politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika saat melepas peserta pawai obor.

MIMIKA, BM

Upacara Penetapan Waktu (Taptu) dan pawai obor merupakan tradisi setiap tahun dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilaksanakan dalam menyambut HUT RI-80 tahun 2025 dihalaman Eme Neme Yauware, Sabtu (16/08/2025).

Berdasarkan pantauan wartawan dilapangan, dimana pelaksanaan upacara Taptu ini dipimpin oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob selaku inspektur upacara.

Upacara Taptu ini juga dihadiri masing-masing pimpinan TNI-Polri yang ada di Timika, unsur forkopimda lainnya dan sejumlah peserta pawai obor baik dari personil TNI-Polri dan SAR Timika.

Usai dilaksanakan upacara Taptu, inspektur upacara melepas peserta pawai obor. Dalam pelaksanaan pawai obor yang dimulai dari halaman Eme Neme Yauware ini dimeriahkan oleh marching band Siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP).

Untuk rute pawai obor ini mulai dari halaman Eme Neme Yauware menuju Jalan Budi Utomo (arah Diana), selanjutnya ke Jalan Cenderawasih (depan pelayanan Polres Mimika) kemudian ke arah Jalan Yos Sudarso dan Jalan Belibis serta finis kembali di halaman Eme Neme Yauware. (Ignasius Istanto)

Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Urbanus Beanal saat menerima aspirasi yang diberikan oleh salah satu warga.

MIMIKA, BM

Dalam reses tahap II, Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Urbanus Beanal menerima dua poin yang dianggap penting dari masyarakat didaerah pemilihannya.

"Dua poin penting itu pertama untuk pembangunan lapangan terbang (lapter) dan sekolah berpola asrama. Ini khusus masyarakat yang ada di daerah pegunungan," ujar Urbanus saat ditemui dilokasi reses,Senin (11/08/2025) kemarin.

Menurut anggota legislatif asal Mimika ini bahwa aspirasi soal pembangunan lapter yang disampaikan oleh masyaraka itu agar memudahkan masyarakat dalam melaksanakan berbagai hal.

"Mereka minta dibangunkan lapter itu harus dibangun didekat area masyarakat, jangan terlalu jauh," ujar Urbanus.

"Saya ambil contoh di Tsinga itu lapternya jaraknya terlalu jauh. Misalkan ada ibu yang mau melahirkan atau ada pasien yang harus dibawa ke Timika, itukan masyarakat tidak bisa pikul karena jaraknya jauh,"sambungnya.

Sedangkan, permintaan terkait sekolah berpola asrama didaerah pegunungan, dirinya selaku Anggota DPR Provinsi Papua Tengah sangat mendukung.

"Kami sangat mendukung, karena dipedalaman itu salah satunya ada di Tsinga yang asrama dan sekolahnya sudah ada, tinggal kita support untuk menyiapkan guru-gurunya. Ini supaya anak-anak selesai sekolah langsung melapor ke YPMAK untuk ikut tes melanjutkan pendidikan mereka,"ucap Urbanus. (Ignasius Istanto)

Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 akan difokuskan pada dua prioritas utama, yaitu pemenuhan mandatory spending pendidikan dan penyelesaian utang daerah kepada pihak ketiga.

“Kami telah membahas APBD-P bersama seluruh OPD dan tim anggaran. Nilainya tidak berubah, tetapi banyak yang kami geser. Kegiatan yang tidak bisa dikerjakan kami batalkan,” ucap Bupati John, Senin (11/8/2025) kemarin.

Bupati John mengatakan, bahwa fokus pada mandatory spending pendidikan dilakukan karena alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Induk masih kurang 1,8 persen dari ketentuan 20 persen.

Pasalnya, kondisi ini telah menyebabkan penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

“Kita harus memenuhi 20 persen yang ditentukan. Kalau tidak, DAU kita akan terus ditahan, dan saat ini sudah ditahan,” katanya.

Selain itu, APBD-P juga akan digunakan untuk menyelesaikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga honorer yang belum terbayarkan.

“Kita akan selesaikan pembayaran gaji bagi P3K dan honorer, sekaligus memprioritaskan program-program yang selaras dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati,” pungkasnya. (Shanty Sang)