politik

Wabup John saat mengunjungi masyarakatnya di PT PAL

MIMIKA, BM

Akibat hujan terus menerus beberapa minggu terakhir ini membuat rumah warga di wilayah PT PAL I terendam banjir. Tidak hanya rumah, kebun hingga tempat ibadah juga terendam banjir.

Oleh sebab itu, masyarakat PT PAL I Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika meminta kepada Pemerintah untuk membuatkan rumah bagi mereka.

Akibat dari banjir tersebut membuat 300-an warga harus mengungsi dengan membuat tenda untuk berteduh karena rumah mereka terendam banjir.

Masyarakat PT PAL menyampaikan hal ini kepada Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob saat Wabup John mengunjungi lokasi tersebut, Selasa (14/7), guna memberikan bantuan sembako dan melihat keadaan masyarakatnya.

Tokoh Pemuda setempat, Demianus Magai mewakili masyarakat PT PAL I kepada Wakil kepada Wabup John mengatakan kondisi ini selalu mereka alami di musim penghujan seperti saat ini.

"Kami minta kepada pemerintah supaya dibuatkan rumah permanen yang jauh dari sungai. Kami juga siapkan laporan yang akan kami serahkan langsung ke bapak wakil bupati supaya dapat ditindaklanjuti," tutur Demianus.

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob langsung menerima laporan itu dan menyampaikan bahwa apa yang diserahkan akan ditampung untuk kemudian dibahas bersama dalam agenda pemerintahan.

"Ini kita tampung tapi tidak bisa langsung berikan jawaban. Sabar ya, nanti kita lihat untuk pembangunan wilayah ini ke depannya. Karena banjir ini terjadi hanya saat hujan. Kami pemerintah akan evaluasi keadaan ini," tutur Wabup John.

Wabup John meminta kepada warga yang rumahnya sudah tidak lagi terendam banjir agar kembali ke rumah masing-masing.

“Saat ini warga yang mengungsi mereka belum berani kembali ke rumah karena mereka takut ada banjir susulan. Saya datang ini untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Kita lihat kebutuhan mereka terutama makan, minum dan tenda. Ini semua harus kita bantu karena merupakan tanggungjawab kami," ungkapnya kepada wartawan. (Shanty)

Wakil Bupati Johannes Rettob saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika selama ini memiliki persoalan tapal batas tanah dengan 6 kabupaten tetangga di lingkup Provinsi Papua dan 1 kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Enam kabupaten ini adalah Intan Jaya, Paniai, Asmat, Puncak, Deiyai, Dogiayai dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Dari 7 masalah tapal batas ini, ternyata 4 diantaranya telah berhasil diselesaikan oleh Pemda Mimika.

Hal ini menjadi salah satu jawaban pembuka Pemerintah Daerah Mimika yang disampaikan Wakil Bupati Johannes Rettob pada Paripurna III Masa Sidang II DPRD Mimika tentang Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Senin (13/7) malam.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob dari podium DPRD mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sangat serius dalam menyelesaikan persoalan tapal batas tanah.

Ia mengatakan pada 13 Maret 2020 lalu, difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Pemda Mimika telah menyelesaikan 4 segmen batas wilayah dengan 4 kabupaten.

"Masalah yang sudah terselesaikan adalah tapal batas Mimika dan puncak, Mimika dan Intan Jaya, Mimika dan Paniai serta Mimika dan Asmat," ungkapnya diiringi tepu tapak anggota dewan dan tamu undangan yang hadir.

Ia mengatakan 3 kabupaten lain yang sedang dalam proses adalah Mimika dan Deiyai, Mimika dan Dogiayai serta Mimika dan Kaimana.

"3 kabupaten ini sementara dalam proses. Mohon dukungan agar kita segera dan secepat mungkin menyelesaikannya. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan Fraksi Nasdem, Gerindra dan Mimika Bangkit," ujarnya. (Ronald)

Foto Bersama Usai Paripurna II 

MIMIKA, BM

Pengesahan RPJMD 2020-2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika oleh DPRD Mimika sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan Selasa (14/7) besok.

Tahapan hari ini merupakan tahapan paripurna pandangan enam fraksi DPRD Mimika dan paripurna jawaban Pemda Mimika terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Enam fraksi DPRD Mimika pada siang tadi, Senin (13/7) telah selesai menyampaikan pandangan mereka terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024.

Paripurna II ini dipimpin langsung Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng didampingi Wakil Bupati Johanes Rettob, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Mimika.

Fraksi Nasdem secara mendalam menanyakan enam hal kepada Pemda Mimika. Semuanya berhubungan dengan strategi Pemda Mimika dalam menjalankan RPJMD.

Pandangan Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan Yustina Timang, diawali dengan penegasan bahwa Raperda RPJMD merupakan Raperda strategis karena mempunyai dokumen perencanaan daerah untuk 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah.

Lanjutnya, berdasarkan isi tujuan pembangunan berkelanjutan isu nasional dan regional terdapat enam prioritas pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Mimika ke depan.

Fraksi ini ingin Pemda Mimika menjawab semua pertanyaan yang disampaikan agar diketahui masyarakat dan DPRD sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

"Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD untuk mengawali perubahan kultur masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi atau efek sosial yang lebih besar?," ujarnya.

Ia juga menanyakan bagaimana strategi Pemda Mimika dalam mendorong infrastruktur daerah khususnya kawasan pesisir dan pegunungan.

"Bagaimana pemerintah daerah menetapkan sektor SDM untuk bisa punya daya saing dalam manatap perubahan-perubahan sosial dan memperkuat aksebilitas terhadap pekerjaan," ujarnya lagi.

Fraksi ini juga mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah menerapkan analisis resiko yang dihadapi jika capaian yang ditetapkan daerah diprediksi terlalu tinggi.

Selain itu bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendorong adanya perbaikan informasi teknologi, layanan informasi publik dan penguatan data base yang aksebilitas untuk kebijakan dan informatif kepada masyarakat luas.

"Dan bagaimana strategi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam 5 tahun kedepan untuk memperbaiki pengelolaan program prioritas Kabupaten," ungkapnya.

Fraksi Gerindra diwakili Nurman Karupukaro meminta Pemda Mimika menitikberatkan enam prioritas pembangunan guna dapat mengatasi permasalahan di kabupaten ini.

Yakni peningkatan SDM berbasis Iptek, meningkatkan ketertiban dan keamanan daerah, pemenuhan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan infrastruktur untuk mendorong akses yang belum merata, reformasi birokrasi dan peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan.

"Kami juga minta agar RAPBD untuk segera ditetapkan," ujarnya.

Fraksi Partai Golkar yang mengawali pandangan dalam Rapat Paripurna II masa sidang II diwakili Ketua Fraksi Mariunus Tandiseno. Fraksi ini sangat mendukung Raperda tentang RPJMD.

Walau demikian, fraksi ini juga memberikan masukan kepada Pemda Mimika. Mereka meminta pemerintah daerah memperjuangkan masyarakat di enam bidang, yakni pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keuangan dan aset daerah serta bidang pembangunan dan infrastruktur.

Fraksi PDIP yang melalui Yulian Salosa, mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika tentang komitmennya untuk melaksanakan program-program berdasarkan beberapa isu tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pandangan Fraksi PKB dibacakan Miller Kogoya, menyampaikan bahwa pendapat fraksi-fraksi terhadap RPJMD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 merupakan mekanisme dan prosedur normatif dalam memberikan pendapat pada proses pengelolaan program pemerintah daerah.

Katanya, dalam penyusunan RPJMD dari pemerintah daerah Fraksi PKB selalu mendorong dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar selalu memperhatikan aspek yang menjadi trending isu dan sering dialami oleh masyarakat.

"Kami memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan RPJMD ini agar pemerintah daerah mengakomodir dan memperhatikan distrik-distrik yang berada di pegunungan maupun pesisir,"tutur Miler.

Pandangan Fraksi Mimika Bangkit yang terdiri atas gabungan Partai Demokrat, Perindo dan PSI dibacakan Lenonardus Kocu.

Fraksi ini menekankan peningkatan SDM berbasis iptek sehingga pemerintah daerah perlu
menyusun langkah-langkah strategi yang real dan terukur dalam peningkatan kualitas SDM.

Ditegaskan pula bahwa keamanan daerah harus memberikan rasa aman, nyaman dan tertib. Keamanan bukan bukan hanya urusan TNI/Polri tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

Selain pemenuhan pelayanan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Fraksi Mimika Bangkit juga memberikan pandangan agar pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali mengenai pengelolaan dana desa.

"Pemerintah daerah perlu evaluasi kembali faktor-faktor penyebab terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Juga harus menyediakan sarana penerangan, air bersih, sarana komunikasi yang cukup untuk kebutuhan daerah serta peningkatan infrastruktur secara merata, meningkatkan reformasi birokrasi dan sektor-sektor ekonomi unggulan,"ungkapnya.

Sementara itu, hingga pukul 20.00 Wit malam ini, Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRD tentang Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD belum dimulai. Padahal agenda ini awalnya dijadwalkan pukul 19.00 Wit. (Shanty)