politik

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi foto bersama tamu undangan

MIMIKA, BM

Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi Penduduk Rentan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk, dengan fokus pada kelompok rentan agar lebih inklusif, akurat, dan sesuai kebutuhan.

FKP yang digelar di Hotel Horison Diana, Selasa (7/10/2025) dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi dalam sambutannya mengatakan, Adminduk merupakan dasar dari pelayanan publik dan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Melalui data kependudukan yang akurat dan mutakhir, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

"Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang tergolong sebagai penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 96 tahun 2019," kata Yoga.

Kelompok masyarakat yang tergolong sebagai penduduk rentan ialah korban bencana alam dan sosial, orang terlantar, komunitas terpencil, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, penghuni panti asuhan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit jiwa.

"Kelompok-kelompok ini sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan Dukcapil karena faktor geografis, ekonomi, sosial, maupun keterbatasan fisik," ujarnya.

Oleh sebab itu, kegiatan FKP ini memiliki arti penting karena dapat mendiskusikan solusi dan strategi konkrit dalam mempercepat pelayanan kepada penduduk rentan, membangun kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat.

Selain itu, dapat juga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya dokumen kependudukan seperti ktp-el, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya dan mendorong pelayanan dan digitalisasi layanan dukcapil menjadi lebih inklusif, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen penuh untuk mendukung berbagai inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Dinas Dukcapil, seperti pelayanan mobile, kolaborasi dengan distrik, kampung, serta lembaga sosial," tutur Yoga.

Menurut Yoga, semua ini sejalan dengan visi untuk mewujudkan "Mimika Cerdas, Mandiri, dan Berdaya Saing" yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

"Kami harap melalui forum ini akan lahir rekomendasi dan langkah nyata yang dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, sehingga tidak ada lagi warga Mimika yang tertinggal atau tidak terdata dalam sistem kependudukan nasional,"ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan Venska Sylvia Gomies, S.Si.,M.Si dalam laporannya mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan hak kependudukan penduduk rentan terpenuhi dan meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. (Shanty Sang)

Kepala Bapenda Mimika, Yohanna Palilig

MIMIKA, BM

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling mengatakan, hingga September realisasi fisik Pemerintah Kabupaten Mimika baru mencapai 47,2 persen. Capaian tersebut masih terbilang rendah.

Rendahnya realisasi fisik dikarenakan beberapa OPD teknis seperti Dinas Perhubungan dan PUPR memiliki kegiatan fisik yang besar dan masih proses tender.

"Targetnya 60 persen tapi kalau kita lihat OPD teknis seperti Dishub dan PUPR yang fisiknya besar itu sekarang mereka masih proses tender dan ada juga yang baru cair uang muka," kata Yohana.

Yohana mengatakan, realisasi program fisik ini merupakan realisasi program kerja Tahun 2025 yang berasal dari 66 OPD yaitu badan, bagian, dinas, distrik, BLUD, Inspektorat, Sekwan, dan Setda.

Realisasi fisik yang kurang dari 50 persen, lanjut Yohana itu ada 17 OPD termasuk 9 distrik. Yang mana kendala pada umumnya yaitu distrik di pedalaman dimana operator tidak menginput ke sistem karena jaringan yang tidak mendukung.

Oleh karena itu, pihaknya akan fokus untuk menangani OPD yang realisasinya masih di bawah 50 persen.

"Ada 9 distrik dan saya yakin bukan karena tidak jalan tetapi karena memang belum menginput. Bahkan ada realisasi keuangan sudah 78 persen tetapi fisiknya masih lima persen. Ini yang sekarang kita fokuskan,"ungkapnya. (Shanty Sang) 

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mengalami penurunan secara signifikan menjadi Rp5 triliun, dari APBD sebelumnya Rp6,42 triliun.

Penurunan ini disebabkan oleh pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar 50 hingga 60 persen.

"Pengurangan itu bukan karena pendapatan dari daerah yang kurang, melainkan karena program efisiensi presiden yang berdampak ke daerah-daerah," kata Bupati JR.

Lanjutnya, selama ini Mimika sudah biasa mengelola APBD dalam kisaran Rp6,3 triliun hingga Rp7 triliun. Namun, sekarang dengan adanya pengurangan alokasi DBH, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian kebijakan anggaran secara menyeluruh.

Walau menghadapi penurunan anggaran, namun Pemkab Mimika berkomitmen memprioritaskan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah efisiensi belanja pegawai dan rasionalisasi pembentukan panitia kegiatan yang biasanya menyerap anggaran melalui honorarium.

“Mulai 2026, kami akan pangkas belanja pegawai dan lebih selektif dalam membentuk panitia kegiatan. Fokus utama kita adalah apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan lagi apa yang kita inginkan secara internal,” ujarnya

Bupati JR juga berharap Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan dampak kebijakan efisiensi tersebut terhadap daerah, terutama yang selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. (Shanty Sang)