kesehatan

Kadinkes Mimika Reynold Ubra saat memaparkan materi

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika merupakan kabupaten terbaik se-Papua yang berhasil dalam menurunkan angka stunting.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Mimika Reynold Ubra kepada awak media di Hotel Grand Tembaga Senin (26/9).

Berdasarkan data status gizi balita (0-59 bulan) terhitung sejak tahun 2008 hingga 25 September 2022 di Kabupaten Mimika tercatat bahwa persentase angka stunting pada tahun 2008 sebesar 26,49. Kemudian turun di tahun 2009 di angka 20,27.

Penurunan juga terjadi pada tahun 2020 di angka 19,80. Setahun kemudian Kabupaten Mimika berhasil menurunkan angka stunting  hingga 14,50 dan sampai pada tanggal 25 September 2022 mencapai angka 6,92.

Capaian Mimika ini bahkan jauh di atas  target nasional untuk tahun 2024 yakni 14,00 persen.

Kepala Dinas Kabupaten Mimika Reynold mengatakan berdasarkan angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa Mimika berada dua kali lebih rendah dari target nasional yang ditargetkan di tahun 2024 (14 persen).

Hal ini tentu merupakan suatu prestasi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mimika.

Reynold menyebutkan Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 149 tahun 2020 terdiri dari  Wakil Bupati Mimika sebagai ketua, Wakil Ketua adalah Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Tanaman  Pangan  dan Holtikura, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan dan lainnya.

Dikatakan posyandu di Mimika juga memiliki peranan besar dalam menekan angka stunting melalui program yang dijalankan TP-PKK Mimika. Para kader posyandu dilibatkan oleh TP-PKK Mimika.

“Di dalam intervensi sebagaimana sesuai dengan Peraturan Presiden No 72 tahun 2022 terkait percepatan penurunan stunting yang juga melibatkan OPD teknis, kita di Mimika OPD sudah terlibat," ujarnya.

Selain itu, di 2022 ini, Bappeda Mimika juga memimpin OPD terkait untuk melakukan konvergensi aksi#1 hingga aksi#8.

“Hari ini adalah aksi#7 (Senin-red) dan OPD dalam satu dua tahun terakhir sudah mulai mengarah kepada lokasi khusus (locus) intervensi dimana kampung atau kelurahan ditemukannya kasus tinggi stunting. Misalnya Nawaripi atau Mapurujaya stuntingnya sudah turun dua kali lipat dibandingkan tahun 2019 dan 2020,” ujarnya.

Reynold Ubra menjelaskan, gizi merupakan hal yang penting untuk perkembangan sumber daya manusia (sdm) di Mimika untuk kedepan, terutama dalam hal stunting.

“Kalau kita lihat Mimika sebagai kota jasa dan infrastruktur itu sudah terwujud. Kita coba menyeimbangkan infrastruktur dengan pengembangan sdm melalui upaya perbaikan gizi masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, intervensi siklus dan berjaring merupakan hal yang harus menjadi perhatian selanjutnya.

Pendekatan siklus hidup manusia diklasifikasi berdasar pada pasangan usia subur yakni remaja, ibu hamil, ibu yang baru selesai melahirkan untuk mendapatkan layanan kb dan balita.

"Perbaikan gizi di siklus ini akan menjawab bagaimana perbaikan gizi ke depan. Ini penting supaya kita tidak mudah sakit bisa dicegah dengan daya tahan tubuh dengan cara angka kecukupan gizi yang baik,” tandasnya. (Elfrida Sijabat)

Foto bersama Kadis Reynold Ubra dengan para undangan

MIMIKA, BM

Dalam rangka konvergensi percepatan pencegahan stunting Aksi#7 yakni melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Tumbuh Kembang Balita di Kabupaten Mimika.

Kegiatan pertemuan berlangsung di Hotel Grand Tembaga Senin (26/9) dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra. Dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas PUPR Inosensius Yoga, Sekretaris Bappeda Yoseph Manggasa, kepala-kepala puskemas dan opd terkait.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui status gizi bayi dibawah lima tahun (balita) dan prevalensi stunting baik di tingkat desa/kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Hasil pengukuran tinggi badan balita dan publikasi angka stunting dipergunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting dengan tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

Pengukuran stunting di posyandu secara rutin perlu dilakukan untuk mendapatkan data akurat prevalensi stunting baik di tingkat kampung, distrik dan kabupaten. Kemudian dilaporkan secara berjenjang dari posyandu ke puskesmas dan dari puskesmas ke dinas kesehatan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan pertemuan Diseminasi dan Publikasi Prevalensi Stunting di Timika adalah suatu bentuk tanggungjawab dinas kesehatan Mimika sebagai koordinator untuk intervensi gizi sensitif dan spesifik sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 149.

“Feedback (masukan-red) ini saya harap khususnya kepada kepala puskesmas dalam pertemuan akhir triwulan ketiga, harus disampaikan kepada kepala kampung karena kami di dinas kesehatan tidak dapat memotret sampai tingkat kampung,” katanya.

“Saya pikir di puskesmas tentunya rencana pelaksanaan kegiatan (rpk) dalam implementasinya ada bentuk tanggungjawab puskesmas yang harus disampaikan kepada kepala distrik dan kepala kampung di wilayah kerjanya supaya mengetahui sejauh mana pelayanan kita dan seperti apa di opd-opd lain, agar sama-sama kita bisa melihat kenapa sensitif dan spesifik,” imbuhnya.

Ia mengatakan faktor penyebabnya bukan hanya satu melainkan multi kausal. Sama halnya dengan pola pada penyakit menular.

“Kalau kita lihat pola penyakit di Timika ada dua yakni menular dan tidak menular. Kalau kita lihat dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir penyakit menular dan tidak menular itu meningkat bahkan tidak ada yang turun, kalau ada yang turun kemudian muncul lagi,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan teori H. L. Bloom ia mengungkapkan bahwa orang sakit itu karena dipengaruhi oleh perilaku lingkungan.

Ia mengambil contoh penyakit malaria di wilayah puskesmas Manasari dimana dari 100 penduduk 1 orang dikelilingi oleh hampir 200 jentik nyamuk. Sementara, intervensi malaria yang dilakukan hanyalah tes malaria.

“Kemudian diare yang tinggi karena perilaku buang air sembarangan. Coba kita lihat dalam kota orang buang sampah atau pampers sembarangan. Sampah rumah tangga (air cuci piring-red) tidak pernah menemukan arusnya mau dibuang kemana,” ujarnya.

“Jadi sebenarnya semakin mengerucut data-data yang disampaikan oleh bidang sensitif maupun spesifik itu polanya sama dengan penyakit menular. Ternyata, intervensi isu lingkungan yang berpengaruh yaitu ketersediaan air bersih dan rumah sehat,” paparnya.

Lanjutnya, faktor lainnya yang berpengaruh adalah faktor perilaku, yang hanya didukung oleh pengetahuan. Konsep pelayanan pembangunan kesehatan secara nasional ada tiga pendekatan yakni membuat orang tahu, mau dan mampu.

“Jadi sebenarnya hal yang mendasar adalah kita intervensi manusia dengan komunikasi perubahan perilaku dan intervensi lingkungan bagaimana lingkungan bersih dan ketersediaan air bersih,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, antar opd akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan eksekutif dan legislatif agar di tahun 2023 bagaimana semua sifatnya konvergensi sehingga wilayah yang menjadi stunting semua pihak dapat berkolaborasi menurunkan stunting.

“Saya senang sekali stunting dan TB kita sudah kunci. Kita tahu prevalensinya dan ketika kita menjaring lebih banyak, kita bisa tahu semakin banyak polanya serta kita tahu darimana kita akan memulai,” pungkasnya (Elfrida Sijabat)

Kadis Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan di Mimika hingga kini belum dilakukan. Hal ini dikarenakan belum adanya ketersediaan stok vaksin.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Reynold R Ubra mengatakan, pihaknya juga sampai saat ini masih menunggu kedatangan vaksin karena sudah 2-3 bulan terakhir stok vaksin kosong.

"Karena belum tersedia vaksinya makanya kami tenaga kesehatan juga sampai hari ini belum lakukan boster kedua karena kami menerima vaksin juga dari provinsi," Kata Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold R Ubra saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Senin (26/9/2022).

Tidak hanya tenaga kesehatan melainkan masyarakat yang juga akan menerima boster pertama atau dosis ketiga juga tidak bisa dilayani.

Pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dalam 2-3 bulan terakhir terkait dengan ketidaktersediaan vaksin, namun jawabannya sama, belum ada ketersediaan vaksin.

"Kami sudah menyurat ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk pengiriman vaksin tapi di sana juga tidak tersedia stok, karena kami menerima dari provinsi dan provinsi menerima dari Kementerian Kesehatan, jadi memang sampai hari ini tidak tersedia," Ujarnya.

Akibatnya, hingga saat ini pula pos-pos vaksinasi juga tidak bisa memberikan layanan vaksinasi.

Oleh sebab itu, untuk syarat penerbangan ada syarat alternatif yakni PCR dan antigen. Sehingga sangat baik agar itu bisa di canangkan.

"Kalau untuk PCR kami mesin PCR juga terbatas tapi kalau antigen bisa karena ada di fasilitas kesehatan. Ada 30 Faskes yang bisa melayani antigen. Kalau PCR kami punya pelayanan hanya di RSUD," ujarnya.

Katanya, untuk presentasi vaksin belum berbeda jauh dengan yang lalu, untuk dosis pertama baru 82-83 persen, dosis kedua 68 persen dan dosis ketiga 28 persen.

"Jadi belum berbeda jauh dengan data yang lalu, karena stok vaksin terbatas," Ungkapnya. (Shanty Sang)