ekonomi pembangunan

Foto bersama para peserta, pelaksana dan pemateri pelatihan 

MIMIKA, BM

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja PT. Tosari Utama mengadakan program Vokasi Indonesia Bekerja bagi pekerja yang mengalami PHK.

Sebanyak 32 peserta mengikuti kegiatan ini yang terbagu atas 18 peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan dan 14 peserta karyawan aktif perusahaan namun belum memiliki sertifikasi satuan pengamanan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Mako Brimob Mile 32 Mimika, Jumat, (28/8) dibuka oleh Dirbinmas Polda Papua, Gatot Aris Purbayang.

Dirbinmas Gatot Aris Purbayang sangat mengapresiasi program Vokasi yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Mimika karena program ini adalah bukti nyata pemerintah hadir dalam mendukung program Indonesia bekerja Tahun 2020.

Program pelatihan Vokasi ini adalah penunjang visi besar negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi.

"Jadi setelah peserta mengikuti kegiatan ini peserta bisa langsung mendapatkan pekerjaan," ujar Gatot.

Kegiatan Vokasi yang dilaksanakan adalah Pendidikan Dasar Satuan Pengamanan Gada Pratama.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika, Verry K Boekan mengatakan, menjadi peserta vokasi sifatnya gratis tanpa dipungut biaya, bahkan mereka diberikan uang saku.

Bagi peserta yang mengalami PHK syaratnya pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran minimal 1 tahun dan mengalami PHK tidak lebih dari 2 tahun.

Sementara untuk karyawan yang masih aktif bekerja, syaratnya kepesertaan dengan iuran 2 tahun dan pemberi kerja atau perusahaan tertib dalam permbayaran iuran.

"Apalagi ditengah kondisi pandemi seperti sekarang ini banyak sekali pekerja yang mengalami PHK dan butuh keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baru,"tutur Verry.

Sementara itu, Direktur PT Tosari Utama, Hamid Ambarak, SE, mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan karena pihaknya dipercaya menjadi lembaga pelatihan kerja kegiatan Vokasi Pendidikan Satuan Pengamanan Gada Pratama.

"Saya berharap kerjasama ini bukan menjadi pertama dan terakhir, namun menjadi awal untuk kegiatan kegiatan pelatihan kerja berikutnya,"ujarnya.

Kegiatan Vokasi ini berlangsung selama 12 hari sejak 28 Agustus hingga penutupan pada tanggal 10 September 2020. Selam pendidikan berlangsung, para peserta dikarantina di Mako Brimob Mile 32. (Shanty)

Penyerahan bantuan langsung diserahkan kepada masarakat

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menunjukan kepedulian mereka kepada masyarakat di tengah badai pandemi Covid-19.

Melalui Departemen Community Development, PTFI menyalurkan bantuan bahan makanan (Bama) tahap ketiga ke sembilan kampung di Kabupaten Mimika, pada Jumat (14/8) hingga Kamis (22/8).

Bantuan ini disalurkan guna membantu warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sebelumnya sejak bulan April hingga Agustus 2020, PTFI bersama Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) telah menyalurkan bantuan berupa bahan makanan kepada warga dengan total nilai Rp 9 milyar.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga agar dapat menjalani aktifitas sehari-hari dengan memperhatikan protokol kesehatan,” kata Vice President Community Development, Nathan Kum.

Penyaluran bantuan tahap ketiga dilakukan di dua wilayah secara terpisah, yaitu 5 kampung dataran rendah yakni Nayaro, Ayuka, Tipuka, Nawapiri, dan Koperapoka. Dan untuk wilayah dataran tinggi penyerahan bantuan dilakukan di 4 kampung yakni Opitawak, Banti 1, Banti 2 dan Kimbeli.

Jumlah bantuan tahap ketiga PTFI dalam bentuk bahan makanan kebutuhan pokok darurat dengan total berat kurang lebih 37 ton, didistribusikan langsung ke 5 kampung di dataran rendah dan lokasi masyarakat 4 kampung HL yang tinggal di Timika.

PTFI menyalurkan bantuan kepada warga pasca masuknya wabah Covid-19 ke Kabupaten Mimika pada April lalu, yang mulai mengganggu perekonomian masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai pekerja informal.

PTFI terus mendukung Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberi perhatian kepada warga disekitar wilayah operasional, sekaligus meringankan dampak sosial akibat pandemi Covid 19.

Penyerahan bantuan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan sekaligus memperkenalkan cara hidup normal baru kepada masyarakat. (Ronald)

Martinus saat melakukan pemeriksaan sistem jaringan

MIMIKA, BM

Selain Mimika, lima kabupaten masuk wilayah kerja PLN UP3 Timika yakni, Yahukimo, Asmat, Nduga dan Puncak. Walau demikian untuk Kabupaten Mimika masih memiliki surplus daya hingga 10 MW.

Beban listrik di Mimika saat ini berada di angka 23-26 MW, sedangkan kapasitasnya ada di sekitar 37-38 MW.

Artinya, Mimika masih punya reserve margin atau cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak sekitar 10 MW.

“10 MW inilah yang kita anggap sebagai surplus kita. Surplus ini bisa kita gunakan untuk tambahan beban lagi untuk pembangunan di Kabupaten Mimika ini,” tutur Manager PLN UP3 Timika, Martinus Irianto Pasensi saat diwawancarai BeritaMimika, Rabu (26/8).

Kepada BM, Martinus mengakui, bahwa untuk pemadaman yang masih terjadi beberapa waktu lalu bukan karena gangguan mesin seperti yang terjadi dua tahun lalu tetapi karena pemeliharaan dan gangguan alam seperti pohon tumbang.

Dijelaskan, kalau padam karena pemeliharaan itu pasti akan diumumkan agar masyarakat tahu daerah mana saja yang akan terjadi pemeliharaan.

Sedangkan kalau gangguan alam itu tanpa disengaja oleh pihak PLN, tetapi kalau padam karena gangguan itu pasti tim-tim layanan teknik di lapangan langsung turun mengatasinya.

"Saat ini kami PLN UP3 Timika sedang melakukan pembenahan bahkan penguatan sistem untuk PON. Kami terus melakukan pemeliharaan jaringan, apreting, dan tambahan jaringan. Kegiatan ini pun pasti akan menyebabkan pemadaman yang terencana atau dijadwalkan,"kata Martinus.

Tambahnya, jika pembangunan PLTMG Poumako sudah memasuki tahap berikutnya atau penambahan seperti yang sebelumnya dijadwalkan akan dilakukan tahun depan yakni penambahan 40 MW lagi dan karena yang 10 MW sudah beroperasi saat ini maka kemungkinan besar PLTD tidak akan lagi digunakan.

"Jadi nanti kalau PLTMG sudah beroperasi 50 MW maka PLTD kita off karena beban dari PLTMG mampu untuk daya di Mimika,"ungkapnya. (Shanty)