politik

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Bappeda Mimika menggelar Sosialisasi Kepmendagri nomor 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri nomor 050.5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Cartenz, Jumat (28/7/2023) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais.

Dalam sambutannya Paulus Dumais mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan kepada seluruh jajaran OPD bertanggungjawab dalam menyusun program dan kegiatan.

Penyusunan harus mengacu pada kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat dari Kepmen ini.

Sesuai arahan undang-undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dimana penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

"Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Salah satu isu pada tahun 2023 adalah agar dilakukan percepatan penyusunan dokumen RKPD yang diselaraskan dan sinkron kebijakan dengan pembangunan nasional tahun 2024," jelas Paulus.

Menurut Paulus, sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan tahun 2024.

Dengan adanya pemutakhiran Kepmendagri tahun 2023, OPD di Kabupaten Mimika sangat diharapkan menyesuaikan dengan kebijakan yang baru ini. Penyesuaian ini memungkinkan akan berimplikasi pada beberapa perubahan program dan kegiatan.

"Saya berharap pimpinan OPD mengambil langkah-langkah strategis dan inovasi yang diperlukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program, antar kementrian/ lembaga dan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling mengatakan, kegiatan ini sangat penting, oleh sebab itu diharapkan agar semua OPD dapat mengikutinya dengan baik.

Katanya, Kepmendagri yang disosialisasikan ini juga akan menjadi arahan bagi pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun anggaran 2024.

"Kami berharap tiap OPD memperhatikan perubahan program kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi tupoksi masing-masing," Harap Yohana.

Dikatakan, keluarnya Peraturan Pemerintah 106 tahun 2021 dan peraturan pemerintah Nomor 107 tahun 2021 menegaskan bahwa ada beberapa kewenangan provinsi yang limpahkan ke kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua.

Sementara PP nomor 107 tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan pengawasan dan rencana induk percepatan pembangunan dalam pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua itu ada 

"Maka dari itu kita perlu menyesuaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya," ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama Pj Bupati Mimika dan anggota DPRD Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2022 kepada DPRD Mimika.

Dokumen LKPJ tersebut diserahlan oleh Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito kepada Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng.

Penyerahan dilaukan dalam rapat paripurna Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD), Rabu (26/7/2023) di ruang rapat paripurna.

Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan, APBD Mimika sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Opini ini sudah diraih dalam tujuh tahun berturut-turut dan diharapkan terus dipertahankan," ujarnya.

Laporan pertanggung jawaban ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengaktifkan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.

Pj Bupati Valentinus menyebutkan pendapatan daerah dianggarkan senilai Rp4.667.566.752. 900,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.392.024. 388.604,61 atau sebesar 115, 52 persen.

Sementara belanja daerah dianggarkan senilai Rp4.983.328.497.097,00 dan terealisasi sebesar Rp4.425.055.865.198,47 atau 88,80 persen.

Dari total realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 maka dihasilkan surplus sebesar Rp966.968.523. 406,14.

Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 dianggarakan senilai Rp319.761.744.197,00 yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2021, terealisasi senilai Rp319.761.744.197,00 atau 100 persen.

Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarakan senilai Rp4.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah, terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100 persen.

Sehingga saldo pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah Rp315.761.744.197,57.

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi belanja daerah yang menghasilkan surplus sebesar Rp966.968.523. 406,14 dan pembiayaan netto sebesar Rp315.761. 744.197,57 maka saldo silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.282.730.267.603,71.

Selain itu untuk jumlah aset tahun 2023 sebesar Rp9.748.466.786.035,51, jumlah kewajiban sebesar Rp157.714.452.393,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp9.590.752.333.642,52.

Selain materi LKPJ dan PP-APBD kata Valen pemerintah masih memiliki agenda lainya yakni pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023, penyusunan APBD 2024 dan Raperda Non APBD.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan disampaikan kepada dewan untuk dibahas bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng menyampaikan bahwa Penyampaian LKPJ dan PP APBD merupakan agenda tahunan sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

LKPJ tahun anggaran 2022 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2022 terhadap pelaksanaan APBD Mimika, pencapaian sasaran, pembangunan, kinerja dan program yang harus dipertanggung jawabkan sebagai organisasi kinerja.

“Sedangkan untuk pertanggungjawaban PP ABPD merupakan siklus akhir tahun dalam proses tata kelola Pemerintahan setelah sebelumnya di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Daerah secara normatif.

"Pertanggunjawaban ini merupakan tangkapan prosedural yang dilakukan pengawasan oleh instansi yakni BPK, Kemendagri, dan DPRD,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengawasan DPRD Mimika bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi, pengawasan yang disiapkan oleh TAPD kabupaten Mimika agar dapat digambarkan secara jelas dan terperinci.

“Kita hendaknya menyadari pengelolaan keuangan yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui partisipasi dan peran dari seluruh pemangku kepentingan," ujarya.

"Karena dengan terwujudnya sistem keuangan yang berkualitas bisa menjadi dasar tersampaikannya penyerapan dan penerapan Smart City. Untuk itu diharapkan peran aktif pimpinan Pemda Mimika dan OPD terkait,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Nampak anak-anak semangat mengikuti Karnaval HUT RI Ke-78

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan karnaval dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 78.

Karnaval yang dipusatkan di Pelataran Gedung Eme Neme Yauware, Sabtu (5/8/2023) dibagi dalam kategori pelajar dan umum.

Walau saat pelaksanaan kegiatan cuaca tidak bersahabat namun tidak memutus semangat peserta karnaval.

Terbukti, ribuan anak tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) tetap mengikuti Karnaval HUT ke-78 RI.

Mereka bahkan hadir disaat hujan besar mulai mengaliri Kota Timika sejak pukul 08.00 Wit.

Para peserta ini tampil menawan, cantik, elegan, macho, keren, dan sangat modeling dalam balutan busana adat nusantara dan aneka profesi yang mereka kenakan.

Tidak ketinggalan, para orangtua yang ikut mengantar dan mendampingi anak-anak mereka juga terlihat sangat modis dengan apa yang mereka kenakan.

Menurut data panitia peserta karnaval kemarin diikuti 38 TK dan 46 SD. Ini menunjukan bahwa momentum semangat kemerdekaan tahun ini, cukuplah meriah.

Rute khusus peserta TK dan SD dimulai dari Eme Neme melintasi putaran kapsul Jalan Belibis dan kembali finish di Graha Eme Neme Yauware.

Kegiatan Karnaval TK dan SD ini dibuka oleh oleh Assisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika Hendriette Tandiono.

Hendriette kemudian memberikan semangat kepada para peserta dan mengucapkan terima kasih karena telah terlibat dalam perayaan HUT ke-78 RI tahun 2023.

"Semoga kegiatan ini dapat membuat kita semua tetap bersatu," harapnya.

Di festival kategori TK dan SD ini, ada momentum menarik yang tidak disadari secara kasat mata.

Ternyata Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga hadir dalam karnaval tersebut. Keduanya hadir diapit burung Garuda, lambang negara ini.

Mereka hadir tidak secara fisik namun hanya dalam potret berbingkai yang dibawa di depan barisan oleh tiga anak asli Papua asal SD
YPPK Waonaripi.

"Ehhh ada Bapak Jokowi dan Bapak Amin juga di karnaval HUT RI di Timika," ujar seorang warga yang kemudian menarik perhatian wartawan BM.

"Hidup Jokowi, hidup Jokowi," teriak beberapa anak dari jalur lain Belibis saat berpapasan.

Karnaval kemarin sangatlah nasionalis dan dipenuhi berbagai corak keberagaman penuh dengan warna kemeriahaan.

Diantara berbagai corak tersebut, warna merah putih selalu mendominasi keberagaman yang ada yang ditampilkan oleh semua perserta karnaval baik TK maupun SD hingga para guru dan orangtua murid yang ikut mendampingi anak-anak mereka. (Shanty Sang)