menyampaikan rasa bangga serta dukungan penuh kepada Samuel Yogi yang telah dipercaya Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk memimpin dinas strategis tersebut.

“Kami datang mendoakan beliau, anak kami Samuel Yogi, yang saat ini telah dipercayakan Bupati dan Wakil Bupati Mimika sebagai Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Harapan besar kami agar dinas yang dipimpinnya dapat berjalan baik sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam memajukan koperasi dan UMKM,” ujar Thobias.

Menurutnya, kehadiran masyarakat dari Nakai hingga Potowaiyburu adalah wujud nyata dukungan keluarga besar Mimika Wee kepada Samuel Yogi.

“Kami merasa bangga bisa hadir langsung di depan Kantor Koperasi untuk mendoakan beliau dalam pekerjaannya. Doa dan dukungan ini tulus dari hati kami,” tambahnya.

Menanggapi dukungan tersebut, Samuel Yogi menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada masyarakat.

“Saya sangat berterima kasih atas doa, dukungan, dan kehadiran keluarga besar dari Distrik Mimikac Tengah. Kehadiran bapak mama semua menjadi kekuatan dan motivasi bagi saya untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Apa yang saya jalankan di dinas ini tentu sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yakni memajukan koperasi dan UMKM agar bisa mandiri serta berdaya saing,” tutupnya. (Red)

Foto bersama para peserta kegiatan dengan narasumber dan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mimika menggelar kegiatan forum diskusi Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Hotel Grand Tembagapura, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, narasaumber dari Akademisi Jusuf Kalla School of Goverment Universitas Mudahamdiah Jogjakarta, Dr. Edi Suandana, Tenaga Ahli Fauzan Ilmar dan Konsultan Agung Krisna Bayu.

Dr. Edi Suandana, mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu melakukan koodirnasi dengan Bappenas terkait investasi lima tahunan 2025-2030.

“Investasi di tahun 2025-2020 jumlahnya 13 ribu triliun. Sebelumnya hanya 6 ribu triliun di lima tahun sebelumnya. Dengan kenaikan dua kali lipat ini maka effort kita harus kuat. Ada kekhawatiran target tercapai atau tidak? Apa yang harus dilakukan?,” ungkapnya.

Menurutnya, forum diskusi Penetapan kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dilakukan Pemda Mimika saat ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pencapaian investasi yang tinggi itu.

Diakui Edi Suandana, Kabupaten Mimika memiliki peluang besar dalam investasi karena potensi daerah seperti perikanan, peternakan, perkebunan termasuk keberadaan PT Freeport Indonesia dan keberadaan gunung Cartenz.

“Mimika juga punya sumber alam lainnya sepeti keberadaan pohon bakau yang keunggulannya sudah diakui dunia. Semua ini harus dikelola dan diberdayakan. Dan kami sangat meyakini kedepan investasi di mimika sesuai dengan target yang ditetapkan,” ungkapnya.

Walau demikian, ia mengakui bahwa Mimika juga memiliki tantangan lain yang bisa membuat investasi berjalan tidak maksimal.

Tantangan yang dihadapi diantaranya seperti faktor keamanan, aksesibilitas pasar dan akselerasi serta perlu dukungan dan kolaborasi semua pihak.

“Mimika harus menjadi daerah yang ramah investasi dan terbuka. Saran kami, terus dorong investasi tapi harus yang berkualitas dan berkelanjutan,” paparnya.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutan mengatakan pemerintah daerah sangat menyadari bahwa dunia usaha merupakan salah satu pilihan utama mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

“Oleh karena itu kami berkomitmen untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif, inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Wabup Kemong, sebagai bentuk nyata dan komitmen tersebut, pihaknya memberikan insentif dan kemudahan usaha yang dituangkan dalam berbagai kebijakan daerah baik berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah, percepatan perizinan hingga fasilitasi investasi dan pengembangan UMKM.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Mimika terbuka bagi dunia usaha. Kami mengundang semua pihak baik pelaku usaha lokal maupun investor dari liar daerah untuk bersama-sama membangun Mimika yang lebih maju,” ungkapnya.

Menurut Wakil Bupati Emanuel Kemong, pemerintah daerah hadir sebagai mitra, bukan hanya sebagai regulator.

“Kami ingin menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan berlandaskan keadilan dan berkelanjutan. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam membangun Mimika jadi lebih baik terutama dalam hal investasi,” ungkapnya. (Ronald Renwarin)