politik

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau menyerahkan Berita Acara kepada Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

MIMIKA, BM

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika,Tahun Anggaran 2026 resmi melangkah ke tahap berikutnya setelah delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan persetujuan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRK Mimika, Kamis (27/11/2025).

RAPBD senilai Rp 5.644.590.782.243 tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika tentang Pendapat Akhir Fraksi dan Penutupan Pembahasan RAPBD 2026.

Paripurna ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, kepada Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

Meski disepakati, 8 fraksi memberikan catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyatakan bahwa masukan serta kritik yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

Persetujuan RAPBD ini merupakan puncak dari proses legislasi dan penganggaran yang berjalan secara intensif, terbuka, dan konstruktif.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada TAPD dan seluruh OPD yang telah bekerja siang dan malam untuk menyiapkan serta menindaklanjuti masukan dewan,” kata Primus.

Primus juga mengapresiasi Tim Banggar dan seluruh fraksi yang telah menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan secara optimal.

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan DPRK dalam mengawal pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2026.

"Selanjutnya kita bawa ke Pemprov Papua Tengah untuk dievaluasi dan disahkan, sehingga seluruh program dapat dimulai pada Januari 2026 dan penyerapan anggaran bisa maksimal,” tutur Wabup Kemong.

Wabup Kemong meminta agar semua pihak tetap bersinergi membangun Mimika. Hari ini disahkan, maka besar harapannya seluruh pembangunan dapat mulai fokus berjalan pada Januari 2026. (Shanty Sang)

Nampak personel gabungan saat berada di dermaga YPMAK hendak berangkat ke Kapiraya.

MIMIKA, BM

Sebanyak 70 personel gabungan baik dari Polres Mimika, Kodim 1710/Mimika, dan Yon B Pelopor Brimob Polda Papua Tengah dikerahkan ke Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah pada Kamis dini hari (27/11/2025).

Ini guna mengantisipasi potensi bentrok susulan antar kelompok warga di Kampung Mogodagi (KM 09) pasca insiden pembakaran rumah dan fasilitas Bandara Kapiraya pada 24 November 2025.

Kabag Ops Polres Mimika, AKP Hendri A. Korwa, S.I.K., M.H dalam arahannya menegaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat terdampak serta mencegah meluasnya konflik.

“Kita hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif, serta melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan serta laksanakan tugas sesuai prosedur dan selalu mengutamakan keselamatan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kabag Ops juga meminta sinergitas dan komunikasi aktif seluruh personel TNI–Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Polres Mimika bersama TNI akan terus melakukan pengamanan secara humanis, cepat, dan profesional demi terjaganya keamanan serta ketertiban masyarakat,” ujar AKP Hendri.

Perlu diketahui dalam pergeseran pasukan itu menggunakan 6 unit speedboat milik Polairud, Dinas Perhubungan, Papua Star, dan Camar Papua.(Ignasius Istanto)

Foto bersama Gubernur Papua, Bupati Mimika dan pihak Papua Divestasi Mandiri usai Rapat Umum Pemegang Saham 

JAYAPURA, BM

Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemda Mimika selaku pengelola dana 10 persen saham PT Freeport melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama PT Papua Divestasi Mandiri (PDM) di Kantor Gubernur Papua, Rabu (26/11/2025).

Dalam RUPS ini, Pemprov Papua diwakili Gubernur Mathius D. Fakhir, Bupati Johannes Rettob mewakili Mimika sementara PT PDM dihadiri Plt Direktur Utama, Yohan Zonggonau bersama beberapa komisaris dan direksi.

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, usai pertemuan mengatakan ia bersama bupati Mimika ingin mendapatkan penjelasan dari PT Papua Divestasi Mandiri (PDM) terkait apa yang mereka sudah kerjakan selama 2 tahun terakhir.

“Ini kan bentuk dari pertanggungjawaban komisaris dan direksi tentang langkah-langkah, tindaklanjut deviden yang ada di PTFI yang selama ini kita kerja sama,” ungkapnya.

Menurutnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik Provinsi Papua maupun Kabupaten Mimika telah mendapatkan penjelasan sehingga diharapkan pada Januari 2026, dilakukan evaluasi karena ada beberapa direksi yang sakit dan sudah mengundurkan diri.

“Kami berharap direksi dan komisaris yang ada di Papua Divestasi Mandiri ini bisa bekerja maksimal untuk mengejar deviden yang menjadi tugas mereka sehingga apa yang sudah diupayakan ini bisa mendapat jawaban yang baik,” harapnya.

Bupati Mimika, Johanes Rettob menambahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini, telah dibuat beberapa kesepakatan dalam rangka bagaimana bisa mencapai kebersamaan secara khusus kepemilikan saham Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.

“Saya harap apa yang kita usahakan ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa untuk masyarakat di Papua secara keseluruhan,” ujarnya. (Ronald Renwarin)