Forum Diskusi Politik dibuka oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Gedung Keuskupan Timika, Selasa (28/9)
MIMIKA, BM
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mimika menggelar kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik yang melibatkan pengurus partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya.
Kegiatan tersebut mengusung tema "Optimalisasi Peran Partai Politik Menuju Masyarakat Mimika Yang Aman, Damai dan Sejahtera".
Diskusi Politik ini dilaksanakan di Gedung Keuskupan, Bobaigo, Senin (28/9) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob.
Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, partai politik memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan bernegara.
Selain sebagai sarana rekrutmen untuk mengisi jabatan politik, partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, wadah aspirasi dan partisipasi rakyat.
Selain itu sebagai lembaga pendidikan politik bagi masyarakat dan instrumen penting untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai kesejahteraan partai politik.
Dimulai dari orde lama, orde baru sampai masa reformasi, keberadaan partai politik memiliki warna yang unik dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia.
"Pasca reformasi, partai politik di Indonesia memiliki wajah-wajah baru. Partai politik kini lebih demokratis, bebas dari kontrol, birokrasi dan bukan lagi sebagi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan,"tutur Wabup John.
Wabup mengatakan, harus diakui bahwa kehidupan berpartai kini berjalan ke arah yang lebih baik, namun euforia demokrasi nyatanya telah mereduksi fungsi partai politik. Masyarakat saat ini mengenal partai politik hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan.
Katanya, masyarakat berpartisipasi dalam politik hanya 5 tahun setiap kali ada pemilihan legislatif atau pemilihan presiden setelah itu fenomena yang dijumpai adalah fenomena tidak ideal.
"Indikator yang dipakai untuk menjelaskan fenomena tidak ideal tersebut seperti orientasi parpol lebih kepada pengurus dan anggota partai, penyusunan program dan pendidikan politik baru sebatas menjelang pemilu saja,"tutur Wabup John.
Katanya, melalui mekanisme one man one vote pemilihan yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jalur, dan adil ini telah dilaksanakan di Kabupaten Mimika.
Pemilihan anggota legislatif berasal dari partai politik serta pemilihan presiden merupakan salah satu agenda utama hajatan politik.
"Usai memilih bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018, kita juga telah sukses memilih anggota DPR, DPRD, DPD pada pemilihan legislatif dan juga memilih presiden beserta wakil presiden pada 17 April 2019," ujarnya.
Dikatakan, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seharusnya menjadi kerangka dasar bagaimana partai politik mengambil peran sebagai salah satu pilar demokrasi pancasila.
Peran sebagai salah satu pilar demokrasi pancasila, intinya adalah bagaimana para elite berupaya membangun kendaraan politik masyarakat, membuat masyarakat mengetahui hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.
"Merupakan tanggungjawab kita bersama untuk mendidik masyarakat melalui para OPD, camat, lurah hingha ketua RT/RW. Begitu juga organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan juga sangat diharapkan kontribusinya," tuturnya.
Wabup berharap, dengan adanya sinergi partai politik bersama pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan tentu saja KPU sebagai penyelenggara pemilu diyakini dapat menjadikan kesadaran politik warga Kabupaten Mimika semakin baik dari waktu ke waktu.
"Saya berharap forum diskusi politik tahun 2020 yang digagas Bakesbangpol dapat menemukan kolaborasi dan inovasi untuk menjawab persolan-persoalan politik kita,"ungkapnya.
Sementara itu Ketua Panitia, Bakri Atroriq mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, membangun rasa pengertian, toleransi dan kerja sama antara partai politik di Mimika.
Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan demokrasi Pancasila.
(Shanty)
