politik

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong berpose Mimika Rumah Kita bersama Kepala Bappeda Yohana Paliling, Pimpinan OPD dan peserta

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2025.

FGD yang dilaksanakan di Aula Kantoe Bappeda, Rabu (15/10/2025) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program yang menggunakan dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), serta memastikan laporan yang disusun memenuhi ketentuan sebagai syarat pencairan dana tahap selanjutnya.

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dalam sambutannya mengatakan, kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk melihat capaian kinerja pemerintah daerah dalam hal penggunaan dana otsus dan DTI.

Menurutnya, banyak hal yang juga perlu didiskusikan dan dievaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan terutama tentang syarat salur tahap ketiga.

"Perlu saya tegaskan bahwa dalam penyusunan laporan syarat salur untuk tahap ketiga ini, para pimpinan OPD pengampu dana Otsus dan DTI perlu memperhatikan target realisasi fisik, keuangan untuk capaian ouput kinerja,"kata Kemong.

FGD Otsus dan DTI kali ini adalah salah satu tahap dalam rangka menyusun laporan capaian kinerja. Sehingga sangat diharapkan kepada pimpinan OPD agar segera merealisasikan penggunaan dana Otsus dan DTI yang telah disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Melalui Kas Daerah ( RKUD).

Wabup menghimbau, agar diperhatikan juga mengenai ketepatan waktu dalam penyampaian laporan yang merupakan salah satu variable untuk penyaluran dana Otsus tahap ketiga sampai dengan 70 persen dari total pagu alokasi dan 50 persen capaian output sebagai syarat salur tahap III tahun 2025.

FGD Otsus ini adalah salah satu momen yang penting untuk mengukur kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya OAP yang ada di Kabupaten Mimika ini apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum, terutama sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan infrastruktur dasar.

"Sehingga apa yang terakomodir melalui program dan kegiatan benar-benar prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata dan langsung bagi OAP yang berada di kota, di pegunungan dan pesisir pantai," ujarnya.

Katanya, pembangunan akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat OAP di Kabupaten Mimika khususnya masyarakat yang berada di kampung-kampung yang jauh dari jangkauan pelayanan pemerintah. (Shanty Sang)

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Herawaty Rettob dan Wakil Ketua TP PKK Mimika Ny. Periana Kemong tiba di Distrik Mimika Timir Jauh disambut Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Yulius Katagame dan Kepala Kampung Omawita Vitalis Ipi

MIMIKA, BM

Untuk ketiga kalinya, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mimika melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke distrik dan kampung-kampung.

Kali ini, TP PKK menyusuri laut dan sungai dari Pelabuhan Pomako menuju Kampung Manasari, Distrik Mimika Timur Jauh, Rabu (15/10/2025) pagi.

Setibanya di pelabuhan, Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Yulius Katagame bersama Kepala Kampung Fanamo Vitalis Ipi dan Sekertaris Kampung Omawita Agapitus Menewe beserta masyarakat Manasari menyambut rombongan TP PKK Mimika yang dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Herawaty Rettob dan Wakil Ketua TP PKK Mimika Ny. Periana Kemong dengan adat dan tarian.

Memasuki Kampung Manasari, rombongan menuju Gedung Serba Guna Sosial Katholik Soska. TP PKK Mimika kemudian langsung melaksanakan kunkernya dimana Pokja 1 memberikan Sosialisasi tentang Bahaya Seks Bebas Usia Dini, Pencegahan HIV dan Malaria yang dilaksanakan di SMP Negeri Omauga.

Sosialisasi ini menghadirkan nara sumber Ketua IDI Mimika dr.Leonard Pardede, SpOG didampingi Wakil Ketua IDI Mimika Dr. Enny Kenangalem M.Biomed.

Untuk Pokja 2, Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob yang juga merupakan Bunda PAUD Mimika mencanangkan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari sejak dini yakni PAUD hingga SMA.

Nampak Ny. Susy Rettob bercengkrama bersama anak-anak PAUD dari Kampung Fanamo dan Omawita. Sesekali, ia bersama pengurus pokja 2 bernyanyi riang gembira bersama anak-anak, lalu mewarnai gambar dan belajar bersama. Tak lupa, ia membagikan bingkisan untuk mereka.

Sementara Pokja 3 pada kesempatan itu memberikan bantuan berupa bibit jagung, bayam, kangkung, cabe, terong, labu, kol, kacang panjang dan bibit sawi.

Bantuan ini diberikan untuk 3 kampung yang ada di Manasari dan diterima langsung oleh Kepala Kampung Omawita Vitalis Ipi dan Sekretaris kampung Fanamo Agapitus Menewe dan perwakilan Kampung Ohotia.

Hal ini dilaksanakan untuk mengajak masyarakat menanam sayuran yang bergizi yang dapat dikonsumsi oleh keluarga. Selain itu juga untuk dapat menghemat pengeluaran keluarga dengan menanam sendiri sayur.

Pokja 3 juga melakukan pendataan terhadap rumah tanpa jamban. Dalam kunjungan tersebut, diketahui bahwa untuk satu kampung hanya memiliki empat toilet umum dan terdapat banyak masyarakat yang belum memiliki jamban atau mandi, cuci, kakus (mck).

Dalam kunker tersebut, Pokja 4 terus konsisten untuk dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menekan angka stunting dengan melaksanakan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi bayi, balita, ibu hamil dan lanjut usia.

Adapun PMT tersebut berupa susu, telur dan suplemen.

Selain itu juga, TP PKK Mimika melalui pokja 4 memberikan suplemen kesehatan yang berguna untuk kesehatan anak-anak, juga pemeriksaan malaria untuk anak stunting dan kurang gizi.

Ketua TP PKK Mimika sekaligus Bunda PAUD Mimika Ny. Susy Rettob bercengkrama dengan anak-anak PAUD Fanamo dan Omawita

Pada kunker tersebut, diketahui bahwa masih terdapat 37 anak di Manasari yang mengalami stunting yang terbagi yakni kampung Fanamo 14, kampung Omawita 10 dan Kampung Ohotia 13 anak.

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob mengatakan kunker tersebut adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh TP PKK dengan mengunjungi dan melihat secara langsung kondisi masyarakat terutama anak-anak di Kampung Manasari dengan menekankan pada pendidikan dan kesehatan.

“Sesuai arahan Buapti, kami membangun dari kampung ke kota. TP PKK sebagai perpanjangan tangan pemerintah kami turun langsung hingga ke rumah-rumah. Kami fokus pada pendidikan dan kesehatan. Kami juga dapat berita pustu sini bahwa ada anak yang stunting. Jadi kami kunjungi dan lihat langsung,” katanya.

Dari sisi pendidikan, Ny. Susy Rettob mencanangkan wajib belajar 13 tahun.

“Dari sejak kecil kita perhatikan mereka karena mereka adalah generasi penerus menuju gerbang emas,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Timur Jauh Yulius Katagame mengucapkan selamat datang dan terimkasih kepada TP PKK Mimika atas kunker tersebut.

“Untuk pendidikan, jumlah siswa TK PAUD Fanamo berjumlah 89 anak dan TK PAUD Omawita 30 lebih siswa. Untuk fasilitas bangunan TK negeri Omawita sudah ada sejak 2022 dan TK Fanamo sementara belum sehingga satu tahun lalu mereka menggunakan balai kampung. Tahun 2024, gedung serba guna ini dibangun untuk kegiatan belajar mengajar sambil menunggu pembangunan TK baru,” paparnya.

Sementara untuk kesehatan difokuskan untuk anak stunting dengan melaksanakan pemberian pmt oleh PKK distrik kepada masing-masing kampung.

“Penanganan stunting ini dengan menggunakan dana desa. Kami setahun sekali kegiatan PKK. Faktor stunting kita tidak lihat dari sisi makan minum tetapi yang menjadi kendala kami adalah faktor air bersih kurang tersedia,” ungkapnya.

“Kami kesulitan air bersih, sumur juga tidak bersih. Disini rata-rata 80 persen masyarakat konsumsi air hujan. Termasuk saya sendiri. Kalau ke Timika kami bawa beberapa gen selebihnya minum air hujan,” imbuhnya.

Kepala Distrik Mimika Timur Jauh Yulius Katagame mengatakan untuk listrik ia telah mengusulkan ke PLN Timika namun hingga kini belum ada.

“Rumah layak huni juga bisa menjadi penyebab stunting dimana dalam satu rumah itu ada tiga sampai empat kepala keluarga. Bagaimana dalam satu rumah tangga dapat memenuhi gizi,” ucapnya.

Untuk data rumah layak huni, ia menyampaikan membutuhkan sebanyak 1235 untuk seluruh masyarakat yang tersebar di kampung-kampung.

“Semoga bisa menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya Bupati dan Wakil Bupati dimana kami mendukung visi misi membangun dari kampung ke kota,” pungkasnya. (Elfrida Sijabat)

Kadistrik Jita, Suto Rontini

MIMIKA, BM

Kepala Distrik Jita, Suto Rontini secara tegas menyampaikan bahwa ia telah membayar uang kelebihan perjalanan dinas senilai Rp 272 juta yang merupakan hasil audit BPK.

"Terkait pemberitaan salah satu media yang beropini bahwa temuan tersebut merupakan upaya korupsi, disini saya mau tegaskan bahwa Iitu tidak ada kasus korupsi yang kita lakukan, temuan itu sudah kita kembalikan, terus kasus korupsi apa yang dibicarakan?,"tegasnya saat memberikan hak jawabnya kepada awak media Rabu (08/10/2025) malam.

Akibat asumsi sepihak yang dibangun media tersebut, Suto merasa nama baiknya tercemar sehingga ia membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik.

"Jadi berita yang ditulis itu asusmsi sepihak dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami sebagai sumber, harusnya secara etika itu dikonfirmasi sehingga tulis berita itu jangan kasarnya itu mengarang indah. Juga dalam menulis itu tidak menulis nama orang dengan lengkap tapi pakai inisial,"ujarnya.

Suto mengakui ia pun tidak dapat memungkiri adanya temuan atas hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Namun, temuan itu bukan hanya di Distrik Jita namun ada juga di 11 OPD lainnya dan itu bukan merupakan indikasi korupsi.

"Itu sudah kami kembalikan, dan arahan BPK itu setelah diaudit ada temuan mereka memberikan waktu. Arahannya itu 60 hari kedepam hasil auditnya itu harus dikembalikan, jadi sebelum 60 hari itu saya dan bendahara kita sudah kembalikan,"katanya sambil menunjukkan bukti pengembalian. (Ignasius Istanto)