ekonomi pembangunan

Kepala BPBD Mimika, Moses Yarangga bersama pegawainya saat memberikan bantuan sembako kepada warga yang terkena dampak banjir.

MIMIKA, BM

Warga di dua kampung yakni kampung Iwaka dan Limau Asri Timur, Distrik Iwaka menerima bantuan sembako dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika pada Jumat (21/06/2024).

Menurut Kepala BPBD Mimika, Moses Yarangga, bantuan ini merupakan bantuan dari PTFI yang diberikan kepada BPBD untuk disalurkan kepada warga di dua kampung yang terdampak banjir.

"Karena kita dengan PTFI adalah mitra untuk sama-sama ikut suport membantu," ujarnya.

Disampaikan juga bahwa sejak awal kejadian, pihak BPBD sudah turun dan melihat lokasi serta memberikan bantuan kepada warga.

"Mudah-mudahan kedepan OPD terkait punya bagian juga ikut andil untuk bagaimana supaya meringankan beban yang dihadapi masyarakat," kata Moses.

Sementara itu mewakili Kepala Distrik Iwaka, Victor Kasamol selaku Kabid Kesra memberikan apresiasi atas bantuan kepada warganya.

"Terimakasih banyak atas bantuannya karena sudah mau memperhatikan warga yang terkena dampak diwilayah Distrik Iwaka," ucapnya.

Perlu diketahui dua kampung yang terkena dampak banjir yaitu 5 RT di Kampung Iwaka dan RT 3 di Kampung Limau Asri Timur. Pemberian bantuan ini disaksikan langsung oleh pihak Distrik Iwaka beserta aparat kampung dan Babinsa. (Ignasius Istanto)

Kepala Dinas Perikanan, Anton Welerubun saat memberikan sertifikat kepada pelaku UPI

MIMIKA, BM

Dinas Perikanan Mimika menggelar sosialisasi penerapan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) bagi unit pengolahan ikan (UPI).

Kegiatan ini dikemas dalam program pengolahan, pemasaran hasil perikanan kegiatan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usah mikro dan skala usaha kecil.

Sosialisasi berlangsung di Hotel Horison Ultima dan diikuti puluhan pelaku UPI di Mimika, Kamis (13/06/2024).

Dalam sambutan, Kadis Perikanan Mimika Anton Welerubun, mengatakan kegiatan ini ditujukan bagi pelaku usaha ikan dalam hal pengolahan dan distribusi ke luar daerah.

Pasalnya, selama ini banyak pelaku UPI yang belum sadar dalam hal pengolahan dan distribusi melalui pengiriman ke luar daerah.

"Kira berharap, mereka harus tahu bahwa seorang pelaku UPI, ketika ingin mengirimkan ikan ke luar daerah harus memiliki SKP," kata Anton.

Katanya, banyak juga pelaku UPI yang mengeluh karena susah menerobos beberapa perusahaan seperti Pangansari dan PT Freeport Indonesia. Mereka mengaku perusahaan lebih banyak mendatangkan ikan dari luar daerah.

"Selama ini pelaku UPI banyak mengeluhkan hal seperti itu. Padahal perusahan pasti memiliki standar dalam memperoleh ikan. Dan sudah seharusnya pelaku UPI di Mimika memliki SKP, dengan begitu mereka pasti sudah punya standar sesuai yang diminta perusahaan," ungkapnya.

Menurutnya, SKP akan membuat para pelaku UPI lebih mudah mengembangkan usaha, terutama dalam pendistribusian sehingga apa yang dikeluhkan bisa teratasi dan persyaratan usaha juga akan terpenuhi.

"Ketika mereka tidak patuh pada syarat-syarat yang ditentukan, tentu akan ada sanksi yang akan diterima. Jadi kita harus bantu mengembangkan supaya usaha-usaha itu bisa sesuai yang kita harapkan,"tutur Anton.

Dikatakan, bahwa sejauh ini ada 23 UPI di Timika yang sudah terdaftar dan 22 yang sudah memiliki SKP. Ini adalah suatu penigkatan yang cukup besar.

Sebelumnya, kata Anton di Tahun 2021 cuma dua yang memiliki SKP. Sekarang sudah berkembang menjadi 22 yang memiliki SKP.

"Artinya, pelaku UPI sudah semakin sadar betapa pentingnya SKP dan mereka harus selalu berkoordinasi dengan kami Dinas Perikanan," ungkapnya. (Shanty Sang)

Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk

MIMIKA, BM

Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merasa ironis dengan keadaan yang ada di Kabupaten Mimika.

Ia menyebut terdapat ruang pemisah yang cukup tinggi di dalam masyarakat Mimika antara yang mampu dan tidak mampu.

Hal ini ia sampaikan saat mendampingi lawatan kunjungan kerja Ketua TP-PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah, Jumat (226/7/2024) dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN).

“Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan diantaranya khusus Kabupaten Mimika memang belum banyak yang tersentuh di Kabupaten Mimika dan menjadi pergumulan kita semua karena APBD kita cukup tinggi di Mimika. Tetapi, kita melihat terjadi gap yang cukup tinggi atau ruang pemisah antara yang mampu dan tidak mampu,” ungkapnya.

”Ini ironis. Orang hidup diatas negeri emas harusnya kesejahteraannya tinggi. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, kurang gizi. Ini terus saya instruksikan dan menjadi perhatian,” katanya.

Ribka mengingatkan hal tersebut dan berharap agar pemerintah daerah dan para ketua TP-PKK dapat mendorongnya melalui berbagai kegiatan positif.

”Untuk kami di Papua Tengah, khusus di Mimika memang menjadi perhatian khusus dari bapak Mendagru terlebih khusus masyarakat suku asli,” ujarnya.

“Saya harapkan dari APBD yang cukup kuat harus menyisir semua daerah-daerah yang rumahnya tidak layak, anaknya tidak bisa sekolah dan lain-lain. Tidak boleh lagi ada masalah kemiskinkan,” tandasnya.

Ia mengatakan terkait bidang pendidikan agar terus diterapkan metode matematika Gampang, Asyik dan Menyenangkan (GASING) di Pomako dan di bidang kesehatan terkait stunting agar asupan gizi anak-anak dapat diperhatikan.

“Saya harap tolong pemerintah disini supaya kita bangun bersama, tidak ada diskriminasi. Saya mohon dukungan kita semua punya komitmen untuk membangun anak-anak kita,” tukasnya.

Ribka dalam kunjungan tersebut mengingatkan pemerintah daerah Mimika akan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendidik dan penuh kasih sayang bagi generasi penerus bangsa khususnya kualitas kehidupan anak-anak di Papua Tengah. (Elfrida Sijabat)