hukum kriminal

Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi (tengah) saat menunjukan 26 butir amunisi yang dilapor warga di Makodim, Mile 32, Kamis (13/10/2022)

MIMIKA, BM

Seorang warga Kilometer 8 menemukan amunisi di kebunnya pada 2020 lalu. Selama dua tahun ia menyimpan amunisi tersebut dan takut melaporkannya ke pihak keamanan (TNI/Polri).

Pada Juni 2022 lalu, Ia kemudian memberikan informasi tersebut kepada anggota Intel Makodim 1710 Mimika terkait temuannya itu.

Namun penyerahan 26 amunisi ini terbilang tidak mudah karena butuh proses hingga tiga bulan lamanya baru amuisi dapat diserahkan.

Demikian disampaikan Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi kepada media di Makodim, Mile 32, Kamis (13/10/2022).

"Ia temukan di kebunnya dan kemungkinan amunisi ini milik kelompok bersenjata yang menyerang Kuala Kencana pada 30 Maret 2020 lalu. Usai penyerangan itu mereka lari ke kilo 8 kumpul dan minum-minum di sana dan amunisi tertinggal di sana," ungkapnya.

Dandim menjelaskan bahwa awalnya masyarakat yang menemukan amunisi tersebut merasa takut dan khawatir untuk memberitahukan temuannya, namun berkat pendekatan persuasif, ia akhirnya menyerahkan 26 butir amunisi ini ke Intel Makodim.

Ia menjelaskan bahwa 26 butir amunisi yang ditemukan terdiri atas 20 butir kaliber 556 mm buatan Pindad, 5 butir kaliber 38 mm buatan Pindad dan sisanya merupakan amunisi kaliber 9 mm buatan lugher Amerika Serikat.

"Kami dapat info ini dari unit intel Kodim. Selama ini dia mau lapor tapi takut akhirnya dia simpan selama 2 tahun ini. Dia ketemu anggota kami pada bulan Juni, sampaikan hal ini. Kami kemudian beri penjelasan dan pendekatan ke dia dan setelah 3 bulan, dia akhirnya menyerahkan ke kami," jelas Dandim.

Menurut Dandim 1710 Mimika, walau rata-rata merupakan buatan tahun 2000 dan sudah berkarat namun menurutnya amunisi ini masih dapat digunakan baik untuk senjata organik maupun rakitan.

"Masih bisa meledak. Ini berbahaya sekali jika sampai jatuh ke tangan pihak sebelah," ujarnya.

Secara prosedural, Dandim mengatakan pihaknya akan menyerahkan amunisi tersebut ke Kodam. Menurutnya 26 butir amunisi ini tidak akan lagi digunakan dan akan dihancurkan.

"Kami tidak sampaikan inisialnya karena jaga keselamatan dia juga. Dia juga minta hal tersebut. Kami juga sudah dalami dan dia bukan bagian dari pihak sebelah (KKB)," jelasnya.

Pada kesempatan ini, Dandim Mimika mengajak masyarakat agar tidak takut untuk membuat laporan kepada TNI-Polri jika menemukan amunisi atau peristiwa lain yang berhubungan dengan hal tersebut. (Ronald Renwarin)

Para tersangka pembunuhan yang disertai mutilasi dikawal ketat anggota pada saat rekontruksi di Jalan Budi Utomo

MIMIKA, BM

Kejaksaan Negeri Mimika mengembalikan berkas perkara tahap satu tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi ke penyidik Polres Mimika untuk dilengkapi, yakni persyaratan materill dan formil.

Hal ini disampaikan Kejari Mimika melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Mimika Masdalianto, Rabu (12/11).

"Itu petunjuk dari kami untuk dilengkapi penyidik karena ada kekurangan. Apalagi saat ini penyidik lagi lakukan pengembangan terhadap DPO yang berhasil ditangkap, jadi ini penting buat kasus ini secara menyeluruh," ungkapnya.

Oleh karena agar berkasnya tidak bolak balik pihaknya selalu berkoordinasi bukan hanya bersurat saja, namun berkoordinasi secara langsung.

"Supaya bisa menggambarkan bagaimana perkembangannya," katanya.

Terkait dengan apakah berkas perkara awal dari tiga tersangka sebelumnya itu dijadikan satu atau tidak dengan DPO yang sudah ditangkap? menurutnya hal itu akan dilihat mengingat banyak faktor yang menentukan terutama untuk pembuktian.

"Yang jelas dari kami dan tim penyidik itu niat dan tujuan sama yakni keberhasilan dipenuntutannya nanti. Jadi apapun berkas itu terpisah atau disatukan tujuannya itu tetap diputusan,"ujarnya. (Ignasius Istanto)

Kajari Mimika,Sutrisno Margi Utomo saat memaparkan pentingnya penggunaan dan pengawasan dana desa

MIMIKA, BM

Penyalahgunaan Dana Desa atau dana kampung sangat mudah ditemui dan hasil akhirnya, para pengguna akan berurusan dengan hukum.

Oleh karena itu, dalam penggunaannya setiap aparatur kampung baik kepala kampung maupun bendaharanya harus memperhatikan tertibnya administrasi.

Hal ini disampaikan Kajari Mimika, Sutrisno Margi Utomo dan Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Sihol Parlingotan dalam kegiatan Penerangan Hukum Sosialisasi Prioritas Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa tahun 2022 Kepada Aparat Kampung di Mimika, Rabu (12/10/2022) di Kantor Kejaksaan Negeri Mimika

Kajari Mimika, Sutrisno Margi Utomo menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting agar tidak terjerat proses hukum. Karena dana desa itu diberikan untuk dikelola bagi masyarakat.

"Jadi intinya nanti kalau terima dana kampung atau dana desa harus digunakan dan dipertanggungjawabkan. Yang penting jangan fiktif, kalau fiktif itu tidak boleh nanti ada yang tahu maka bisa dilaporkan,"ungkapnya.

Apabila ada laporan dari masyarakat, kata Kajari, pihaknya tidak langsung memproses tetapi akan diundang untuk dimintai klarifikasi.

"Kejaksaan tidak langsung masuk ke dalam dan langsung proses, tapi kita akan berikan waktu terlebih dahulu dengan memanggil untuk sampaikan apakah laporan itu benar atau tidak," kata Sutrisno.

Kajari memberikan pesan kepada aparatur kampung untuk selalu memperhatikan proses administrasi dengan baik karena pada akhirnya hal itulah yang dipertanggungjawabkan.

"Perlu ketahui bersama bahwa terkait penyalahgunaan dana kampung saat ini seperti dialami dua aparatur kampung yang terlibat korupsi dan sudah mengikuti proses sidang," ujar Sutrisno.

Ditambahkannya, apabila aparatur kampung belum memahami pengelolaan administrasi maka pihaknya mempersilahkan untuk melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Kejaksaan.

"Karena tugas Kejaksaan itu adalah melakukan upaya-upaya pendampingan atau pencegahan. Itu yang kita kedepankan dan itu kita lakukan terhadap pemerintah dan aparat kampung. Kita bisa berikan masukan dan langkah-langkah,"ujar Sutriano.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Sihol Parlingotan bahwa giat ini sangat bermanfaat bagi aparatur kampung dalam mengelola dana kampung atau dana dana desa.

"Supaya kepala-kepala desa itu jangan sampai bermasalah dengan hukum dan tidak masuk penjara. Jadi intinya itu yaitu tertib administrasi, itu aman dan tidak ada yang berani otak-atik," ungkapnya.

Sihol juga berharap aparatur kampung bisa koordinasi dengan inspektorat terkait hal-hal yang belum dipahami. Pasalnya inspektorat juga sebagai pengawal.

"Harus terbuka karena kita tahu SDM kita seperti apa, nanti kita arahkan terkait apa yang mau dikonsultasikan. Karena di inspektorat itu ada ada inspektur pembantu wilayah 1, 2, 3 dan 4, jadi sudah dibagikan ke tiap distrik,"ungkapnya.

Lanjutnya," Kepala kampung juga tidak usah takut datang ke Kejaksaan kalau memang untuk meminta petunjuk atas ketidaktahuan. Seperti kita di inspektorat juga begitu, kalau tidak tahu kita sampaikan ke inspektorat provinsi untuk mohon petunjuknya. Jadi tujuan kita dalam kegiatan ini supaya aparatur kampung tidak lagi terjerumus dengan hukum," pesannya. (Ignasius Istanto)