politik

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Hingga 22 Mei 2024, pendapatan daerah Mimika sudah mencapai Rp2,4 triliun dari target pendapatan murni Rp6,6 triliun.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah mengatakan, pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan dana bagi hasil dari Provinsi Papua Tengah.

"Kalau belanjanya itu keseluruhan Rp7,5 triliun, sedangkan pendapatannya Rp6,6 triliun yang mana itu ditutupi dari pembiayaan silpa. Silpa itu Rp900 miliar jadi angkanya balance. Sehingga, realisasi sampai hari ini Rp2,4 triliun,"kata Dwi.

Dwi mengatakan, bahwa pada bulan Juni nanti PTFI berencana membayar pajak daerah seperti PBB, pajak air tanah dan lainnya. Mudah-mudahan sesuai prediksi sehingga total pajak daerahnya bisa naik menjadi 50 persen dari target.

"Kan biasa kalau enam bulan itu kalau pajak daerah bisa kita capai, kalau keseluruhan biasanya belum. Masih capaian di 40 persenan. Nanti di bulan Oktober, Sepetember dan Desember biasa sudah mendekati 70 hingga 80 persen, kadang-kadang bisa lebih,"ujarnya.

Sementara untuk target PAD tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp800 miliar.

"Iya, PAD kita naik, tapi sampai saat ini realisasi masih kecil masih Rp100 miliar. Karena PTFI belum bayar pajak-pajak daerah itu. Kalau sudah bayar pasti naik. Pajak restoran, penerangan jalan dari PTFI juga masih 0, ini baru realisasi 23 persen. Kalau bayar sudah besar bisa 70 sampai 80 persen,"pungkasnya. (Shanty Sang)

Marianus Maknaipeku

MIMIKA, BM

Saat ini sedang berlangsung tahapan asesment seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang diikuti oleh empat ASN, yang mana kedepannya salah satu tanggung jawab Sekda yaitu melaksanakan program kegiatan dan visi misi bupati dan wakil bupati.

Terkait seleksi sekda ini, tokoh masyarakat sangat berharap harus ada keberpihakan pada putra daerah khususnya Amungme maupun Kamoro.

Hal ini diingatkan Marianus Maknaipeku, tokoh masyarakat kepada media, Selasa (16/04/2024).

"Mereka yang ikut tes ini adalah figur-figur terbaik. Namun harus ada keberpihakan pada orang asli Papua, kami tidak mau orang Papua khususnya dari dua suku hanya jadi bunga atau tameng saja, karena setingannya sudah ada orang sehingga timbul kekecewaan," ungkap Marianus.

Jika dilihat dari para kandidat, menurut Marianus ia sudah tahu siapa yang bakal terpilih, namun hal tersebut harus didasari pada hati nurani.

"Kalau dari peta kandidatnya itu kita sudah tahu siapa yang akan terpilih duduk jadi Sekda. Kami juga tidak mau provokasi masyarakat untuk demo agar orang kami bisa masuk atau dapat, sekarang tinggal bagaimana hati nurani saja," ungkapnya.

Di kesempatan ini, dirinya menegskan terkait pernyataan Mendagri bahwa dalam waktu dekat menuju Pilkada 2024, tidak boleh ada transit pemerintahan atau rolling pegawai.

"Karena hal ini jika dilakukan maka akan ada sanksi. Kami minta Mendagri mohon menyurati secara resmi kepada Pemda Mimika bahwa dalam rentang Pilkada tidak boleh rolling, sehingga jika kondisi dipaksakan berarti itu ada kepentingan pribadi," kata Marianus. (Ignasius Istanto)

Pengambilan janji sumpah dalam pelantikan anggota PPD se-Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Kamis (16/5/2024).

MIMIKA, BM

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mimika melaksanakan pelantikan anggota panitia pemilihan distrik (PPD) se-Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Kamis (16/5/2024).

Sebanyak 90 anggota PPD secara resmi dilantik oleh Ketua KPUD Mimika, Dete Abugau, disaksikan para komisioner yang hadir dan jajaran stakeholder terkait.

Lewat sambutannya, Dete berpesan kepada seluruh PPD agar senantiasa mengutamakan komunikasi dan koordinasi yang baik.

"Pada kesempatan ini, saya mau kasih tahu ke teman teman bahwa yang sangat penting itu komunikasi, koordinasi supaya kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik ke depannya," ujarnya.

Dia berharap seluruh anggota PPD dapat bekerja dengan berpegang teguh pada sumpah dan janjinya yang tertuang di dalam pakta integritas.

"Itu sudah poin-poinnya yang kita pegang. Jadi, kemarin pengalaman saya sudah berteriak berteriak bahwa PPD ini produk lama. Ini teman-teman KPU lama tidak terima, mereka malah balik serang kita lagi. Tapi itu lah fakta. Dengan PPD yang dilantik hari ini, kami harapkan bisa membantu kami sehingga dapat sama-sama kita kerja begitu," tuturnya.

Dete juga menegaskan agar PPD tidak disetir oleh kepentingan-kepentingan oknum tertentu yang mana dapat mencoreng keberlangsungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Jadi, tidak boleh lagi ada kepentingan-kepentingan dua tiga orang yang mau atur kita begini-begitu. Tidak boleh. Kamu sudah bersumpah di depan pemuka agama jadi itu sudah, tetap semangat," tandasnya.

"Penting di sini adalah komunikasi, kordinasi. Kalau ada hal yang memang tidak paham, tidak mengerti, komunikasikan. Tanya ke bagian data SDM, ke bagian hukum, itu penting," pungkasnya. (Endy Langobelen)