politik

Ketua KPU Mimika, Indra Ebang Ola

MIMIKA, BM

Walau belum mau memberikan keterangan secara luas tentang penunjukannya mengisi kekosongan Komisioer KPU Mimika, Namun Elisabeth Rahawarin mengatakan ia telah dihububungi Bagian SDM KPU Provinsi Papua sejak 15 Juni lalu.

"Saya dihubungi tanggal 15 Juni oleh Ibu Santi dari SDM KPU Provinsi Papua, beliau pastikan jaringan internet di Timika lancar atau tidak? Apakah saya bisa dilantik secara online," ungkapnya tadi malam kepada BeritaMimika.

Besoknya, ia kemudian mendatangi Kantor KPU Mimika untuk menanyakan kepastian ini karena iapun masih belum mempercayainya.

"Tapi kantor KPU tutup dan tra ada orang jadi saya balik," ujarnya.

Berjalannya waktu, iapun menerima informasi lanjutan terkait pengangkatan dirinnya sebagai Komisioner KPU Mimika menggantikan posisi yang ditinggalkan Dedy Nataniel Mambuay. Posisinya saat ini memang berada dalam daftar tunggu.

"Siapa tidak senang dengan semua ini? Jujur saya bahagia sekali, mengingat perjuangan untuk sampai ke jenjang ini sangat menguras tenaga dan pikiran saya. Ini bukan sesuatu yang instan dan mudah bagi saya. Apalagi harus menunggu," ungkapnya sembari tersenyum bahagia.

Elisabeth Rahawarin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung dan memberikan kesempatan ini kepadanya. Baik KPU Pusat, Provinsi maupun KPU Mimika.

"Saya tidak bisa bicara banyak untuk saat ini, karena belum dilantik. Kalau saya sudah pegang SK-nya, itu akan semakin mudah buat saya. Satu yang pasti, ke depan dalam posisi ini saya akan tetap kooperatif dengan media. Saya minta dukungan dari semua, jika ini memang kehendak Tuhan. Besok pagi (hari ini-red) saya sudah dihubungi untuk gladi di kantor KPU. Minta dukungan doa ya," harapnya.

Kepada BeritaMimika, tadi malam, Ketua KPU Mimika membenarkan hal tersebut. Setelah dikonfirmasi dari pusat, Bagian SDM KPU Provinsi Papua juga telah menghubunginya.

"Selain kepada Ibu Elisabet, kami juga sudah dinformasikan. Hari ini kami gladi dan Jumat akan dilakukan pelantikan oleh KPU Pusat secara virtual (online-red). Selain Mimika, juga bersamaan dengan kabupaten-kabupaten lain di Papua," ungkapnya.

Hanya saja Indra Ebang Ola belum dapat mastikan SK nanti sifatnya mengisi kekosongan sementara waktu (PAW) atau langsung menduduki jabatan teknis sebagai divisi SDM yang ditinggalkan Dedy Mambuay.

"Karena SK dan softcopynya kami belum lihat. Mungkin besok (hari ini-red) kami sudah dapat salinannya. Jika masih status pergantian maka kami akan lakukan pengusulan pleno ke KPU Pusat, hasil pleno akan kami kirim langsung dan KPU pusat yang akan mengeluarkan SK-nya. Tapi yang pasti hari Jumat besok dia dilantik. Selamat bergabung dengan kami, Ibu Elisabet Rahawarin," ujarnya.

Setelah pelantikan nanti, Komisioner KPU Mimika menitikberatkan Pemutakhiran Data Pemilih sebagai agenda prioritas yang akan mereka jalankan.

"Fokus kami untuk memperbaiki data-data pemilih karena ini sangat rawan dan berpotensi konflik. Kita belajar dari pengalaman kemarin sehingga pemilu depan tidak ada lagi masalah tentang semua ini. Kita tidak ingin jangan sampai ada yang tidak punya hak memilih. Kami fokus ke sini," jelasnya.

Setelah pemutakhiran data, selanjutnya akan dilakukan pleno bersama partai politik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bawaslu Mimika. Hasil pleno akan langsung dikirim ke pusat dan provinsi.

"Upaya ini dilakukan untuk menjamin semua hak politik warga Mimika," ujarnya.

Sementara itu, ucapan selamat untuk Elisabeth Rahawarin mulai membanjiri beberapa beberapa group whatssap, salah satunya group Pesparawi Mimika.

"Ibu Elisabeth, tim sekretariat yang sangat aktif di kantor Pesparawi. Proficiat bu Elis, sukses dan tetap ingat Pesparawi, Tuhan memberkati," ungkap Ketua Pesparawi Mimika, Johannes Rettob dalam pesan group.

Ketua FKUB Ignatius Adii juga mengatakan Elisabeth merupakan anggota pesparawi yang super aktif dalam menjalankan tugasnya.

Doa yang sama juga disampaikan Pendeta Hukubun. Ia menuliskan ucapan dan doa agar Elisabeth Rahawarin dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah.

Hironimus, salah satu tokoh muda Mimika yang juga ikut dalam pertarungan menjadi komisioner KPU saat itu juga menyampaikan ucapan selamat.

"Banyak selamat sis, semoga tugas pengabdian baru menjadi media berkat bagi tanah Amungsa," tulis Hironimus. (Ronald)

Apel gabungan Pemda Mimika beberapa waktu lalu

MIMIKA, BM

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Provinsi Papua kini tengah berada di Mimika hingga 25 hari ke depan guna melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemda Mimika Tahun Anggaran 2019.

Pemeriksaan terinci yang mulai dilakukan pada Selasa (30/6) kemarin, merupakan pemeriksaan lanjutan karena sebelumnya pada Februari lalu BPK telah melakukan pemeriksaan interim atau pendahuluan. Artinya BPK pada Februari lalu telah mendapatkan data-data terkait pengelolaan APBD 2019.

Penjabat Sekda Mimika Mimika, Marthen Paiding dihubungi BeritaMimika, siang ini, Rabu (1/7) mengatakan ini merupakan pemeriksaan rutin tahunan. Ia juga mengatakan pemeriksaan oleh BPK dilakukan secara variatif.

"Semua diperiksa mulai dari pengeloaan keuangan hingga aset. Mereka akan periksa pengeloaan keuangan di BPKAD di tiap OPD mulai dari pertanggungjawan hingga turun ke lapangan secara variasi. Ini kegiatan rutin untuk memastikan bahwa dalam pengelolaan ada masalah atau tidak," terangnya.

Pemeriksaan BPK tahun ini sangat menentukan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Mimika untuk kelima kalinya. Pasalnya selama 4 tahun berturut-turut, Mimika raih Opini WTP.

Bahkan menurut Pjs Marthen Paiding, pencapaian WTP tahun lalu membuat Pemda Mimika mendapat insentif sebesar Rp61 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu digunakan untuk pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

"Kita dapat insentif karena laporan keuangan kita ke BPK dan penetapan APBD kita tahun lalu tepat waktu. Sebelumnya tidak karena terlambat di penetapan APBD. Kalau kita tepat waktu seperti tahun lalu pasti kita dapat insentif tapi belum tahu tahun ini ada kenaikan atau tidak, apalagi situasi pandemi ini. WTP tetap menjadi target kami karena ini opini paling tinggi dalam penilaian laporan keuangan daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengingatkan semua pimpinan OPD agar tidak melakukan perjalanan ke luar daerah di saat pemeriksaan BPK tengah berlangsung.

Menurutnya, jika semua pimpinan OPD kooperatif serta berkoordinasi maka apa yang menjadi permintaan BPK terkait data dan sebagainya akan terpenuhi dalam kurun 25 hari ini.

"Bukan BPK, semua cepat atau lambat tergantung dari kita karena ini adalah pertanggungjawaban kita. Setelah sudah ada hasilnya dan diserahkan LHP maka kita bisa lanjut dengan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2020,"ungkapnya. (Shanty)

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding

MIMIKA, BM

Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mimika hari ini, Rabu (1/7) akan melakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan 2020 yang melibatkan tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan tiap OPD, melihat pencapaian kinerja dan rencana kegiatan termasuk usulan kegiatan serta program kerja yang berlangsung di 2020 berdasarkan skala prioritas.

Renja ini nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Perubahan 2020 bagi tiap OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsu masing-masing guna pencapaian visi dan misi daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah, Marthen Paiding mengatakan dalam pertemuan yang akan di gelar di Kantor Bappeda ini, pembahasan diawali dengan melihat renja perubahan masing-masing OPD terutama kaitannya dengan refocusing akibat pandemi Covid-19 dan realokasi APBD 2020 tahap pertama.

"Kita akan lihat sesuai dengan renja masing-masing OPD termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendesak. Terkait dengan pembahasan ini sudah ada surat dari bupati ke pimpinan OPD. Rencananya akan dibahas hari ini sampai Jumat nanti," ungkapnya kepada BeritaMimika, pagi ini.

Ia mengatakan pembahasan nanti akan dikaji langsung dalam empat bidang yakni infrastruktur, data dan pengendalian, sosial budaya dan ekonomi. Lanjutan dari renja ini akan dirampungkan dalam APB-Perubahan 2020.

"Kita targetnya 17 Juli 2020 sudah ada bayangan, karena kita juga belum bisa melangkah masuk ke perubahan sebelum ada hasil pemeriksaan BPK Provinsi Papua dulu. Kalau untuk estimasi angkanya nanti kita lihat semua secara keseluruhan dulu apakah ada penambahan atau pengurangan karena kita harus melihat pada situasi saat ini (pandemi) sehingga yang diutamakan adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah," jelasnya. (Shanty)