Bappeda Mimika Perkuat Validitas Data Kinerja OPD Lewat Pendampingan SIPD dan E-Walidata
Suasana berlangsungnya kegiatan
MIMIKA, BM
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika memperkuat tata kelola pelaporan pembangunan daerah yang akurat, terukur, dan tepat waktu melalui pendampingan penginputan realisasi kinerja perangkat daerah dan E-Walidata pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bappeda Mimika, Kamis (21/5/2026).
Kepala Bappeda Mimika melalui Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan, Izak A. Rahajaan mengatakan, Bappeda sebagai wali data memiliki tanggung jawab memastikan seluruh data pembangunan yang dimasukkan OPD selaras dengan regulasi Satu Data Indonesia.
Karena itu, koordinasi antara Bappeda sebagai wali data dan OPD sebagai produsen data harus berjalan maksimal agar kualitas pelaporan pembangunan semakin baik.
“Pendampingan ini untuk memastikan seluruh data yang diinput oleh setiap OPD benar-benar valid, terukur, dan bukan data fiktif,"kata Izak.
Menurut Izak, SIPD bukan sekadar aplikasi penginputan angka, tetapi instrumen penting yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran hingga pengawasan realisasi kinerja daerah.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman terkait pentingnya disiplin dalam melakukan penginputan data secara berkala agar tidak terjadi keterlambatan pembaruan capaian program.
Selain itu, kualitas indikator kinerja menjadi perhatian utama. Setiap data yang dimasukkan harus memiliki ukuran capaian yang jelas, baik output maupun outcome program, serta wajib didukung bukti otentik di lapangan.
“Data yang diinput harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi bukan hanya angka serapan anggaran, tetapi bagaimana realisasi fisik dan manfaat program itu benar-benar dirasakan masyarakat,”ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi melalui SIPD juga menjadi gambaran capaian kinerja masing-masing OPD, termasuk melihat perangkat daerah yang telah mencapai target maupun yang masih mengalami keterlambatan.
Katanya, konsistensi data antara dokumen perencanaan, strategi pembangunan hingga realisasi anggaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah benar-benar berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat,”ungkapnya. (Shanty Sang)
