politik

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot foto bersama pimpinan OPD dan peserta

MIMIKA, BM

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Person In Charge (PIC) layanan terpadu Mimika Center.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Cenderawasih 66, Selasa (11/11/2025) lalu dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot dalam sambutannya mengatakan kegiatan bimtek PIC layanan terpadu Mimika Center sangat penting dalam mendukung implementasi program pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas (Smart City).

Program ini juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penataan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

"Layanan terpadu Mimika Center diharapkan menjadi pusat pelayanan publik terpadu berbasis digital yang mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah daerah,"kata Ananias.

Ananias mengatakan, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya SDM yang kompeten, tanggap dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya.

Katanya, transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan aplikasi. Namun kuncinya ada pada SDM yang adaptif dan berintegritas.

"Sehingga melalui kegiatan ini seluruh peserta yang bertugas sebagai PIC di setiap perangkat daerah dapat meningkatkan pemahaman, ketrampilan dan tanggungjawab dalam mengelola sistem pelayanan terpadu,"ujarnya.

Oleh karena itu, kata Ananias, kegiatan ini bukan hanya sekedar pelatihan teknis tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen koordinasi antar OPD dalam mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan akuntabel.

"Kegiatan ini bukan hanya sekedar pelatihan teknis tetapi juga menjadi momentum dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel,"ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bidang E- Government pada Diskominfo Mimika, Robert Kambu, mengatakan bahwa kegiatan bimtek ini bukan sekadar pelatihan tetapi juga bertujuan memberikan komunikasi pengaduan masyarakat melalui layanan Mimika Center.

"OPD diharapkan dapat menggunakan fitur-fitur dan pengaduan dari masyarakat untuk mewujudkan Mimika yang cerdas, objektivitas dan akuntabel menuju gerbang emas,"pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto Istimewa/nampak pemuda-pemudi yang tergabung dalam APA saat memalang pintu dengan melakukan ritual adat Kamoro.

MIMIKA, BM

Merasa tidak dihiraukan oleh Pemkab Mimika terkait permintaan kuota khusus CPNS bagi anak Amungme dan Kamoro, Aliansi Pemuda Amungsa (APA) kembali lakukan aksi demo pada Selasa (11/11/2025) lalu.

Aksi demo kali ini melakukan pemalangan di pintu masuk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, jalan Poros SP5.

Ketua APA, Elois Kemong saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa aksi ini adalah kesekian kalinya, yang mana merasa tidak lagi dihiraukan Pemkab Mimika.

"Pemalangan hari ini dengan adat saudara kita dari suku Kamoro. Ini untuk menggugah hati Pemkab, sehingga bisa meluangkan waktu bertemu APA dan memberi kejelasan," ujarnya.

Menurutnya bahwa hal ini perlu diperhatikan, mengingat yang dituntut adalah yang berkaitan dengan Undang-undang Otsus.

"Aksi dilakukan ini tanpa kriminalitas dan pengerusakan fasilitas umum. Sebelum aksi ini saya sudah surati dan berupaya datangi kantor Puspem untuk bicarakan hal ini,tapi tidak digubris,makanya hari ini kami palang kantor BKPSDM," ujar Elois. (Ignasius Istanto)

Suasana saat rapat koordinasi.

MIMIKA, BM

Polres Mimika menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dalam rangka penyelesaian konflik antar kelompok yang kembali memanas di Distrik Kwamki Narama.

Rapat Koordinasi bersama unsur forkopimda,yakni Pemkab Mimika, DPRK, TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri ini dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, S.I.K., M.H, pada Selasa, (18/11/2025) di Mako Polres Mimika, Mile 32.

Kasi Humas, Iptu Hempy Ona menyampaikan bahwa dalam arahan Kapolres, konflik tersebut bukan merupakan konflik antar suku, melainkan persoalan antar keluarga yang telah berlangsung lama dan menimbulkan lebih dari 40 korban luka,serta satu korban meninggal dunia. 

"Tiga orang provokator dan Kepala Perang (Woemum ), serta salah satunya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)," katanya.

Kata Iptu Hempy bahwa dalam rapat tersebut Kapolres juga menyampaikan perlunya dukungan dari Pemda Mimika berupa pendirian tiga pos pengamanan semi permanen dalam dua hari ke depan.

"Pos ini akan ditempati personel gabungan untuk memonitor pergerakan kelompok dan mencegah eskalasi , serta dalam proses pengamanan nantinya agar dapat dibantu oleh Kodim 1710/Mimika dan Satpol PP,"katanya.

Lanjutnya," Kapolres juga meminta dukungan Kejaksaan dan Pengadilan, terkait penerapan pasal terhadap pelaku tindak kekerasan.Kapolda Papua Tengah merekomendasikan, agar proses hukum bagi Woemum dan provokator harus dilakukan di luar Kota Timika," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Mimika, Fiser Wiliam Monim, menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum, dan menilai pembangunan pos pengamanan sebagai langkah penting untuk mengantisipasi dan meningkatkan keamanan di Kwamki Narama.

Sedangkan Kepala Distrik Kwamki Narama Naftali Edwin Hanuaebu, menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh menjadi lahan perang dari konflik yang berasal dari luar Mimika, serta mendorong perlunya Perda untuk mengatur hal tersebut.

"Yang terlibat konflik itu dominan warga luar,sehingga kami dukung supaya tindak tegas para Woemum dan provokator. Kami juga sangat dukung pembangunan pos penjagaan," ujar Edwin.

Hal yang sama juga disampaikan oleh  Kasdim 1710/Mimika,Mayor Inf Abdul Munir bahwa konflik di Kwamki Narama harus diselesaikan segera dan harus ditindak tegas.

"Konflik yang terjadi ini syarat ditunggangi  kepentingan yang mana beberapa oknum memanfaatkan momen ini. Bantuan dana tidak boleh diberikan kepada kelompok yang menjadikan konflik sebagai kebiasaan," tegasnya.

Sementara itu Asisten II Pemda Mimika,Frans Kambu menyatakan bahwa terkait permintaan pendirian pos pengamanan itu akan dibahas bersama dengan Kesbangpol untuk percepatan tindaklanjut. (Ignasius Istanto)