politik

Suasana pertemuan

MIMIKA, BM

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono memimpin Rapat Persiapan Kunjungan Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Kabupaten Mimika.

Rapat ini sekaligus membentuk panitia kecil dimana pembinanya adalah Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, Plt Bupati Mimika Johanes Rettob dan Ketua Panitia Sekda Mimika, Petrus Yumte.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dishub, Jumat (3/2/2023) dihadiri pimpinan-pimpinan OPD dan perwakilan lainnya.

Kunjungan Kerja Presiden RI Jokowi nanti ke Mimika dalam rangka meresmikan Terminal Bandara Mozes Kilangin Sisi Selatan baik yang dibangun dari dana APBN maupun APBD.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono berharap semoga dengan pembentukan panitia ini rencana kunjungan Presiden RI Jokowi dapat berjalan dengan baik.

"Ini baru rapat untuk pembentukan panitia kecil terkait kunjungan Presiden RI dalam rangka peresmian Terminal Bandara Udara Mozes Kilangin sisi selatan. Kita belum tahu kegiatan dari Kemenhub itu apa. Kami di sini hanya siap saja," terangnya.

Hendritte mengatakan, informasi yang diterima bahwa rencana kedatangan Presiden RI ke Mimika jadwalnya pada Maret 2023.

"Yang diresmikan adalah kedua terminal baik terminal yang dibangun melalui APBN maupun yang dibangun melalui APBD sehingga mulai dari sekarang kita harus persiapan," ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan, Nella Manggara mengatakan, terminal bandara yang dibangun dari APBD sudah selesai, tinggal interiornya saja yang tahun ini dikerjakan.

"Kalau fisiknya sudah 100 persen selesai, tinggal sekarang interior yang lagi di isi sekaligus dengan pembersihan akhir," tuturnya.

Walau proses pengisian interior dan finishing belum rampung namun peresmian akan dimulai, karena menurut Nella tidak masalah sebab  sambil jalan persiapan peresmian, pekerjaan fisiknya sudah selesai.

Katanya, setelah diresmikan akan langsung digunakan. Setelah peresmian Terminal Bandar Udara Mozes Kilangin, pihak Pemda Mimika akan menyerahkan ke UPBU karena regulasinya demikian.

"Intinya setelah peresmian baru semua proses akan kita lalui. Kita sekarang fokus pada peresmian dulu baru semua proses pengurusan administrasi dan lain-lain akan di urus. Untuk pengelolaannya dari Pemda Mimika langsung dihibahkan ke Kemenhub," Tutupnya. (Shanty Sang)

Pekerjaan pembangunan kantor baru Dinas Perhubungan Mimika

MIMIKA, BM

Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupten Mimika menelan biaya sebesar Rp74 miliar.

Plt Kepala Dishub Mimika, Nella Manggara saat ditemui di Kantor Dishub, Jumat (3/3/2023) mengatakan, pembangunan kantor ini dalam perencanaannya akan dibangun tiga lantai.

Perencanaan pembangunan kantor ini sudah sejak lama namun baru direalisasikan pembangunan tahap pertamanya pada tahun 2022 lalu.

"Pembangunan kantor ini merupakan program multi year yang dimulai sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan total anggaran Rp74 miliar,” jelas Nella.

Nella mengatakan, kantor ini dibuat sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal dan baik.

“Jadi ini sudah direncanakan, bukan asal dibangun. Perencanaannya sudah lama dan sekarang ini fisiknya yang lagi dikerjakan dan pengawasan,” katanya.

Katanya, dengan konstruksi tiga lantai, pembangunan kantor ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2024.

Selain pembangunan kantor baru dinas perhubungan, juga dilakukan rehab pada kantor kantor unit Dishub salah satunya kantor Unit Pengujian dengan anggaran sekitar Rp100 juta.

“Memang kita usul banyak tapi terakomodir sedikit jadi kita terima dan rehab yang paling urgent saja,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Pegawai Bapenda saa melakukan pencetakan SPPT

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika telah mencetak 35.797 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

"Kami sudah cetak 35 ribu lebih lembaran SPPT dan ini akan dibagikan di 18 distrik. Pertengahan Februari ini sudah dibagikan,” tutur Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2, Jonathan Taberima saat ditemui, Kamis (2/2/2023).

Jonathan mengatakan, selain SPPT yang dicetak Bapenda juga mencetak DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak) yang didalamnya terdapat nama-nama wajib pajak per kelurahan, kampung dan distrik.

"Nanti mekanisme pembagian SPPTnya untuk di wilayah kota akan dibagikan oleh petugas Bapenda. Sedangkan di wilayah pinggiran akan dibagikan oleh petugas di kelurahan atau kampung," Ujarnya.

Ia mengatakan, untuk di dalam kota pihaknya melibatkan dari masing-masing kelurahan. Seperti Kelurahan Kwamki, Otomona, Timika Indah dan lainnya. Masing-masing kelurahan 1 orang.

Pencetakan SPPT PBB-P2 ini baru mulai dicetak pada 31 Januari 2023 dan direncanakan akan dibagikan pada pertengahan Februari sampai Maret.

Katanya, setiap tahunnya ada penambahan wajib pajak. Jadi, setiap tahun cetak SPPTnya akan bertambah tidak selalu sama.

“Yang dulunya tanah kosong dan sekarang sudah ada bangunan maka ditambah SPPT bangunannya,”ungkapnya. (Shanty Sang)