Politik & Pemerintahan

Bupati Mimika dan Ketua TP PKK Kunjungi Tiga Distrik Terluar di Mimika

Bupati Mimika Johannes Rettob dan Ketua TP PKK Ny. Susy Herawaty Rettob berserta rombongan tiba di Kampung Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh

MIMIKA, BM

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mimika bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Daerah Mimika dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) untuk melihat langsung kondisi masyarakat di 3 distrik terluar Mimika yakni Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Amar.

Kunker tersebut dilaksanakan selama empat hari terhitung sejak Sabtu (1/11/2025) hingga Selasa (4/11/2025) dipimpin langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Herawaty Rettob didampingi Wakil Ketua TP PKK Mimika Ny. Periana Kemong.

Kunker ini juga melibatkan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika.

Di Distrik Mimika Barat Jauh dilaksanakan peresmian layanan listrik, meninjau pembangunan Puskesmas, rumah jaga dan sekolah serta melaksanakan ibadah Minggu bersama warga setempat.

Sementara, di Distrik Mimika Barat Tengah, dilaksanakan peresmian sarana air bersih sekaligus berdialog dengan masyarakat.

Di Distrik Amar, Bupati John Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong kembali melakukan tatap muka dengan warga serta meresmikan proyek air bersih dan meninjau pembangunan di Kampung Ipaya sebelum kembali ke Timika pada Selasa (4/11/2025).

Dalam Kunker yang keempat kalinya ini, TP PKK Mimika bersama Pemkab Mimika, DPRK dan Dekranasda memusatkan perhatian akan pembangunan di tiga distrik tersebut yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, insfrastruktur, sarana dan prasarana serta pendataan langsung di lapangan.

Selain itu juga, untuk mendengar secara langsung keluhan, aspirasi dan masukan dari masyarakat 3 distrik yang dikunjungi.

Hal ini merupakan bentuk komitmen visi misi Johannes Rettob-Emanuel Kemong yakni Membangun Dari Kampung ke Kota. (Red)

Disnakertrans Mimika Mulai Susun Rencana Strategis Ketenagakerjaan Lima Tahun Mendatang

Suasana berlangsungnya forum diskusi

MIMIKA , BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi gelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabuparen Mimika tahun 2025-2029 sebagai bagian dari upaya strategis pembangunan ketenagakerjaan lima tahun mendatang.

Adapun tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengumpulkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menyusun dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang strategis dan aplikatif.

Selain itu juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi isu-isu, dan merumuskan kebijakan serta strategi peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendukung arah pembangunan Kabupaten Mimika.

Bupati Mimika Johannes Rettob melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Everth Lucas Hindom mengatakan forum diskusi ini merupakan bagian dari proses strategis dalam menyusun rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) Mimika dimana dokumen perencanaan tenaga kerja makro ini sebagai kompas dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa mendatang.

Pembangunan ketenagakerjaan baik di tingkat pusat hingga daerah harus mampu menjawab empat hal yakni pertama bagaimana yang belum bekerja dapat bekerja atau yang sudah bekerja baik di sektor informal maupun formal dapat meningkat penghasilannya.

Kedua, bagaiamana yang sudah bekerja dapat bekerja dengan aman (tidak sampai kena PHK) dan sejahtera untuk hidup layak.

Ketiga, bagaimana yang belum kompeten menjadi lebih kompeten dan keempat bagaimana tercipat suasana kondusif antara dunia usaha dan industri dengan serikat pekerja/serikat buruh dan para tenaga kerja.

“Pembangunan ketenagakerjaan adalah aspek fundamental dalam pembangunan daerah. Melalui FGD ini diharapkan dapat dirumuskan strategi peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan antisipasi terhadap perubahan pasar kerja akibat globalisasi dan teknologi,” tandasnya. (Elfrida Sijabat)

Top