politik

Hadiwiyono saat menunjukkan surat undangan yang tidak sesuai nama aslinya

MIMIKA, BM

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sudah berlangsung Rabu (14/02/2024) sejak pagi menuai banyak kritikan dari masyarakat.

Hal ini seperti dialami oleh salah satu warga Jalan Serui Mekar, yang merasa tidak puas dengan pihak penyelenggara pemilu kali ini.

Pasalnya undangan yang diterimanya untuk melakukan pencoblosan di TPS 40, Kelurahan Otomona khusus Dapil 3 itu bukan nama aslinya atau nama sebenarnya.

"Itu bukan saya punya nama, undangan itu atas nama Simon, kenapa bisa dikasih ke saya dan ini menjadi pertanyaan besar," ungkap Hadiwiyono saat menunjukkan surat undangan yang tidak sesuai nama aslinya.

Selain itu dirinya juga menyayangkan ada sekelompok warga dari luar yang bukan warga di TPS 40 datang untuk memilih.

"Gara-gara mereka yang bukan warga disini itu datang dan antri untuk coblos, makanya warga kami yang di TPS 40 ini lebih memilih balik atau pulang," kesal Hadiwiyono.

Lanjutnya,"Pelaksanaan pemilu kali ini tidak baik jika dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Jujur saya protes untuk pihak penyelenggara," sambungnya.

Hal ini juga sama dialami oleh beberapa warga lainnya yang berada di Kelurahan Dingo Narama khususnya Dapil 2 yang mana tidak memperoleh atau mendapatkan surat undangan padahal mereka adalah warga lama, yang mana pada pemilu sebelum-sebelumnya itu selalu mendapatkan surat undangan.

Selain itu beredar video yang diduga terjadi di Kampung Karya Kencana dimana belum dilakukan pencoblosan oleh masyarakat namun sudah dilakukan penghitungan suara. (Ignasius Istanto)

Wabup John saat memasukan surat suara ke kotak suara

MIMIKA,BM

Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob melakukan pencoblosan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 06 Kelurahan Pasar Sentral tepatnya di Busiri Ujung, gang sahabat, Rabu (14/2/2024).

Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob beserta istri Ny Suzi Rettob dan anak tiba di TPS sekitar pukul 10 lewat.

Wakil Bupati Johanes Rettob mengatakan, dirinya datang ke TPS 06 karena sesuai dengan online bahwa tempat pemilihan berada di TPS 06.

"Sebenarnya ini jauh sekali dari tempat tinggal saya tetapi DPT seperti itu jadi kita ikut,"kata Wabup John.

Wakil Bupati Mimika ini bahkan tidak mendapat undangan memilih atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara.

"Saya tidak terima undangan dan hanya gunakan KTP jadi saya harus antri. Itu tidak masalah untuk saya tetapi ini akan memberikan kesempatan bahwa pemilu ini tidak dapat dilakukan dengan baik karena tempat TPS berpindah-pindah dan tidak sesuai dengan kita," ungkapnya.

Dengan kondisi tersbut, pada akhirnya Wabup John tidak dapat melakukan pencoblosan padahal TPS berada di damping rumahnya. 

Sementara itu ketika ditanya bagaimana antusias masyarakat, ia mengaku antusias masyarakat di TPS cukup baik.

"Mudah-mudahan pada akhir nanti partisipasi masyarakat bisa naik karena pada pemilihan 2019 partisipasi masyarakat hanya 69 persen," ujarnya.

Menurutnya, kalau partisipasi masyarakat tidak banyak maka akan memberikan peluang terjadinya kecurangan. Jadi kalau masyarakat tidak gunakan haknya maka haknya akan digunakan oleh orang lain.

"Hari ini kan kita melakukan pesta demokrasi dan saya sebagai wakil bupati saya himbau kepada masyarakat untuk caleg mereka betul-betul sudah bekerja tetapi secara aturan bahwa nanti akan ada yang dipilih. Karena dari 500 sekian caleg hanya 35 yang dipilih di Mimika, di provinsi juga demikian,"ujarnya.

Oleh sebab itu kepada semua calon ia meminta mereka untuk harus menginstrospeksi diri. Jika tidak bekerja dengan baik maka jika tidak terpilih maka harus menerima dengan baik. 

Ia juga berpesan untuk jangan terlalu berharap banyak karena tidak ada jaminan walau caleg adalah pengurus partai.

"Saya harap semua melakukan pemilihan ini dengan baik, jujur, adik, transparansi. Yang tidak terpilih iklaskan hati, mungkin bukan sekarang tapi Tuhan punya yang lain,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika, Provinsi Papua Tengah, Frans Wetipo.

MIMIKA, BM

Pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024 yang dijadwalkan dimulai pada pukul 07.00 WIT hingga 13 00 WIT pada Rabu kemarin, namun ada tiga TPS di Kelurahan Kuala Kencana pelaksanaan pencoblosannya molor alias terlambat.

Keterlambatan pelaksanaan pencoblosannya itu disebabkan karena para petugas KPPS tidak bisa hadir karena diduga mendapat intimidasi, sehingga baru bisa dilaksanakan pada sore harinya yang diambil alih oleh PPD.

"Saat kami cek memang ada informasi bahwa pihak penyelenggara tidak hadir diduga mendapat intimidasi. Jadi terkait hal ini kami akan tindaklanjuti bersama tim Gakkumdu dengan cek ke lapangan, karena petugas KPPSnya juga kami belum ketemu secara langsung," ungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika, Provinsi Papua Tengah, Frans Wetipo saat ditemui di Kuala Kencana, Rabu tadi malam (14/02) 2024).

Selain masalah di Kuala Kencana, ada dugaan indikasi kecurangan di Pemilu kali ini juga terjadi di beberapa TPS. Namun kata Ketua Bawaslu, pihaknya belum menerima laporan secara resmi.

"Sampai jam begini (tadi malam) belum ada laporan resmi yang masuk dan saya juga belum dengar dan belum cek. Karena laporan itukan kita harus terima secara tertulis sebagai bukti,"kata Frans.

"Kalau informasi tersebut saya belum dengar, tapi secara pantauan ke beberapa tempat untuk masalah DPT acak itu hampir merata, dimana ada yang namanya di tempat lain terus orangnya di kelurahan lain, bahkan ada yang terima surat pemberitahuan pemungutan suara itu atas nama orang lain,"sambungnya.

Karena belum ada laporan aduan secara resmi, kata Frans, Bawaslu tidak bisa secara langsung mengeluarkan rekomendasi ke KPU untuk bisa dilakukan PSU.

"Karena kita juga harus cek di lapangan terkait kebenarannya atau tidak. Kalau memang benar ada indikasi kecurangan berarti itu pasti dilakukan PSU. Tapi harapan kami tidak ada PSU karena kalau PSU lagi dana negara habis," katanya (Ignasius Istanto)