Politik & Pemerintahan

PDIP dan Calegnya Raih Suara Terbanyak di Papua Tengah

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu (16/03/2024)

MIMIKA, BM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk calon DPR RI, Sabtu (16/03/2024) dini hari.

Perolehan suara dibacakan langsung oleh Anggota KPU Papua Tengah, Sepo Nawipa, dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Aula LPP RRI Nabire.

Dari hasil yang dibacakan, suara terbanyak untuk DPR RI adalah calon dari Partai PDIP nomor urut 1 atas nama Kamarudin Watubun sebanyak 278.024 suara.

Kemudian disusul calon dari partai Golkar yakni Soedeson Tandra dengan perolehan suara sebanyak 197.995 suara. Selanjutnya calon dari Partai Nasdem, Natalis Tabuni, yang meraih suara sebanyak 154.117 suara.

Adapun jumlah pengguna suara yang sah sebanyak 1.126.683 dan suara tidak sah sebanyak 6.797.

Di samping itu, suara tertinggi untuk partai di Provinsi Papua Tengah diraih juga oleh PDIP dengan perolehan 289.738 suara.

Posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan jumlah suara 256.718. Kemudian disusul oleh Partai Nasdem yang mendapatkan suara sebanyak 157.978.

Secara lengkap, berikut perolehan suara partai politik di daerah pemilihan Papua Tengah.

1. PKB: 24.173 suara
2. Partai Gerindra: 50.644 suara
3. PDIP: 289.738 suara
4. Partai Golkar: 256.718 suara
5. NasDem: 157.978 suara
6. Partai Buruh: 11.538 suara
7. Partai Gelora: 3.796 suara
8. PKS: 30.158 suara
9. PKN: 6.465 suara
10. Partai Hanura: 5.152 suara
11. Partai Garda: 2.256 suara
12. PAN: 119.72 6suara
13. PBB: 16.978 suara
14. Partai Demokrat: 7.660 suara
15. PSI: 90.402 suara
16. Partai Perindo: 6.918 suara
17. PPP: 41.570 suara
18. Partai Ummat: 4.813 suara. (Endy Langobelen)

Malam-Malam, Sejumlah Massa Pendukung dan Saksi Minta Pleno Tingkat Kabupaten Dihentikan

Ketua KPU Mimika saat bertemu dengan sekelompok masyarakat yang lakukan aksi protes du depan pagar gedung Eme Neme Yauware.

MIMIKA, BM

Sejak awal pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024 hingga pleno tingkat Kabupaten, banyak hal tidak berjalan sesuai harapan untuk para caleg maupun saksi dan masyarakat.

Terbaru, pada Selasa malam (05/03/2024) di depan pagar masuk gedung Eme Neme Yauware ada sekelompok masyarakat melakukan demo damai.

Mereka mengaku sebagai saksi parpol dan saksi  caleg serta sebagian masyarakat yang merupakan pendukung dari salah satu caleg.

Aksi protes yang dilontarkan oleh mereka terkait diduga ada persoalan atau permasalahan perhitungan suara tingkat distrik tidak sesuai dengan pleno penetapan di tingkat Kabupaten.

Menurut mereka hal ini terjadi karena adanya permainan dari pihak PPD, pasalnya ada suara dari salah satu caleg di Dapil IV Distrik Wania tidak sesuai dengan penghitungan suara di TPS.

Mereka menegaskan, perhitungan suara tingkat distrik tidak sesuai dengan pleno penetapan di tingkat kabupaten.

"Kami mau tanyakan suara dari caleg kami itu kurang atau hilang banyak itu ada dimana atau jangan-jangan dijual. Kami punya bukti di lapangan, karena yang kami tulis itu kenapa tidak sesuai,"ungkap sejumlah warga yang ikut dalam aksi tersebut.

Selain itu, dalam aksi tersebut mereka meminta agar pleno tingkat kabupaten untuk Distrik Wania dihentikan.

"Kami minta stop pleno di tingkat kabupaten, karena pleno tingkat distrik saja belum dilakukan dan kami C1 saja belum dicocokan tapi kenapa sudah pleno kabupaten," ujar salah satu saksi Parpol.

Sementara hal yang sama juga dialami seorang caleg dari partai Garuda di wilayah Kwamki Narama. Ia merasa suaranya hilang.

"Saya datang mau cari PPDnya itu dimana, saya punya bukti dan kenapa suara saya di Landu Mekar itu hilang. Saya seorang tokoh dan harapan saya harus jadi anggota DPRD, karena saya mau bangun negeri saya," ungkap dari caleg tersebut.

Menanggapi aksi malam-malam ini, Ketua KPU Mimika Dete Abugau menyampaikan bahwa KPU tidak punya wewenang atau hak untuk merubah hasil, tapi menetapkan hasil dari tingkat distrik.

"Kami dari KPU itu tidak merubah hasil dari tingkat distrik. Yang sekarang itu pleno tingkat kabupaten, jadi disini hasil dari distrik itu ditetapkan disini," katanya dihadapan warga.

Usai mendengar penjelasan dari ketua KPU Mimika, warga maupun salah satu caleg tersebut akhirnya membubarkan diri. (Ignasius Istanto)

Musrenbang Kelurahan Otomona Hasilkan 20 Usulan Program

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru menghasilkan 20 usulan program kegiatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024.

Adapun 20 usulan tersebut diantaranya, pada bidang Sosbud sebanyak 7 usulan, fispra sebanyak 9 usulan dan ekonomi sebanyak 4 usulan.

Kegiatan dilangsungkan di Hotel Samumambo, Jumat (8/3/2024).

Musrenbang tahun ini Kelurahan Otomona mengusung tema "Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kita Wujudkan Pembangunan Yang Terencana dan Berkelanjutan".

Sekretaris Kelurahan Otomona, Yanto La ali muda mengatakan, banyak sudah permasalahan yang dulu di bawah ke Musrembang telah mendapat solusi atau jawaban dari Pemerintah Kabupaten Mimika.

Beberapa diantaranya seperti, normalisasi kali di Jalan Kaimana dan Serui Mekar, pembangunan jalan dalam lingkungan, pembangunan drainase dalam lingkungan dan pembangunan POS PEKA.

"Untuk itu di harapkan bagi semua peserta yang mengikuti Musrembang ini untuk dapat berperan aktif dalam menyampaikan setiap permasalahan yang ada di lingkungan, juga pada tempat kerja kita bersama,"ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Distrik Mimika Baru, Alan Tassa mengatakan, dalam Musrenbang ini para RT, tokoh agama dan lainnya dapat mengusulkan program kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat yang mana belum direalisasikan di tahun ini agar dapat di realisasikan pada tahun 2025.

"Kalau untuk jalan tailing, jalan aspal itu sudah di jawab untuk dikerjakan di tahun 2024 ini. Dan mudah-mudahan usulan sekarang ini bisa di akomodir lagi di tahun 2205 mendatang,"ungkapnya.

Alan menambahkan, bahwa tujuan utama dari musrenbang ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, sehingga program-program pembangunan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kelurahan. (Shanty Sang)

Top