politik

Tim Dukcapil foto bersama anak-anak usai mencetak KIA di Atuka

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sejak Kamis (17/9) hingga Minggu (20/9) melakukan Pelayanan Jempol Adminduk di Atuka, Distrik Mimika Tengah.

Pelayanan adminduk sudah dapat dilakukan di Atuka karena daerah ini kini telah memiliki koneksi jaringan internet karena telah dibangun BTS yang merupakan bagian dari pengembangan Mimika sebagai smart city.

"Dulu jaringan putus-putus kami lakukan pelayanan secara offline. Sekarang di Atuka jaringan kencang, pelayanan adminduk bisa langsung online di tempat dan warga langsung bawah pulang dokumen mereka,"  ujar Kadis Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo kepada BeritaMimika.

Slamet menjelaskan, dokumen adminduk warga yang langsung terlayani di Atuka diantaranya KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Kartu ldentitas Anak (KIA) serta Surat Pindah penduduk antar kampung/distrik dalam wilayah Kabupaten Mimika.

"Masyarakat sangat berterimakasih kepada bupati dan wakil bupati karena mereka sangat puas dan bisa memiliki dokumen adminduk tanpa jauh-jauh ke Puspem," ungkapnya.

Slamet Sutejo menjelaskan, sudah dua hari di Atuka, antusiasme masyarakat sangat tinggi, hal ini terbukti tadi malam (kamis malam-red), pelayanan dilakukan hingga pukul 23.00 Wit.

"Kami sampai jam 11 malam. Itupun berhenti karena listrik PLN akan dimatikan pukul 00.00 Wit sebagaimana jadwal biasanya. Untuk pagi sampai dengan sore pukul 18.00 wit kami gunakan genset sendiri. Setelah pukul 18.00 Wit listrik PLN menyala dan kami bisa gunakan," ungkapnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokoler Pemda Mimika ini menjelaskan, pada hari pertama Kamis kemarin, dokumen warga yang terlayani adalah 106 Akte Kelahiran, 38 Kartu Keluarga, 20 perekaman eKTP, pencetakan eKTP 81 dan 42 Kartu ldentitas Anak (KIA).

"Selanjutnya hari kedua Jumat ini, masyarakat dari kampung lebih banyak lagi yang datang dari kampung lainya seperti Timika Pantai, Kekwa dan Aikawapuka. Semua dapat kami layani," ujarnya.

Slamet menambahkan, pada tahun 2021 nanti Dukcapil Mimika beserta beberapa distrik di pedalaman dan pesisir yang sudah terkoneksi jaringan internet akan berkolaborasi dalam program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/Distrik) khususnya di bidang kependudukan dan catatan sipil seperti yang sudah berjalan di Distrik Mimika Timur dan Mimika Baru.

"Ini semua merupakan perwujudan dari visi mewujudkan Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera. Kita melihat bahwa pelayanan seperti ini semakin mudah dirasakan masyarakat karena adanya program Mimika Smart City," terangnya kepada BM. (Ronald)

     Foto para peserta kegiatan bersama Wabup John Rettob

MIMIKA, BM

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Mimika menggelar kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dari denominasi gereja dan masjid yang ada di Timika.

Kegiatan yang dilaksanakan di MPCC, Rabu (16/9) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob ditandai pemukulan tifa.

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, pemuda adalah generasi penerus bangsa di mana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya.

Ia mengatakan, bangsa ini memiliki harapan besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju.

"Pemuda adalah generasi bangsa dan generasi Kabupaten Mimika. Jadi pemuda sekarang ini harus lebih semangat dan lebih inovatif,"tutur Wabup John.

Wabup berharap, Disparbudpora Mimika selaku pengelola organisasi kepemudaan agar dapat membuat kegiatan yang dapat mendukung serta memfasilitasi aktivitas kepemudaan dengan program-program kerja yang dapat meningkatkan sumber daya berkompeten yang mampu membantu pemerintah mengisi pembangunan di segala bidang.

Dijatakan, bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan merupakan suatu kegiatan yang sangat positif dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda pada organisasi kepemudaan dan sekaligus menambah wawasan tentang cara berorganisasi yang benar sesuai dengan harapan bangsa dan negara yang dicintai bersama.

"Pemuda sebagai kontrol sosial dan agen perubahan memiliki tanggung jawab dalam proses pembangunan nasional yang harus selalu belajar mengembangkan pengalaman seluas-luasnya sehingga visi misi positif organisasi kepemudaan dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas Kabupaten Mimika,"tutur Wabup John.

Diharapkan, dengan kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta mewujudkan pemuda yang berakhlak, cerdas, mandiri, kreatif dan inovatif memiliki jiwa kepemimpinan kewirausahaan yang mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan daerah.

"Apa yang disampaikan oleh narasumber harus diperhatikan dengan baik-baik. Pemuda sebagai kontrol sosial dan agen perubahan, harus memiliki tanggungjawab dalam proses pembangunan nasional dan harus selalu belajar mengembangkan pengalaman seluas-luasnya sehingga misi visi positif dalam organisasi yang dibentuk agar dapat dirasakab oleh masyarakat luas,"ungkapnya.

Sementara Ketua Panitia Anderias Ngurwuldan dalam laporannya mengatakan maksud dan tujuan dari kegiatan ini agar dapat mencetak generasi muda yang mandiri berdaya saing berkarakter dan memiliki jiwa kepemimpinan serta manajerial dalam mengelola organisasinya.

Selain itu agar dapat memberikan penyadaran dan pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam menata dan mengefektifkan organisasi dalam menjalankan kegiatannya dan dapat meningkatkan fungsi generasi muda serta bersama-sama menyatukan gerak dan langkah secara Sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan pemuda dan pemudi dari berbagai denominasi gereja dan masjid yang ada di Timika sebanyak 60 orang,"ungkapnya. (Shanty)

Anggota DPRD Mimika, Leonardus Kocu

MIMIKA, BM

Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Leonardu Kocu meminta bupati dan wakil bupati Mimika memberikan teguran keras kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum menyelesaikan proses lelang di instansinya.

Kocu menilai waktu tahun anggaran tinggal menyisahkan beberapa bulan lagi, jika hal ini diabaikan maka berdampak pada realisasi anggaran maupun program kegiatan.

“OPD-OPD harus lalukan pelelangan sesuai jadwal, sebentar sudah mau akhir tahun dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Proses lelang kan dilakukan di internal OPD masing-masing, kalau terlambat begini, apa masalahnya?," ujarnya.

Kocu melalui sambungan telepon menilai tiap pimpinan OPD harus menyadari tupoksi dan tanggungjawabnya karena menurutnya ini merupakan kepercayaan yang diberikan bupati dan wakil bupati.

"Kalau OPD yang menunda-nunda pekerjaan itu masalahnya apa sampai belum selesai lelang, apakah karena anggaran yang tidak ada atau memang tidak bisa lakukan. Bupati dan wabup harus berikan peringatan tegas kepada mereka, karena ini kewajiban yang melekat pada tugas masing-masing,” terangnya.

Kocu juga meminta OPD agar memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk berkembang.

Ini sesuai dengan amanah Perpres nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Artinya melalui perpres tersebut pengusaha local bisa harus diberdayakan. Prioritaskan nilai kontrak dibawah 500 juta untuk kontraktor lokal supaya mereka juga bisa berkembang sama seperti yang lainnya," harapnya. (Rafael)