politik

Johni Lingga

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta PT. Freeport Indonesia melakukan tes PCR atau polymerase chain reaction terhadap seluruh karyawannya karena hingga kini kasus Covid-19 di Mimika masih dominan produktif dari Distrik Tembagapura.

Hal ini disampaikan Juri Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19, Reynold Ubra kepada wartawan usai pertemuan penetapan Status Tanggap Darurat New Normal Jilid III yang dipimpin Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

"Dalam pembahasan tim gugus, bupati minta PTFI untuk lakukan tes massal PCR. Ini satu langka yang baik supaya bisa memotret. Kalau hari ini PCR hanya khusus untuk karyawan yang naik dan turun untuk cuti maka permintaan ini diberlakukan untuk semua karyawan dan tentu saja permintaan ini terintegrasi program kesehatan dan keselamatan kerja (K-3)," ungkap Reynold Ubra.

Menyikapi hal ini, Johni Lingga, Vice Presiden PTFI Hubungan Pemerintahan kepada BeritaMimika mengatakan saran dan permintaan bupati merupakan hal baik demi untuk menekan peredaran covid di Tembagapura.

"Ini saran yang bagus sekali. Nanti kami akan follow up dan diskusi bagaimana mekanismenya dengan kelompok kerja (pokja) yang dibentuk nanti," ujarnya.

Ia mengatakan hal tersebut karena melihat hasil traking dua mesin PCR di Mimika sudah sangat maksimal sementara karyawan termasuk kontraktor PTFI jumlahya ribuan orang.

"Kita kan punya dua mesin PCR dan dalam sehari bisa 200 sample. Memang kita akan targetkan semua nanti di tes tapi kita harus pikirkan bahwa jumlah yang dites 400 dalam sehari tapi satu hari hanya bisa membaca 200, maka kan sayang waktunya. Jadi kita harus koordinasi dulu bagaimana mekanismenya karena jumlah karyawan itu ribuan," terangnya.

Ia mengatakan, sebelum permintaan pemerintah daerah tentang tes PCR masal, selama ini PTFI mencoba melakukan tes terhadap karyawannya dalam jumlah yang banyak.

"Metode dari dinas kesehatan adalah tes PCR dilakukan berdasarkan hasil tracing. Jadi tidak semua, apalagi yang sehat juga harus di tes. Makanya kita harus diskusi dulu melalui kelompok kerja," ujarnya.

Dijelaskan, penanganan kasus Covid-19 di lingkungan kerja PTFI hingga saat ini tetap sama seperti sebelumnya dan selalu mengacu pada SOP penanganan Covid-19.

"Kita menggunakan sumber daya kita semua dalam bidang kesehatan, tidak dikurangi. Kita terus meningkatkan iklan kampenye tentang protokol kesehatan. Kasus di atas selalu banyak tapi rata-rata itu OTG. Mereka tidak punya gejala namun tes massal seperti yang diminta bupati juga penting. Makanya yang sekarang aktif tidak di rumah sakit, semuanya diisolasi. Ini yang selama ini kita waspadai," jelasnya. (Ronald)

Wabup John saat bertemu masyarakat di Jayanti

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mendatangi posko banjir bandang dan longsor empat kampung Distrik Tembagapura di Jayanti, Sabtu (1/7) siang.

Di posko ini Wabup John bertemu dengan tokoh masyarakat Aroanop, Isak Jangkup dan 4 kepala kampung yakni Kampung Jagamin, Baluni, Omponi dan Anggigi. Hadir pula Organisasi Kaum Intelektual Amunge Komoro (OKIA) Mimika.

"Saya kesana untuk lakukan koordinasi dan ingin tahu secara detail terkait dengan informasi banjir bandang dan longsor di 4 Kampung ini," ungkapnya kepada BeritaMimika via telepon.

Selain itu, ia juga ingin memastikan berapa kerugian materil dan korban jiwa seperti yang diinfokan dan apa yang menjadi hal mendasar kebutuhan masyarakat saat ini.

"Informasi dari masyarakat di sana bahwa 6 jembatan yang dibangun PTFI rusak termasuk 8 rumah dan kerusakan terbesar di Baluni dan Jagamin. Hanya saja kita belum bisa pastikan kebenarannya sehingga saya tadi suruh 4 kepala kampung ini bersama kepala distrik, besok atau senin jika cuaca mendukung mereka harus kembali ke kampung. Setelah mereka data semua keadaan disana, mereka akan infokan ke kita," jelasnya.

Wabup John mengatakan untuk situasional kemanan agar distribusi bantuan nanti, ia terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan TNI Polri.

"Untuk keamanan kami tetap koordinasi dengan TNI Polri tapi tadi kami minta ke kepala kampung untuk melaporkan situasi di sana juga ke pemerintah karena ini musibah. Jangan sampai bawa bantuan ada persoalan lain. Makanya semua harus dilaporkan secara detail," ungkapnya.

Kepada BeritaMimika, Wabup John memuji masyarakat Aroanop dan sekitarnya di Timika karena secara mandiri tanpa harus menunggu bantuan pemerintah, mendirikan posko bantuan.

"Ini merupakan rencana baik karena mereka memulai dari lingkungan dan keluarga dulu sebelum kelompok lain memberikan bantuan. Kami pemda pasti beri bantuan dan ke depan semua harus satu pintu supaya mudah dikoordinir," ungkapnya.

Selain bantuan bahan makanan, hal mendasar lainnya yang juga diminta masyarakat yang terkena banjir bandang dan longsor adalah bantuan obat-obatan dan medis.

"Paling penting obat-obatan dan tenaga medis. Di beberapa kampung yang terkena dampak serupa juga menyampaikan hal ini. Jadi semua ini kita harus perhatikan," ujarnya.

Setelah bertemu dengan masyarakat Wakil Bupati John Rettob kemudian mengunjungi Kampung Miyoko dan Atuka. Mereka juga mengalami musibah yang sama.

"Di Atuka air mulai surut tetapi di Miyoko masih terendam. Saya tidak ke Aikawapuka, tapi infonya di sana juga masih terendam. TNI Polri juga sudah ke sana. Masyarakat di sana juga butuh bantuan yang sama sehingga semua harus kita perhatikan," ujarnya.

Terkait dengan kondisi bencana alam di Mimika, terutama di Distrik Tembagapura, Wabup John kemudian menghubungi Wakil Menteri PUPR. Jawabannya, dalam waktu dekat staf kementerian akan ke Mimika.

"Saya langsung lapor kondisi di Mimika ke wamen PUPR dan mereka akan segera tindaklanjuti ini. Wamen sudah langsung perintahkan kepala balai dan kepala satuan kerja untuk perhatikan ini dan dalam satu dua hari ke depan mereka ke Mimika," ungkapnya. (Ronald)

Enam buah drump truck baru milik DLH

MIMIKA, BM

Salah satu upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melakui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menjaga kebersihan kota adalah dengan menambah fasilitas armada pengangkut sampah.

Penambahan armada pengangkut sampah tahun ini diterima DLH dari bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020.

Namun, armada yang terdiri dari 6 ambrol dan dump truck, 7 kontainer dan 5 unit roda tiga tersebut belum dapat digunakan.

"Kami DLH mengusulkan dan akhirnya Kementerian menyetujuinya. Tapi karena surat-surat masih dalam pengurusan makanya belum dapat digunakan," tutur Kepala DLH Mimika, Limi Mokodompit saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (24/7).

Selain surat, kendala lainnya adalah mereka harus menyiapkan tenaga sopir dan tenaga pengangkut sampah.

Untuk tenaga sopir dan tenaga pengangkut sampah, pihaknya akan mengusulkan di APBD Perubahan 2020 untuk pembiayaanya.

"Kita butuh penambahan 36 tenaga baru untuk sopir hingga pengangkut sampah. Mudah-mudahan dalam perubahan bisa terakomodir sehingga bisa segera dioperasikan tapi kalau tidak tahun depan baru bisa dioperasikan,"kata Limi.

Katanya, DLH berencana akan menambah 15 armada lagi untuk peremajaan armada yang sudah lama digunakan. Ini juga untuk menambah efeltifitas dan pelayanan petugas sampah dalam bekerja.

"Harapan kita bisa 70-an unit baik itu dump truck termasuk alat berat. Sementara kita masih pakai yang lama tapi itu sudah tua-tua, makanya kita mau remajakan semua. Nanti kita mau service dan deco lagi yang masih bisa saja tapi kalau yang tidak bisa kita istirahatian," ungkapnya. (Shanty)