politik

Kepala Bagian Kesra Setda Mimika, Richard Wakum

MIMIKA, BM

Sebanyak 67 lembaga atau organisasi agama di Kabupaten Mimika mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Mimika.

Kepala Bagian Kesra Setda Mimika, Richard Wakum mengatakan, bantuan dana hibah merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam hal keagamaan.

Para penerima hibah harus mengetahui kewajibannya terhadap penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai ketentuan.

"Jadi, untuk penerima hibah tahun 2025 sesuai dengan SK Bupati itu 67 penerima sesuai dengan beban keuangan daerah yang ada," kata Richard.

Ketika ditanya tentang berapa anggaran dana hibah tersebut, Richard mengaku tidak menghafalnya. Namun, dana hibah yang diberikan tahun ini dipergunakan untuk pembangunan gereja, masjid, mushola, pagar gereja, penimbunan gereja dan lain-lain.

Adapun, kriteria penerima hibah yakni harus tercatat resmi di Kementerian Agama, memiliki surat keterangan dari kelurahan atau kampung setempat, benar-benar bangunannya ada dan kalau baru membangun surat dokumen tanah harus jelas.

"Ini kita bicara sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Gubernur (Pergub). Jadi, penerima hibah di tahun 2025 mereka harus tahu bahwa dana hibah yang diterima tahun ini berlaku di tahun ini, harus dikerjakan di tahun ini juga," jelasnya.

Dalam Perbup juga, dikatakan Richard, penerima tahun ini tidak bisa lagi menerima ditahun berikutnya atau tidak bisa menerima berturut-turut. Sementara, untuk penerima dana hibah diatas Rp1 miliar, pencairannya bertahap dan tidak bisa satu kali pencairan.

"Jadi dicairkan tahap pertama dan penerima harus mempertanggungjawabkan dulu baru bisa mencairkan tahap kedua. Kalau belum ada pertanggungjawaban maka belum ada pencairan tahap kedua," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kabag Kesra Papua Tengah Edward Semuel Renmaur menuturkan, bahwa ini adalah Negara kesatuan Republik Indonesia sehingga tentu ada regulasi dari nasional yaitu PP dan Peraturan Menteri dalam negeri.

Setelah itu, ada regulasi daerah yaitu Peraturan Gubernur dan juga ada Peraturan Daerah di Kabupaten Mimika.

"Setelah kita paham regulasi, baru kita bicara soal tata kelolanya. Tata kelolanya nih colaborate (kolaborasi-red) jadi dari pemberi hibah dan juga penerima hibah," kata Edward.

Lanjutnya, pemberi hibah berpedoman pada visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, berpedoman pada fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dan melihat kepatutannya, kebermanfaatannya dan layak tidak orang yang menerima hibah.

Pada prinsipnya, hibah pemerintah itu tidak diberikan 100 persen sesuai permintaan. Jadi, nanti tim dari pemerintah akan melihat kira-kira objek penerima ini layak atau tidak untuk menerima hibah.

"Dan yang paling penting adalah hibah itu tidak boleh berturut-turut dan juga terus-menerus," pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya sosialisasi

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Sosialisasi Fasilitasi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi khususnya pemilik kios dan penjual pinang, yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Jumat (20/6/2025).

Sekretaris Dinsos Mimika, Philippe Dolame mengatakan kesejahteraan sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan ini tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makan dan minum, tetapi juga mencakup kebutuhan sosial, berupa pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

"Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial," kata Philippe.

Lanjutnya, melalui pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber pendapatan, meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pada kegiatan ini, pemberdayaan ekonomi dimaksud berupa pemberian dana stimulan dengan titik fokus pada masyarakat yang kurang mampu khususnya yang memiliki usaha seperti kios dan penjual pinang, yang berdomisili di empat distrik yaitu Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Iwaka dan Distrik Wania.

"Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta agar dapat mengelola dana stimulan ini dengan baik, sehingga bisa menopang ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan keluarga," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Ostomina Siagian dalam laporannya menyampaikan, tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial masyarakat daerah kabupaten/kota dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau keluarga.

"Anggaran yang digunakan adalah berasal dari APBD Mimika dari dana bagi hasil tahun anggaran 2025," pungkasnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong juga Forkopimda bersama-sama meresmikan Aplikasi Mimika Centre

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika resmi meluncurkan aplikasi Mimikacenter. Peluncuran yang berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (19/6/2025) diresmikan langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong juga Forkopimda.

Mimikacenter adalah sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan berbagai aduan, keluhan, hingga usulan terkait pelayanan publik.

Aplikasi ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Aplikasi Mimikacenter dapat diakses di website https://mimikalapor.com/

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, peluncuran aplikasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan masukan dan keluhan tanpa harus bertemu langsung dengan pimpinan daerah.

Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang merasa sulit menyampaikan aspirasi karena akses ke Bupati, Wakil Bupati, atau pimpinan OPD terbatas. 

Hal tersebut mengakibatkan, sering kali keluhan berujung pada aksi unjuk rasa. 

"Maka dengan demikian Mimikacenter hadir sebagai solusi dan jawaban atas kebutuhan itu,” kata Bupati John.

Bupati John menuturkan bahwa Mimikacenter merupakan pusat kendali terpadu berbasis teknologi informasi, yang dilengkapi fitur pelaporan publik, call center, manajemen data, informasi lalu lintas, hingga sistem koordinasi lintas instansi.

Ia mencontohkan, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, masyarakat dapat langsung melaporkannya melalui aplikasi, dan informasi tersebut otomatis diteruskan ke unit Lantas di lokasi kejadian.

Selain itu, Mimikacenter juga berperan sebagai sarana koordinasi antar instansi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan publik.

Bupati JR mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk turut menggunakan dan menjaga keberlangsungan aplikasi ini.

“Saya juga akan menyiapkan agen-agen aplikasi di setiap distrik agar masyarakat pedalaman lebih mudah mengakses layanan ini. Saya percaya, melalui sistem ini kita benar-benar mewujudkan 'Gerbang Emas' Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat yang adil dan bersejarah,” ungkapnya. (Shanty Sang)