politik

Kepala dan pegawain Dukcapil Mimika saat mendatangi kantor Polisi

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika siap membantu kepolisian dalam upaya pembongkaran kasus-kasus pemalsuan dokumen-dokumen negara.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo saat ditemui di Hotel Horison Diana, Rabu (6/4).

Menurutnya, walau pelaku sudah ditangkap pihak kepolisian namun dukcapil akan membantu polisi mengusut kasus tersebut.

"Kami siap membantu polisi dalam penegakan hukum terkait pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen negara," ujar Sutejo.

Menurutnya, pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan tersangka sangat merugikan masyarakat.

"Ternyata bukan hanya dokumen adminduk tetapi SlM, SKCK, Ijazah dan lain sebagainya juga dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini," ungkapnya.

Slamet mengatakan, pada pertengahan tahun 2020 lalu pihak Dukcapil dan Kepala Distrik Mimika Baru dan Satpol PP Pernah mendatangi, memperingati dan menegur langsung oknum tempat foto copy tersebut.

Mereka sudah menyampaikan agar tidak lagi melakukan tindakan melawan dan melanggar hukum karena jelas sangat berdampak merugikan masyarakat.

"Kami sampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian Mimika yang menindak secara hukum kasus pemalsuan dokumen adminduk dan dokumen negara lainnya," Ujarnya.

Agar dapat melihat dokumen tersebut asli atau palsu, Slamet mengatakan dapat dilakukan melalui Scan QR Code, cek NIK, Biometriks Retina dan Sidik Jari warga yang sudah lakukan perekaman e-KTP.

"Jika dokumennya palsu maka pasti tidak valid dan tidak terkoneksi dengan database sistem yang saat ini sudah sekitar 4.612 lembaga yang Link ke data center Dukcapil Kemendagri," ungkapnya.

Ia mengatakan data kependudukan saat ini telah saling terkoneksi dengan Kementerian atau Lembaga, termasuk Kepolisian, KPK, Kemensos, Perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Maskapai, Vaksinasi Peduli lindungi, dan lainnya yang menggunakan hak akses pemanfaatan data tersebut.

Slamet menegaskan juga bahwa pengurusan dokumen adminduk asli adalah gratis, sangat mudah, cepat, dan datanya valid.

"Kenapa warga malah memilih yang palsu? sudah pasti itu akan dibayar serta datanya tidak jelas, dan yang jadi korban utama adalah masyarakat kita yg masih awam. Secara institusi pun kami dirugikan karena masyarakat jadi bingung kok dokumen saya tidak sesuai," tuturnya.

Slamet menghimbau jika masyarakat jika ingin mengurus dokumen negara sebaiknya mengurus sendiri di Kantor Dukcapil atau kelurahan dan distrik terdekat yang sudah terkoneksi.

"Jika mungkin masyarakat tidak ingin antri lama maka masyarakat dapat gunakan sistem online dan petugas akan jemput bola serta mengantarkan langsung dokumen masyarakat yang dilakukan secara online. Kami harap jangan lagi masyarakat tergiur dengan rayuan oknum yang tidak bertanggungjawab," terangnya. (Shanty) 

Jika tidak ditegur, maka sebagian warga Timika akan terus membuang sampah di samping pasar lama

MIMIKA, BM

Persoalan sampah di Kabupaten Mimika masih menjadi momok yang belum mampu diselesaikan dengan baik.

Pasalnya, hingga saat ini kita masih dapat menjumpai sampah yang berceceran di pinggiran jalan, salah satunya seperti di Jalan Budi Utomo baru.

Di beberapa titik bahkan masih nampak sampah yang berserakan diatas pukul 06.00 Wit.

Petugas kebersihan sebenarnya telah berupaya untuk memungut sampah tersebut namun tak berselang waktu masih ada yang membuang sampah bukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal ini masih menjadi permasalahan yang tak berujung, entah karena lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) legal yang ditentukan oleh pemerintah jauh dari lokasi rumah warga ataukah memang kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya minim.

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika Syahrial mengatakan bahwa setiap hari sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 27 ton.

Walau DLH Mimika kini memiliki 164 pekerja, 20 unit dump truck, 12 unit amroll serta 8 unit kendaraan roda tiga yang telah diserahkan ke kelurahan namun belumlah mampu sepenuhnya menangani 27 ton sampah di kota ini tiap hari.

Syahrial meyebutkan terdapat enam titik TPS legal di kota Timika yang aktif diantaranya di pasar lama, dolog, busiri dan SP2.

“Enam ini sebenarnya kurang tetapi tempat yang bisa kita pakai sementara hanya itu karena masyarakat juga menolak ditaruh tong sampah. Kita selalu minta lurah untuk mencari tempat yang strategis,” katanya.

Menurutnya, tugas DLH adalah memfasilitasi, transportasi dan distribusi sampah, bukan mencari tempat untuk membantu sebagai tempat pembuangan sementara.

"Kan kita sudah bagi tugas, masalah lokasi silahkan dicari kalau memang perlu anggaran kita usulkan ke pertanahan untuk dibiayai dengan begitu kita punya tempat permanen tetapi kenyataanya, lurah juga susah mencari lokasi TPS legal,” lanjutnya.

Walau DLH terus mengupgrade segala hal untuk menangani sampah, namun jika masyarakat sebdiri belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, maka seberapa besar pun anggaran maupun fasilitas, semua akan terlihat percuma.

“Masyarakat kita ini tidak mau susah, kalau mereka sadar maka sudah pasti buang sampah pada TPS legal. Semua kembali ke masyarakat juga. Apapun upaya kita, berapa pun besar kekuatan kita baik anggaran dan fasilitasi kalau tidak dibarengi kesadaran masayarakat membuang sampah pada tempatnya, maka itu sia-sia karena kita juga kesulitan mencari tempat yang strategis. Kota ini terlalu padat,” ungkapnya.

Pemerintah daerah melalui DLH juga telah menempatkan kendaraan truk sampah di beberapa titik dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan itu untuk membuang sampah. Hanya saja, kondisi ini terus saja diabaikan.

“Kita (lurah-red) memang sangat kesulitan menemukan lokasi TPS karena mana ada orang mau kasih lahan cuma-cuma untuk dibuang sampah karena polusi atau bau dan lain-lain,” tukasnya.

Sementara itu, terkait permasalahan sampah medis, Syahrial mengemukakan perlu ada satu program khusus untuk menanganinya.

“Sampah medis sebenarnya penangannya perlu diperbaiki, sekarang hanya punya PTFI dan rumah sakit. Ini yang perlu kita tangani secara baik oleh karena itu perlu satu program tambahan untuk menangani masalah sampah medis ini,” ucapnya.

Sementara untuk sampah plastik menurutnya perlu penyediaan mesin pencacah dengan kapasitas besar agar dapat bernilai ekonomis.

“Sampah plastik memang belum bisa kita tangani secara keseluruhan. Sampah botol sudah dipilah oleh beberapa pengepul namun yang masalah adalah kantong plastik karena pemanfaatannya belum begitu banyak bisa kita lakukan," ungkapnya.

"Ada upaya pemerintah daerah berpikir akan mecoba mengolah sampah plastik, kalau kita tangani secara baik mungkin akan bernilai ekonomis,” tandasnya.

Selain itu ia mengatakan perlu ada peningkatan kualitas untuk mesin pencacah yang saat ini sudah dimiliki oleh DLH Mimika.

“Kita akan bermitra dengan komunitas KAMGAS, kalau kita sudah bermitra maka kapasitasnya harus ditambah karena percuma kita kumpul dalam jumlah sedikit maka akan lama tetapi kalau dalam jumlah besar pasti akan ada perputaran ekonomi," ujarnya.

"Kita ada rencana melakukan penerobosan terhadap sampah plastik karena ini rumit juga dan perlu didaur ulang. Kita akan berupaya mengurangi beban sampah plastik di Mimika,” pungkasnya. (Ronald Renwarin) 

Proses pelantikan TP PKK Kampung oleh kepala kampung

MIMIKA, BM

Pengurus Tim Penggerak (TP) PKK di 2 kelurahan dan 8 kampung Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, resmi dilantik oleh masing-masing kepala kampung dan lurah.

Pengurus 2 kelurahan dan 8 kampung ini diantaranya, Kampung Gimbi, Karya Kencana, Mimika Gunung, Pioka Kencana, Utikini, Utikini II, Utikini III dan Kampung Bhintuka. Kelurahan Karang Senang dan Kelurahan Kuala Kencana.

Pelantikan disaksikan Sekretaris Distrik Kuala Kencana Lenny Tonglo dan Ketua TP PKK Distrik Kuala Kencana, Ny Selina Rumansara Timang yang berlangsung di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana, Rabu (6/4).

Para pengurus dan anggota PKK kampung dan kelurahan se-Distrik Kuala Kencana dilantik oleh masing-masing kepala kampung dan lurah melalui pembacaan SK pelantikan.

Prosesi pelantikan PKK Kampung dan Kelurahan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andi Ramli Teru, Rabu (6/4).

Andi Ramli Teru dalam sambutan mengatakan, tim penggerak PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

"TP PKK juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan telah banyak berperan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, baik di tingkat kelurahan, kampung, RW dan RT, pengurus PKK selalu mengambil bagian dalam sepuluh program pokok PKK," kata Andi.

Menurutnya, dalam suatu lembaga organisasi, antar pengurus haruslah terjalin hubungan yang baik sehingga segala program kerja yang sudah atau akan di sepakati bersama dapat terlaksanakan dengan maksimal.

Menurutnya, hal yang penting dari pelaksanaan pelantikan ini adalah terciptanya kepengurusan yang dapat menjalankan sepuluh pokok tugas PKK dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikatakan, TP-PKK juga harus berperan aktif dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, seluruh pengurus TP-PKK harus bisa tampil dan hadir di tengah-tengah warga masyarakat dalam berbagai hal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari PKK, sehingga dapat mewujudkan misi dan misi dari Kabupaten Mimika.

"Saya percaya bahwa kepengurusan yang baru ini merupakan orang-orang yang benar-benar mau bekerja dan memiliki wawasan, dedikasi serta motivasi yang tinggi untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

PKK adalah organisasi yang mendukung pemerintah. Untuk itu Ia meminta agar kelurahan yang belum melantik pengurus PKK agar segera dilakukan pelantikan.

“Mari bersama pegang tangan agar tugas pokok PKK Distrik kampung dan kelurahan bisa berjalan baik," harapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Distrik Kuala Kencana, Ny Selina Rumansara Timang berpesan agar 10 program PKK dapat dijalankan dengan baik karena pengurus PKK kampung sudah dilantik.

"Kendala kami hanya baru melakukan pelantikan ini saja sehingga program di kampung belum berjalan. Dan juga karena belum ada pelantikan jadi kami dari distrik dan badan pengurus di distrik belum turun ke kampung," tutur Ny Selina.

Katanya, karena sudah dilantik maka kegiatan-kegiatan dari 10 program PKK dapat langsung dijalankan.

Guna menambah wawasan pengurus PKK kampung dan kelurahan maka PKK Distrik Kuala Kencana berencana melakukan Bimtek di Jogja pada tanggal 18 April 2022 mendatang.

Bimtek ini dilakukan agar PKK kampung dan kelurahan mendapat pengetahuan sehingga ketika kembali, pengurusnya sudah mendapat pengalaman dan bisa dilaksanakan di kampung dan kelurahan.

"PKK Distrik Kuala Kencana juga akan turun melihat program apa yang sudah dilaksanakan di PKK kampung dan kelurahan terutama pemberian makanan tambahan atau makanan sehat," tutup Ny Selina Timang. (Shanty)