politik

MIMIKA, BM

Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru menghasilkan 20 usulan program kegiatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024.

Adapun 20 usulan tersebut diantaranya, pada bidang Sosbud sebanyak 7 usulan, fispra sebanyak 9 usulan dan ekonomi sebanyak 4 usulan.

Kegiatan ini dilakukan di Hotel Samumambo, Jumat (8/3/2024).

Foto - Foto : Shanty Sang - Berita Mimika

Sekretaris Distrik Mimika Baru, Alan Tassa saat menukul tifa pada pembukaan Musrenbang Kelurahan Otomona.

Sekretaris Kelurahan Otomona Yanto La Ali dan tim asistensi Bappeda foto bersama peserta Musrenbang.

Tampak peserta Musrenbang saat mengikuti kegiatan Musrenbang Kelurahan Otomona.

Peserta Musrenbang perempuan kompak foto bersama.

Peserta Musrenbang laki-laki foto bersama

Panitia kegiatan Musrenbang foto bersama dengan Sekretaris Distrik Mimika Baru, Alan Tassa dan tim asistensi Bappeda.

Suasana berlangsungnya kegiatan

MIMIKA, BM

Distrik Kuala Kencana menampung 93 usulan program kegiatan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik, Kamis (14/3/2024).

Kegiatan ini mengusung tema, "Pembangunan Infranstruktur untuk Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul".

93 program usulan yang diusulkan oleh delapan kampung dan dua kelurahan ini yang menjadi prioritas terbanyak di bidang Fispra sebanyak 37 usulan dan bidang Sosial Budaya (Sosbud) 37 usulan. Sedangkan, bidang ekonomi 19 usulan.

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Mimika, Yakobus Kareth dalam sambutan mengatakan, perencanaan pembangunan yang dirancang bersama diharapkan tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini, namun juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang.

"Program pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat, serta terukur sesuai aspirasi dan juga tuntutan masyarakat, sehingga dibutuhkan kepekaan dan komitmen yang tinggi," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemi Gobai, mengatakan beberapa program usulan yang disampaikan dari berbagai kampung dan kelurahan adalah layanan Posyandu, rumah layak huni, perbaikan jembatan, pembangunan perumahan dokter dan pegawai.

Menurutnya, usulan pembangunan rumah bagi tenaga kesehatan agar supaya mereka dekat dan bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat secara cepat.

"Itu adalah usulan-usulan yang kami terima sementara ini. Dan saya kira semua prioritas, jadi kita dahulukan kebersihan lingkungan terhadap semua kelurahan dan kampung seperti program yang kita buat yaitu, "Distrik Kuala Kencana Idolaku" kemudian masuk ke program pembangunan lainnya," pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng usai kegiatan

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menegaskan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan penginputan rencana pekerjaan dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) guna menghindari keterlambatan pembangunan dan penyerapan anggaran.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat bersama dengan seluruh pimpinan OPD di Hotel Swis Bell-Inn, Senin (4/3/2024).

Eltinus mengatakan APBD 2024 Mimika dengan jumlah Rp7,5 Triliun bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga paket atau rencana pekerjaan harus segera dimasukan di dalam RUP, sehingga tidak ada keterlambatan.

"Karena kami tidak mau orang tertawa kita dana terlalu besar tapi tidak digunakan (terserap) dengan baik," kata Bupati.

Bupati pun memberikan atensi bahwa apabila ada Pimpinan OPD yang tidak dapat memanfaatkan atau mengelola anggaran di instansinya maka pimpinan tersebut harus diberikan sanksi.

"Sanksinya itu dia (pimpinan OPD) harus mundur dari jabatan itu, karena dia tidak mampu untuk kelola anggaran tersebut hingga capai target," ujarnya.

Ia juga menyebut dirinya tidak ingin mendengar ada alasan dari OPD ada anggaran yang tersisa sehingga menjadi Silpa.

"Tidak boleh ada kata Silpa kan itu, jadi anggaran sebesar Rp7,5 triliun itu harus dihabiskan, sehingga kami mau segera dijalankan itu program-program itu,"tuturnya.

Omaleng menambahkan, bagi OPD yang mengelola anggaran besar seperti pendidikan, kesehatan, dan PUPR untuk segera melakukan pelelangan, sehingga target penyerapan anggaran maupun pembangunan tercapai.

"Penyerapan tahun kemarin itu hanya mencapai sekitar 80 persen belum sampai 90 juga belum, sehingga kami harap penyerapan anggaran bisa sampai 100 dan itu tergantung OPD dan operator masing-masing, input itu cepat sedikit," ungkapnya. (Shanty Sang)