Politik & Pemerintahan

Pendapatan 2023 Naik, Bapenda Mimika Optimis Capai Target


Dwi Cholifah, Kadispenda Mimika

MIMIKA, BM

Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tahun 2023 mengalami kenaikan. Walau naik, Bapenda optimis pendapatan daerah di tahun ini akan meningkat atau akan mencapai target.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendapatan terbesar selalu dari sektor tambang. Tetapi sektor-sektor lain seperti pajak restauran (salah satunya catering PTFI), dan perhotelan juga memberikan pendapatan yang cukup besar untuk PAD.

Dikatakan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah pendapatan dari sektor pertambangan ada dari beberapa sumber diantaranya dana bagi hasil, dana transfer, DBH Minerba, dan PBB Pertambangan.

“Tahun ini meningkat lagi, sepanjang produksi meningkat maka semua itu meningkat. Makanya kita berani pasang di angka Rp5,1 triliun itu berdasarkan data dan hitungan kita di tahun 2022,” jelasnya.

Menurut Dwi, PAD dan PBB-P2 ada peningkatan. PBB-P2 PTFI ada peningkatan dari Rp50 miliar di tahun 2022 menjadi Rp53 miliar di tahun 2023.

“Yang di luar Freeport tahun lalu kita realisasi Rp12 miliar jadi kalau bisa tahun ini bisa capai Rp15 miliar,” tuturnya.

Selain itu, kata Dwi, Plt Bupati Mimika sudah menyurat ke Dirjen Keuangan Kemendagri untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemda Mimika dengan Kemenkeu dalam hal ini Dirjen Perimbangan.

Pertemuan tersebut untuk melihat antara penetapan pendapatan dengan data yang ada di Bapenda karena selama ini PBB Pertambangan masih kurang.

"Kita diskusi bersama-sama kalau betul maka bisa menambah di perubahan,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Politisi Partai Nasdem : Saya Akan Perjuangkan SD Inpres I Kwamki Narama Menjadi Sekolah Unggulan


Anggota DPRD Mimika, Novian Kulla saat memberikan bantuan berupa uang tunai kepada salah satu guru SD Inpres I Kwamki Narama

MIMIKA, BM

Anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Novian Kulla akan memperjuangkan SD Inpres I Kwamki Narama menjadi salah satu sekolah unggulan.

Hal ini diungkapkan saat melaksanakan Reses I tahun 2023 di SD Inpres I Kwamki Narama, Jumat (10/02/2023).

"Reses kali ini berbeda dengan reses sebelumnya, karena saya datang kali ini memberikan bantuan berupa uang tunai untuk pelaksanaan syukuran 4 ruang kelas,"ungkapnya.

Politisi dari Partai Nasdem ini mengatakan bahwa alasan memberikan bantuan di SD Inpres I Kwamki Narama karena ia dulu mengenyam pendidikan di sekolah ini.

"Saya tidak bisa buat banyak untuk sekolah ini, dan terkait dengan bantuan yang saya berikan ini tidak sebanding dengan guru-guru yang sudah berjasa banyak buat kami. Saya masih ingat baik guru-guru waktu masih sekolah disini, karena mereka punya sejarah dalam hidup saya," terangnya.

Sebagai anggota DPRD yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat khususnya di daerah pemilihan 4, Novian akan berusaha memajukan SD Inpres I Kwamki Narama menjadi salah satu sekolah unggulan.

"Karena Kwamki Narama ini ada di Kabupaten Mimika bukan di daerah lain. Saya salah satu anggota dewan yang selalu ngotot dan berjuang bagaimana untuk melihat pembangunan di sini, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya," ungkapnya. (Ignasius Istanto)

Warga Sampaikan Berbagai Keluhan Mereka di Reses Iwan Anwar

H Iwan Anwar saat memberikan bantuan sembako kepada salah satu Mama Papua 

MIMIKA, BM

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar daerah pemilihan (Dapil) II, H Iwan Anwar menggelar reses I masa sidang I tahun 2023 yang berlangsung di halaman Masjid Al-Azhar Kelurahan Koperapoka, Sabtu (11/2/2023).

Masa Reses ini juga sebagai pelaksanaan tugas anggota dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi warga serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.

Anggota DPRD H Iwan Anwar mengatakan, Kegiatan reses ini berbeda dengan kegiatan kampanye, ini bukan kampanye.

"Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk berkampanye tetapi saya melaksanakan tugas fungsi saya sebagai DPRD di luar Kantor DPRD. Reses itu adalah anggota DPRD bertugas di luar dari Kantor DPRD," jelasnya.

Iwan mengatakan, bahwa dasar dari pelaksanaan reses ini adalah undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang fungsi kontrol DPRD.

Adapun, fungsi DPRD ada 3 yakni menyusun anggaran yang biasa diketahui dengan APBD, yang kedua adalah fungsi kontrol, artinya mengontrol pelaksanaan APBD di lapangan apakah sudah sesuai atau tidak.

"Misalnya Siapa tahu ada bangunan yang dikerjakan di luar dari pada RABnya. Jika ditemukan maka warga bisa melapor," ujarnya.

Fungsi ketiga adalah menjaring aspirasi apa yang perlu dibantu dan apa yang perlu diperjuangkan dalam pembahasan rancangan APBD tahun berikutnya.

Diketahui, sekarang ini DPRD oleh undang-undang di beri kewenangan yang namanya pokir (pokok pikiran). Pokir inilah yang akan diperoleh pada reses.

"Dalam pokir sebelumnya saya sudah pernah realisasikan sekalipun belum mengcover keinginan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Contohnya, Periode 2022 pokir dana hibah ia bantu alihkan ke masjid Al Azhar dan Masjid Babussalam. Tidak hanya masjid, namun juga membantu gereja.

Iwan berharap ada komunikasi timbal balik agar menjadi dasar untuk melakukan pokir di tahun berikutnya.

"Saya tidak bicara menjanjikan sesuatu tetapi bicara program. Kami adalah lembaga yang bermitra dengan pemerintah untuk melihat kebutuhan yang mendesak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Koperapoka Frengky Max Dolwala mengatakan, pemerintah mendukung kegiatan reses ini.

Reses ini sangat berguna karena anggota dewan langsung turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kelurahan.

"Jadi masyarakat bisa sampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti ke dinas-dinas terkait sesuai aspirasi," ungkapnya.

Dalam kegiatan reses tersebut warga Kelurahan Koperapoka menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari masalah sampah, drainase, jalan, lampu jalan dan lainnya.

Salah satu aspirasi datang dari H Usman yang mengeluhkan keamanan di sekitar masjid karena banyak orang mabuk yang kadang mengganggu jamaah.

Selain itu, ia juga meminta bantuan untuk merehab masjid Almanan di Pasar Sentral.

Selanjutnya, Ibu Eta yang mengeluhkan di wilayah Koperapoka belum ada pangkalan minyak tanah sehingga membuat warga selalu nebeng di pangkalan lain.

"Kita juga butuh lampu jalan dan sampah-sampah juga tidak boleh buang lagi di kali. Karena bisa sebabkan banjir," Kata Ibu Eta.

Sementara Udin meminta agar ada tempat pelatihan kerja untuk anak-anak yang menganggur supaya mereka ada kesibukan dan tidak mabuk-mabuk lagi.

Menyusul aspirasi dari Jamaah masjid yang meminta jalan yang ada di Koperapoka diperbaiki dan kalau bisa juga ada pembinaan terhadap anak-anak aibon.

Terakhir, Ketua RT Irfandi, minta drainase diperbaiki kembali dan kalau bisa drainase tertutup agar mencegah sampah tidak masuk yang akan mengakibatkan banjir.

Menjawab aspirasi warga, Anggota DPRD Iwan Anwar mengatakan, soal pangkalan minyak tanah nanti akan dikomunikasikan dengan komisi B karena dirinya dari komisi A.

"Terkait sampah saya rasa masalah sampah ini adalah persoalan kita bersama dan kesadaran bersama. Mungkin kalau bisa kelurahan buat aturan internal kelurahan supaya orang taat aturan. Kan ada motor sampah lalu kenapa harus buang di kali," Katanya.

Sedangkan, aspirasi warga yang lainnya pun nanti akan dibicarakan kembali bersama lurah dan dinas terkait. (Shanty Sang)

Top