politik

Pegawai Pemda Mimika saat mengikuti apel pagi

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob sejak menjabat sebagai orang nomor dua di kabupaten ini sedari awal selalu menyoroti kedisiplinan para pegawai dalam menggunakan pakaian dinas.

Hal ini menjadi prioritansya karena menurut Wabup John, pegawai pemerintah harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi semua orang terutama dalam kedisiplinan berpakaian.

Sayangnya hingga saat ini masih saja ada pegawai baik ASN maupun honorer di lingkup Pemda Mimika masih terlihat sembrono dalam menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapan atributnya.

Masalah berpakaian kembali disorotinya saat memimpin apel pagi di Sentra Pemerintahan, Selasa (17/3).

Ia kembali mengingatkan para bawahannya untuk memperbaiki penampilan mereka agar lebih neces dan rapih. Ia menegaskan bahwa displin bukan hanya tentang ketepatan waktu masuk dan pulang kantor saja namun juga tentang kelengkapan diri.

“Dalam penggunaan pakaian dinas, kita sudah diatur kapan menggunakan pakaian warna coklat keki, pakaian batik maupun pakaian olahraga, begitu juga dengan honorer. Tapi saya lihat masih ada yang gunakan pakaian dinas lengkap, tapi pakai sepatu olahraga. Ada juga pakaian yang tidak isi dalam tapi keluar. Tolonglah hal-hal yang kecil seperti ini harus diperhatikan, jangan kita ingatkan terus-menerus,” ujar Wakil Johanes Rettob.

"Kita sebagai ASN adalah yang melayani masyarakat, bagaimana kita mau melayani orang sedangkan diri kita sendiri saja tidak kita perhatikan," lanjutnya.

Selain menyoroti soal disiplin pegawai, pada apel pagi Selasa, Wabup John juga menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melakukan lelang.

"Sudah masuk minggu ke 3 dan saya masih dengar ada OPD yang belum lakukan lelang. Jangan lihat sudah ada job fit, lelang jabatan jadi takut nanti tidak di OPD itu lagi, tapi lelang kegiatan itu wajib dilakukan,"tegasnya.

Wabup John menyemangati para pegawainya agar tetap semangat dan antusias dalam bekerja. Ia meminta mereka untuk tidak terlalu memikirkan roling dan sebagainya.

Menurutnya, jabatan adalah amanah dan titipan. ASN sejati tidak perlu takut dan khawatir jika jabatannya dicopot atau digantikan oleh pimpinan.

"Sekali lagi, saya ingatkan jangan selalu menunda pekerjaan. Kalau bisa lakukan hari inu, lakukan. Kalau ditunda justru akan menimbulkan rasa malas untuk menyelesaikannya. Kerjalah sesuai dengan aturan dan tupoksi yang ada. Segeralah lakukan pelelangan agar tidak menghambat proses pemerintahan di tahun ini,” tegasnya. (Shanty)

Pertemuan di lantai III gedung A Pusat Pemerintahan

MIMIKA,BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika akhirnya membentuk tim gugus petugas pencegahan virus corona jenis baru atau Covid-19. Hal ini agar masyarakat tidak khawatir terhadap serangan penyakit menular yang berbahaya dan mematikan itu.

Pertemuan pembentukan gugus tugas ini dilaksanakan di ruang rapat lantai 3, Kantor Pusat Pemerintahan, Selasa (17/3) kemarin yang dipimpin Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob didampingi Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding, Asisten 3 Nicolas Kuahaty dan dihadiri direktur RSUD, direktur RS Kasih Herlina, Plt dinas kesehatan bersama pimpinan OPD lainnya.

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob mengatakan, pembentukan tim gugus tugas serta layanan fasilitas kesehatan merupakan instruksi presiden. Hal ini harus segera dibentuk guna mencegah adanya warga Mimika yang terjangkit Covid-19.

Tidak hanya itu, pembentukan gugus tugas juga sekaligus untuk mengcounter segala kesimpangsiuran pemberitaan tentang penyebaran corona di Mimika sehingga informasi tentang hal ini hanya dapat diakses memalui satu pintu informasi.

"Terutama kita bisa berikan informasi yang benar menyangkut penyebaran virus corona dan pencegahannya bisa di lakukan sedini mungkin, jika masyarakat mengetahui informasi ini secara baik dan benar,"jelas Wabup John.

Direktur RSUD Antonius Pasulu mengatakan dari hasil kunjungan ke fasilitas kesehatan bersama dinas kesehatan (Senin) ke beberapa layanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik maka Mimika sudah harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk mengatasi virus ini.

Ia mengatakan, di RSMM ada 4 ruang isolasi yang selama ini dipergunakan untuk pasien TB, hanya saja masih minim alat pelindung diri (APB), ia berharap agar kekurangan ini segera difasilitasi. Sementara di Klinik ISOS, ada 2 ruang isolasi yang dapat dimodifikasi.

"Kita juga harus melakukan pemeriksaan bagi karyawan yang baru pulang cuti dari luar daerah, terutama daerah yang terjangkit covid-19. Bagi karyawan yang tidak memiliki keluarga di Timika, akan disiapkan tempat di mile 38 sekaligus untuk memantau mereka,"jelasnya.

Lanjutnya, RSUD memiliki 2 ruang isolasi yang ada anteroom dan 4 ruangan yang bisa di gunakan. Namun kendala yang mereka miliki yakni belum adanya sekat (safety) untuk membatasi jangkauan dari luar.

“Semua bisa diakomodir terutama di RSUD karena ini keadaan darurat. Fasilitas memang terbatas walaupun SDM siap. Namun secara umum kita siap menghadapi covid-19 tentu dengan upaya-upaya yang maksimal dilakukan sembari kita siapkan SOP-nya,” ujarnya.

Selanjutnya, Plt Kadinkes Reynold Ubra, mengatakan bahwa kekisruhan yang terjadi selama ini bukan pada kasusnya namun maindset orang yang harus diubah agar bagaimana dapat menyelamatkan orang yang tidak sakit (terinfeksi-red).

"Langkah yang harus di lakukan adalah preemtif yang merupakan golden time yang harus dilakukan mulai dari Sentra Pemrintahan, RSUD dan lainnya,"kata Reynold.

Sementara itu, Direktur RS Kasih Herlina sekaligus Ketua IDI, Leonard Pardede mengatakan, kematian bisa capai 1-2 persen dengan usia 60 tahun ke atas di sertai sakit gula, ginjal dan lainnya.

"Kita harus siap dan jangan ada dokter yang libur. Setiap penumpang yang datang dari luar Timika kita anggap pembawa, agar tidak terjadi ODP dan PDP. Saya usulkan harus ada call center 24 jam dan brosur sebagai alat sosialisasi. Pencegahan harus mulai dari pintu masuk. Kita juga harus melakukan pengadaan termoscan dan desinfektan serta rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Leo.

Dalam pertemuan ini diberikan juga sosialisasi tentang Covid-19 oleh Dokter Spesialis Anak di RSUD, dr Rini Poesprojo.

Ia menjelaskan tentang bagaimana pola hidup sehat, tidak bersalaman, etika batuk dan bersin agar tidak membuat orang lain terjangkit serta pentingnya jarak bicara 1 meter.

Menurutnya, Covid-19 sangat rentan pada usia 60-an tahun. Penderita diabetes, ginjal, hipertensi bisa semakin parah jika terinfeksi virus ini. (Shanty)

Rombongan saat melihat Mimika Comand Centre

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika mendapat kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa (17/3) kemarin.

Rombongan yang datang ke Mimika ini merupakan perwakilan dari 14 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kehadiran mereka diterima langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, Demianus Katiop di Sentra Pemerintahan.

Pemada Mimika menyambut baik kedatangan rombongan ini. Bahkan bersama pegawai Pemda Mimika, mereka ikut melaksanakan apel pagi di Sentra Pemerintahan yang dipimpin Wabup John Rettob.

Selepas apel pagi, Wabup John bersama jajaranya melakukan pertemuan dengan rombongan ini di lantai 3 gedung A Pusat Pemerintahan.

Usai pertemuan Wabup John mengajak rombongan untuk melihat secara langsung Mimika Command Center. Mereka juga melihat bagaimana di ruangan ini Wabup John melakukan video call dengan warga di Kokonao dan petugas kesehatan di Atuka.

"Kita sebagai tuan rumah menerima kunjungan ini dan memberikan dukungan kepada mereka. Kita sharing pendapat karena mereka mau lihat dan belajar apa yang sudah kita lakukan di sini. Mereka mau melihat bagaimana pelimpahan kewenangan yang kita berikan kepada distrik, karena distrik ini sudah menjadi OPD sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, kunjungan ini juga untuk melihat bagaimana penggunaan APBD di distrik termasuk bagaimana cara membuat laporan seperti laporan LPPD, Lakip, dan Sakip.

"Intihnya kita mau tunjukan ke mereka bahwa apa yang dilakukan tiap OPD di sini juga dilakukan oleh pemerintahan distrik karena merupakan OPD sendiri,” terangnya.

Kepada perwakilan Kabupaten Kepulauan Yapen, Wabup John juga menuturkan bahwa dua distrik yakni Mimika Baru dan Mimika Timur telah menjadi pilot project layanan kependudukan dibawah pengawasan Dispencapil.

Artinya dua distrik ini telah dapat melakukan proses kependudukan secara langsung sama seperti yang dilakukan dispencapil. Dispencapil dalam hal ini hanya melakukan pengawasan dan mengupdatenya secara sistem.

“Mereka mau mempelajari hal seperti ini di kita. Jadi untuk kependudukan semua bisa dilakukan di dua distrik ini. Apalagi jaringan dan prasarana tersedia sehingga masyarakat kita tidak perlu datang jauh-jauh ke sentra pemerintahan, cukup ke kantor distrik saja,” ungkapnya.

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding menambahkan, beberapa kegiatan pelayanan juga sudah dilakukan oleh distrik sebagai bentuk penyerahan kewenangan.

Bahkan ada beberapa bentuk perijinan yang sudah boleh diberikan langsung oleh kepala distrik sesuai dengan batas-batas kewenangan. Hal ini tentu memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi kalau hanya mau urus ijin kios, masyarakat tinggal ke kantor distrik saja tidak perlu ke OPD terkait. Ini bentuk pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat,” ujarnya.

Porto Numberi, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan, mereka memilih Mimika karena Mimika adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan daerah kepada pemerintah distrik.

Dalam pengamatan mereka, prosedural pelimpahan kewenangan yang dilakukan di Mimika berjalan baik dan sesuai dengan tupoksi dan mekanisme kewenangan.

"Kami di Kabupaten Kepulauan Yapen pelimpahan kewenangan seperti ini belum terlaksana, hanya masih sebatas pembahasan. Kami ke sini dengan harapan agar apa yang kami dapat dan pelajari di Mimika dapat diterapkan di Yapen,” ungkapnya.

"Kami juga akan lakukan kunjungan ke Distrik Mimika Timur dan Mimika Baru sebagai sampel kami untuk dijadikan studi banding kami,"ujarnya. (Shanty)